Koalisi Ornop: Segera Akhiri Praktik Ongkos Murah Produksi Nikel Olahan di Sulteng

Koalisi Ornop: Segera Akhiri Praktik Ongkos Murah Produksi Nikel Olahan di Sulteng
Produk baja nirkarat yang dihasilkan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. (Foto: Istimewa)
Jeis Montesori / JEM Rabu, 3 Juni 2020 | 20:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga produk olahan bijih nikel Indonesia yang murah di pasar internasional tak terlepas dari upah murah dan ongkos lingkungan hidup yang murah.

Perkumpulan Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER) Jatam, Sulawesi Tengah dan Yayasan Tanah Merdeka (YTM) menyatakan hal tersebut dalam keterangan pers yang di keluarkan di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Organisasi-organisasi nonpemerintah (ornop) itu menyebut produk-produk industri hilir pertambangan di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, telah menghasilkan berbagai produk baja nirkarat yang diperdagangkan dengan harga murah di pasar internasional.

Penyebabnya, menurut koalisi ornop itu, karena ongkos produksi yang rendah bersumber dari upah murah buruh-buruh tambang dan buruh-buruh di industri pengolahan di kawasan IMIP.

“Indikasinya, selama 3 tahun terakhir kerap terjadi pemogokan-pemogokan buruh dan aksi buruh menuntut kenaikan upah dan perbaikan kesejahteraan,” tegas Koko Epheng dari Yayasan Tanah Merdeka.

Penyebab lain adalah perusahaan-perusahaan tambang dan industri pengolahan di IMIP beroperasi dengan standar pengelolaan lingkungan yang buruk.

Dalam catatan Beritasatu.com, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah kerap menyoal masalah pembuangan limbah industri pengolahan, pencemaran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di IMIP, hingga reklamasi pascatambang yang buruk di Morowali.

“Perusahaan smelter dan perusahaan tambang nikel di Morowali membuat harga nikel dari Indonesia menjadi murah. Sementara buruh mengeluhkan waktu kerja yang panjang bahkan di tengah pandemi. Selain itu, reklamasi paska tambang tidak dilakukan," demikian pernyataan ketiga ornop.

Antidumping

Sementara harga produk turunan nikel yang murah di pasar internasional dibanding harga negara lainnya, dijadikan dasar oleh Uni Eropa untuk mengenakan bea masuk yang tinggi bagi produk baja nirkarat (stainless steel) dari Indonesia.

Menurut catatan, Uni Eropa menganggap produk murah baja nirkarat Indonesia telah memukul produk sejenis yang dihasilkan beberapa negara Eropa. Pengenaan bea masuk yang tinggi dalam rangka melindungi perusahaan-perusahaan baja Eropa.

“Produk baja nirkarat Indonesia yang dipasarkan ke Eropa terutama bersumber dari kawasan IMIP Morowali. Produk-produk baja nirkarat IMIP juga dijual ke Tiongkok”, jelas Pius Ginting dari AEER.

Di dalam kawasan IMIP, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang merupakan anak usaha Tsingshan Grup asal Tiongkok, menghasilkan baja nirkarat dengan bahan baku seperti nickel pig iron (NPI) yang juga diproduksi di kawasan IMIP. Kapasitas produksinya 1 juta ton per tahun.

Perusahaan lain yang juga beroperasi di IMIP adalah PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS). Perusahaan ini, yang juga merupakan bagian dari kerajaan bisnis Tsingshan Grup, menghasilkan baja nirkarat dengan bahan baku yang juga dipasok dari dalam kawasan yang sama. GCNS mengonsumsi bijih nikel dengan kadar 1,9 persen sebanyak 6 juta ton per tahun.

Ketiga ornop menyatakan bahwa antidumping dapat dihindari. Yakni dengan meningkatkan upah buruh, pengelolaan lingkungan paska tambang, pemberlakukan teknologi polusi udara agar keluhan warga berupa debu dari PLTU industri nikel tidak terjadi.

“Pemerintah juga diharapkan tidak mengizinkan pembuangan limbah pengolahan nikel ke laut demi biaya murah. Karena produk nikel murah hanya mengorbankan warga sekitar, buruh, keragaman hayati,” tulis AEER, Jatam Sulteng, dan Yayasan Tanah Merdeka.



Sumber: BeritaSatu.com