Montara: Pencemaran Laut Timor Mutlak Tanggung Jawab Australia
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Montara: Pencemaran Laut Timor Mutlak Tanggung Jawab Australia

Jumat, 5 Juni 2020 | 07:56 WIB
Oleh : HS

Kupang, Beritasatu.com - The Montara Task Force menyatakan bahwa pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak yang terjadi pada 2009 merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah Australia.

"Kasus ini telah berjalan selama 11 tahun dan selama itu pula kami sebagai rakyat terus berjalan untuk mendapatkan keadilan. Kasus ini merupakan tanggung jawab mutlak dari pemerintah Australia," kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni di Kupang, Kamis (4/6/2020).

Penyataan itu diungkapkan berdasarkan pada perjanjian (United Nation Convention on the Law of the Sea) UNCLOS 1982 Pasal 139. Dalam UNCLOS dinyatakan bahwa syarat bentuk pertanggungjawaban jika adanya suatu kewajiban hukum yang berlaku di negaranya, adanya suatu perbuatan/kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional dan adanya kerusakan/kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum.

Ferdi mengatakan bahwa kilang minyak Montara merupakan milik dari suatu perusahaan Thailand. Akan tetapi, bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara, Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan.

"Dengan kata lain tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab yang bersifat absolut atau mutlak," kata Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu.

Di satu sisi, dapat diketahui bahwa Australia sebagai negara pantai yang memberi izin kepada PTTEP Australasia untuk melakukan kegiatan ekplorasi dan ekploitasi di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Selain itu, juga memiliki tanggung jawab berupa kewajiban-kewajiban untuk membersihkan dan memulihkan semua dampak pencemaran dan membayar kompensasi atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh korban pencemaran.

"Kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56, Pasal 60, dan Pasal 194 Ayat (2). Klaim ganti rugi diselesaikan melalui perundingan antara kedua negara," katanya.

Sehubungan dengan kasus pencemaran Laut Timor ini harus diselesaikan seperti tertera dalam UNCLOS Pasal 139 juga disebutkan bahwa negara yang menyebabkan kerugian negara lain akibat kegiatannya harus dikenakan ganti kerugian atas dampak yang merugikan negara tersebut.

Dia juga mendesak agar pemerintah Federal Australia tidak usah berpura-pura tidak mengetahui tentang hukum internasional ini, tetapi berkatalah dengan jujur untuk bersama menyelesaikan kasus tersebut.

Menurut dia, yang terpenting adalah bahwa baik Indonesia dan pemerintah Australia telah secara bersama melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS 1982 dan kedua negara telah bersama pula membuat undang-undang ini di Australia maupun di Indonesia.
Dia menyadari bahwa Indonesia dan Australia merupakan sahabat dekat. Untuk itulah, dia berharap agar tidak usah lagi putar ke depan atau ke belakang soal kasus tumpahan minyak Montara pada tahun 2009 di Laut Timor ini. Akan tetapi, sebagai bangsa Indonesia, pihaknya menuntut hak dan kedaulatan yang harus dipertahankan dan Australia harus menghormati dan menerimanya.

Terkait dengan perkembangan kasus tersebut, Ferdi mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu putusan perkara class action petani rumput laut untuk Kabupaten Kupang dan Rote Ndao dari Pengadilan Federal Australia yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020.

Di sisi lain, pihaknya juga sedang menunggu dimulainya sidang gugatan Yayasan Peduli Timor Barat terhadap pemerintah Federal Australia yang telah diajukan pada bulan Desember 2019 ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Dikatakan, Montara Task Force terus meminta agar Presiden RI Joko Widodo menulis surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Australia untuk segera duduk bersama menyelesaikan kasus tumpahan Minyak Montara.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemuda Pancasila P2W Indonesia Timur Apresiasi Menpora Amali Atas Sukses PON XX Papua

Pemuda Pancasila memberikan apresiasi atas kesuksesan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang digelar di Papua

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Jumat, Partai Perindo Kembali Gelar Webinar Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Webinar kali ini membahas sejumlah topik keteladanan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kehidupan umat manusia.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Sesuai Konstitusi, TNI dan Polri Komponen Utama Pertahanan dan Keamanan

Uji materi UU 23/20219 di MK telah menunjukkan kekeliruan proses legislasi di DPR RI.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

BPIP: Katolik untuk Indonesia Sudah Dirintis dari Masa Lalu

Katolik untuk Indonesia bukan untuk kekinian saja tetapi sudah dirintis di masa lalu

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Romo Magnis: Kehadiran Umat Katolik Harus Mampu Dirasakan oleh Masyarakat

Kehadiran umat Katolik harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai dorongan kepada hal yang baik, adil, dan membangun kehidupan bersama

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean membantah telah melindungi Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Stefanus Gusma Deklarasi Maju sebagai Caketum Pemuda Katolik

Gusma adalah sosok yang serius yang dibuktikan melalui visitasi ke banyak komda dan Komcab termasuk Papua Barat.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Muhammadiyah Minta Pemuda Jadi Perekat Persatuan

Muhammadiyah berharap para pemuda Indonesia mampu memaknai Sumpah Pemuda dengan menjadi pelopor yang merekatkan persatuan nasional di tengah keberagaman

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Raja Sapta Oktohari Merasa Difitnah, 20 Pemlik Akun Palsu Akan Diproses Hukum

Raja Sapta Oktohari tunjuk advokat Natalia Rusli untuk memproses secara hukum terhadap 20 nama pemilik akun palsu yang mencemarkan nama baiknya di media sosial.

NASIONAL | 27 Oktober 2021


TAG POPULER

# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Elon Musk


# Putri Mako


# Kapolres Nunukan



TERKINI
Barcelona Akhirnya Pecat Ronald Koeman

Barcelona Akhirnya Pecat Ronald Koeman

BOLA | 20 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings