Pengacara Sebut Dakwaan Jaksa Terkait Perkara Jiwasraya Cacat Hukum
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengacara Sebut Dakwaan Jaksa Terkait Perkara Jiwasraya Cacat Hukum

Rabu, 3 Juni 2020 | 20:58 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Penasihat Hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Soesilo Aribowo menilai penerapan pasal dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya tidak tepat atau cacat hukum.

Soesilo menegaskan, perbuatan kliennya merupakan domain atau ranah pasar modal bukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwa Jaksa. Untuk itu, penyelesaian kasus ini seharusnya menggunakan UU pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sudah sejak awal saya katakan, ini persoalan pasar modal. Hampir 100 persen dakwaan adalah terkait pasar modal. Sehingga, sangat tepat kalau UU yang digunakan adalah UU pasar modal dan OJK. Keduanya, yang punya kewenangan,” kata Soesilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Diketahui, dalam perkara Jiwasraya ini, JPU mendakwa enam terdakwa, yakni Heru Hidayat; Direktur PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro; Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto; mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan eks Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Tak hanya itu, Jaksa juga mendakwa Heru dan Benny dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut Soesilo penerapan pasal itu kurang tepat karena sejumlah data dan fakta yang tidak sesuai dalam dakwaan tersebut. Salah satunya, surat dakwaan dinilai Soesilo tak secara jelas menguraikan perbuatan materiil yang dilakukan keenam terdakwa hingga didakwa melakukan korupsi sejak 2008 sampai 2018.

“Kami sangat mengapresiasi Kejaksaan Agung yang membuka kasus ini agar menjadi terang benderang. Namun, kami harapkan agar pasal yang didakwakan sesuai," katanya.

Soesilo memastikan tim penasihat hukum akan membuktikan kliennya tak dapat didakwa dalam dugaan korupsi di Jiwasraya karena perannya selaku emiten sama sekali tidak berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan. Apalagi, proses jual beli saham TRAM dan PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) oleh Jiwasraya sudah memenuhi ketentuan regulator.

Terkait adanya penurunan nilai saham milik Heru setelah dibeli Jiwasraya, Soesilo menyatakan hal tersebut merupakan bagian mekanisme pasar. Hal itu risiko bagi investor jika berinvestasi pada instrumen saham.

Soesilo juga membantah dugaan kongkalikong antara manajemen Jiwasraya dan Heru dalam penentuan harga saham sehingga Jiwasraya beli di harga tinggi. “Tidak ada penentuan harga saham, itu murni pasar. Kami juga mematuhi undang-undang pasar modal dan OJK,” katanya.

Soesilo menambahkan proses hukum dengan follow the money dapat menyelesaikan sengkarut kasus ini ketimbang melalui pendekatan follow the suspect. Hal ini penting karena penegakan hukum tidak justru membebani pemerintah karena dampak kasus Jiwasraya telah terasa di pasar modal. Padahal, tidak semua yang mengandung kerugian negara adalah korupsi.

“Kurun waktu 2008-2018 PT Asuransi Jiwasraya tidak rugi. Kalaupun misalnya ada kerugian itu kerugian nasabah, gagal bayar kepada nasabah dan kalau JPU mau menghitung, harusnya dihitung di akhir tahun 2018 saat para Direksi ini selesai menjabat,” ujarnya.

Soesilo juga mengkritisi surat dakwaan Jaksa yang menyebut keenam terdakwa merugikan keuangan negara dengan total Rp 16,8 triliun. Dikatakan, dakwaan mengenai kerugian negara seharusnya per orang karena pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana tidak dikenal tanggung renteng. Demikian juga, dalam menghitung kerugian negara dalam kasus Jiwasara.
“Tidak bisa menggunakan metode total loss,” tegasnya.

Di sisi lain, kata Soesilo, saham dan efeknya masih di PT Asuransi Jiwasraya hingga saat ini, sehingga kerugian keuangan negara yang disebut Jaksa tidak nyata dan tidak pasti. Apalagi, perbuatan direksi PT Asuransi Jiwasraya merupakan bagian pelaksanaan dari anggaran dasar PT Asuransi Jiwasraya, yang telah dilakukan secara proper dan mendapatkan pembebasan tanggung jawab pemegang saham dalam RUPS. “Dan itu dilindungi UU,” kata Soesilo.

Lebih jauh, Soesilo menilai Jaksa berlebihan dengan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada terdakwa. Hal ini lantaran Jaksa tidak menguraikan secara rinci perbuatan penempatan (placement)-pemisahan (layering) dan integrasi yang menjadi tahapan TPPU.

“Dengan demikian, penyidik tidak bisa menyita, apalagi sampai merugikan pihak ketiga sebagai bagian dari pemegang saham korporasi yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini,” katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat telah melakukan korupsi terkait pengelolaan dana di PT Asuransi Jiwasraya bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan; Direktur PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Perbuatan Heru bersama-sama sejumlah pihak itu disebut Jaksa telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 16,8 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 sampai dengan 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diterangkan Jaksa, dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, Hendrisman Rahim telah bersepakat dengan Hary Prasetyo dan Syahmirwan agar pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya diserahkan kepada terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto untuk mengatur pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya.

