Manajer Legal Duta Palma Grup Segera Diadili
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Suap Alih Fungsi Hutan di Riau

Manajer Legal Duta Palma Grup Segera Diadili

Kamis, 4 Juni 2020 | 07:18 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 yang menjerat Suheri Terta selaku Legal Manager PT Duta Palma Grup.

Tim penyidik telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka Suheri ke tahap penuntutan atau tahap II.

"Hari ini Penyidik KPK melaksanakan tahap II tersangka atau terdakwa Suheri Terta kepada JPU," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Rabu (3/6/2020).

Dalam menuntaskan penyidikan kasus itu, tim Jaksa KPK telah memeriksa sekitar 30 saksi. Dengan pelimpahan ini, Jaksa Penuntut KPK memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Suheri. Nantinya, surat dakwaan tersebut akan dilimpahkan Jaka ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru untuk disidangkan.

"JPU dalam waktu 14 hari, akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor Pekanbaru," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan anak usaha PT Duta Palma Group, PT Palma Satu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

Selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group Suheri Terta sebagai tersangka.

Penetapan tersangka terhadap ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Manurung. Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.

Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Menhut saat itu, Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014. SK Zulhas tersebut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi

Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau. SK Menhut tersebut diserahkan Zulkifli kepada Annas Maamun saat peringatan HUT Riau pada 9 Agustus 2014.

Dalam pidatonya di peringatan tersebut, Zulhas mempersilakan masyarakat melalui Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.

Atas pidato Zulhas, Annas Maamun memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.

Suheri yang mengurus perizinan terkait lahan perkebunan mllik Duta Palma Group langsung mengirimkan surat kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau untuk memintanya mengakomodir lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau. Annas Maamun segera menindaklanjuti permintaan tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk 'membantu dan mengadakan rapat'.

Annas Maamun kemudian membuat disposisi yang isinya memerintahkan Wakil Gubernur Riau saat itu untuk segera mengadakan rapat bersama SKPD terkait. Sebulan kemudian atau September 2014, Surya Darmadi, Suheri, Gulat Manurung dan SKPD Pemprov Riau menggelar pertemuan untuk membahas permohonan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atas kawasan perkebunan milik Duta Palma Group atau dengan kata lain agar wulayah perkebunan itu dikeluarkan dari peta kawasan hutan di Riau.

Untuk memuluskan hal ini, Surya Darmadi diduga menawarkan fee kepada Annas Maamun melalui Gulat Manurung jika areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan; Berikutnya, dalam sebuah rapat di kantor Gubernur, Annas Maamun memerintahkan bawahannya yang bertugas di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh tersangka Suheri Terta dan Surya Darmadi dalam peta Iampiran surat Gubernur yang telah ditandatangani sehari sebelumnya.

Setelah perubahan peta tersebut ditandatangani Annas Maamun, Suheri diduga menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Gulat Manurung untuk diberikan kepada Annas. Uang tersebut diberikan agar Annas Maamun memasukan lokasi perkebunan Duta Paa Group yang dimohonkan tersangka Suheri dan Surya Darmadi ke dalam Peta Lampiran Surat Gubernur Riau tanggal 17 September 2014 tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan Riau di Provinsi Riau.

Dengan surat Gubernur Riau tersebut diduga selanjutnya perusahaan-perusahaan itu dapat mengajukan Hak Guna Usaha untuk mendapatkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai syarat sebuah perusahaan melakukan ekspor kelapa sawit ke luar negeri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahfud: Tidak Ada Tap MPR, Tanya ke DPR

Mestinya ditanya DPR kenapa tidak dimasukkan itu Tap MPR, RUU tersebut usulan DPR," kata Mahfud.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Otoritas Bandara III Deklarasikan Zona Integritas

Percepatan pencapaian indikator utama zona integritas dilakukan dengan menjalankan program reformasi birokrasi.

NASIONAL | 4 Juni 2020

LSPR Siapkan Lima Protokol New Normal

Pertimbangan utama dalam protokol ini adalah keamanan kesehatan dan kenyamanan mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Gempa M 6,0 Guncang Baratlaut Pulau Saringi NTB

Gempa bumi dengan magnituda 6,0 mengguncang Baratlaut Pulau Saringi, NTB, Rabu (3/6/2020) malam.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Penanganan Covid-19 di Kota Didi Kempot Diapresiasi

Laskar Ngawi mengapresiasi respons dan kecepatan penanganan kasus Covid-19 di Kota Ngawi.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Terima Suap Distribusi Gula, Eks Dirut PT PTPN III Dihukum 5 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman lima tahun pidana penjara terhadap mantan Dirut PTPN III, Dolly Parlagutan Pulungan.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Pasien Sembuh Covid-19 di Jatim Capai 1.091 Orang

Total pasien sembuh Covid-19 di Jawa Timur saat ini sudah mencapai 1.091 orang.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Sekum Muhammadiyah Harap Pemerintah Tak Buru-buru soal Normal Baru di Tempat Ibadah

Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar jangan terburu-buru menerbitkan peraturan normalisasi kegiatan ibadah di masjid dalam rangka normal baru (new normal).

NASIONAL | 3 Juni 2020

MUI Jateng Perbolehkan Masjid di Daerah Zona Hijau Gelar Ibadah

Nantinya, akan ada kelonggaran beribadah di daerah zona hijau namun tetap menggunakan protokol kesehatan ketat. Untuk daerah kuning dan merah, nanti dulu.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Khawatir Sikap Arab Saudi, PPP Minta Pemerintah Perjelas Penundaan Ibadah Haji

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta agar Pemerintah memperjelas sikap menunda pelaksanaan ibadah haji 2020 terkait dengan sikap Pemerintah Arab Saudi.

NASIONAL | 3 Juni 2020


TAG POPULER

# Olimpiade Tokyo


# Akidi Tio


# Mafia Tanah


# Kasus Positif Covid-19


# Kartu Vaksin



TERKINI

Terkait Proyek Jembatan WFC Bangkinang Kampar, Eks Pejabat Wika Dijebloskan ke Lapas Cibinong

NASIONAL | 22 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS