GMNI Tegaskan Ketimpangan dan Politik Identitas Musuh Pancasila

GMNI Tegaskan Ketimpangan dan Politik Identitas Musuh Pancasila
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) merayakan Hari Lahir (Harlah) Pancasila setiap 1 Juni. (Foto: istimewa)
Carlos KY Paath / WM Selasa, 2 Juni 2020 | 13:52 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Hari Lahir (Harlah) Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Merujuk pidato yang disampaikan Presiden pertama Sukarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 1 Juni 1945.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai organisasi pemuda yang mengusung ide Sukarno menegaskan kembali bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Hal ini diungkap Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino dan Sekretaris Jenderal M Ageng Dendy Setiawan, Selasa (2/6/2020).

"Kita harus menjernihkan posisi Pancasila yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila harus menjadi landasan umum dari tatanan bernegara. Atau Bung Karno menyebutnya staats fundamental norm. Pancasila harus menjadi dasar pembentukan undang-undang (UU)," ungkap Arjuna.

Menurut Arjuna masih banyak UU dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang meminggirkan kelompok marginal dan golongan lemah, baik di wilayah ekonomi, politik hingga diskriminasi ras, agama dan suku.

"Sangat disayangkan masih banyak UU dan kebijakan yang jauh dari Pancasila. Terbukti di Indonesia, 1% orang terkaya menguasai 49,3% kekayaan nasional. 10% orang terkaya mengonsumsi lebih dari 25% total konsumsi nasional. Sementara 10% masyarakat termiskin hanya dapat mengonsumsi 4%. Ini potret yang menyedihkan jika kita bicara Pancasila," tegas Arjuna.

Arjuna menambahkan, Bank Dunia mencatat tingkat ketimpangan kesejahteraan hidup orang Indonesia semakin tinggi dalam 15 tahun terakhir. Laju tingkat ketimpangannya pun paling cepat di antara negara-negara di kawasan Asia Timur. Kondisi ini, menurut Arjuna, menunjukkan bahwa Indonesia semakin menjauh dari falsafah dasar dan tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai negara merdeka.

"Gini rasio Indonesia masih di sekitar 0,382 di tahun 2019. Koefisien Gini kita tak jauh seperti Uganda dan Pantai Gading, serta lebih buruk dari India. Artinya, kita semakin menjauh dari tujuan yang dicita-citakan oleh Pancasila. Ini yang perlu kita pikirkan bersama secara serius," ungkap Arjuna

Sementara Dendy menyatakan, menjauhnya Indonesia dari Pancasila juga dapat dilihat dari semakin maraknya diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, serta intoleransi umat beragama. Menurut laporan The Economist Intelligence Unit, lanjut Dendy, situasi kebebasan dan demokrasi Indonesia kian memburuk akibat menguatnya isu identitas yang membuat situasi di Indonesia semakin intoleran.

"Kini kita sedang mengalami menguatnya isu identitas. Terutama menggunakan isu identitas untuk kampanye, mobilisasi massa, dan menjatuhkan lawan politik. Pelarangan pembangunan rumah ibadah, serta politisasi isu dan sentimen terhadap agama, suku dan ras yang menciptakan diskriminasi terhadap minoritas. Populisme semacam ini mendegradasi rasa senasib sepenanggungan kita sebagai bangsa," tambah Dendy

Untuk itu, GMNI mengusulkan lembaga ideologi seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus memiliki kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyelenggaraa negara. Tujuannya agar tidak bertentangan bahkan membatalkan tesis berbangsa dan bernegara yakni Pancasila



Sumber: BeritaSatu.com