Menurut jaksa, kesepakatan pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya itu dilakukan melalui sejumlah pertemuan yang dilakukan sejak 2008 sampai dengan 2015.

Dikatakan jaksa, Heru dkk bersama dengan petinggi PT Asuransi Jiwasraya lantas berspakat melakukan transaksi penempatan saham dan reksa dana perusahaan asuransi tersebut. Kesepakatan itu dilakukan dengan tidak transparan dan akuntabel.

Pada 2012, Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melakukan kesepakatan dalam jual beli Saham untuk menaikkan harga saham-saham tertentu dengan menggunakan orang-orang yang dikendalikan oleh Terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, sehingga harga Saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan pasar yang wajar dan bukan diakibatkan oleh proses jual beli yang diatur oleh pihak-pihak tertentu.

Setelah saham-saham tersebut mengalami kenaikan secara tidak wajar, kemudian Terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro menjual secara negosiasi kepada PT. Asuransi Jiwasraya baik
penjualan secara langsung (direct) maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana.

Pada 6 November 2014, kata Jaksa, Heru meminta kepada Benny melalui email untuk melakukan transfer sejumlah dana ke beberapa nominee untuk keperluan transaksi saham terdakwa Heru dan Benny.

Ada pun tiga petinggi Jiwasraya, yakni Hendrisman Rahim, Hary dan Syahmirwan disebut melakukan pengelolaan investasi tanpa analisis yang objektif, profesional dan tidak sesuai nota interen kantor pusat. Dijatakan Jaksa, analisis tersebut hanya dibuat untuk formalitas.

Hendrisman, Hary dan Syahwirman juga disebut membeli saham sejumlah perusahaan tanpa mengikuti pedoman investasi yang berlaku. Ketiganya membeli saham melebihi 2,5 persen dari saham perusahaan yang beredar.

Dikatakan jaksa, keenam terdakwa dan pihak terafiliasi juga telah bekerja sama untuk melakukan transaksi jual-beli saham sejumlah perusahaan dengen tujuan inventarisasi harga. Namun, hal tersebut pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi serta tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Selain itu, para terdakwa disebut Jaksa mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying
Reksa Dana PT.AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Dalam dakwaan, Heru, Benny dan Joko disebut turut memberikan uang, saham dan fasilitas lain kepada tiga petinggi Jiwasraya. Pemberian dilakukan terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana di perusahaan tersebut selama 2008-2018.

Atas perbuatan itu, keenam terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain didakwa korupsi, Heru dan Benny dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengajuan Hak Interpelasi Kepada Gubernur Banten Telah Penuhi Syarat

Kasus Gubernur Banten pindahkan rekening DPRD akan lakukan hak interpelasi.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Temui Jokowi, JK Minta Masjid Boleh Buka Besok

Jusuf Kalla meminta agar masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya bisa dibuka kembali untuk kegiatan ibadah.

NASIONAL | 3 Juni 2020

New Normal, Menpan RB Optimistis Pelayanan Publik Tak Terganggu

Menpan RB menegaskan tatanan normal baru tidak akan mengganggu pelayanan publik.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Kasus Baru Positif Covid-19 di Banten Meningkat Hampir Tiga Kali Lipat

Penambahan kasus posetif Covid-19 di Banten tiga kali lipat.

NASIONAL | 3 Juni 2020

UGM Tetap Terapkan Pembelajaran Daring di Tahun Ajaran Baru

UGM akan melakukan kuliah secara daring.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Viral Tagar #MendikbudDicariMahasiswa, Komisi X DPR Siap Fasilitasi BEM SI dan Nadiem

Tagar #MendikbudDicariMahasiswa sebagai bentuk kebuntuan komunikasi antara para mahasiswa dengan jajaran Kemdikbud.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Polisi Kembali Tembak Mati Bandar Narkoba di Medan

Polrestabes Medan menembak mati bandar narkoba jaringan internasional di Jalan Sisingamangaraja Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (3/6/2020).

NASIONAL | 3 Juni 2020

Pemprov Bengkulu Mulai Persiapan Tatanan Normal Baru

Saat ini tidak terjadi penambahan kasus positif Covid-19 di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Keputusan Kemdikbud Tak Naikkan UKT Tepat

Mahasiswa dapat mengajukan keringanan UKT pada dekan dan selanjutnya dekan akan mengusulkan pada rektor. Pasalnya rektor memiliki wewenang untuk memutuskan.

NASIONAL | 3 Juni 2020

755 Orang Ikut Rapid Test di Kota Serang, 2 Orang Reaktif

Untuk Kota Serang dilakukan rapid test massal selama 3 hari mulai 3-5 Juni 2020.

NASIONAL | 3 Juni 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS