Montara: Pencemaran Laut Timor Mutlak Tanggung Jawab Australia
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Montara: Pencemaran Laut Timor Mutlak Tanggung Jawab Australia

Jumat, 5 Juni 2020 | 07:56 WIB
Oleh : HS

Kupang, Beritasatu.com - The Montara Task Force menyatakan bahwa pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak yang terjadi pada 2009 merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah Australia.

"Kasus ini telah berjalan selama 11 tahun dan selama itu pula kami sebagai rakyat terus berjalan untuk mendapatkan keadilan. Kasus ini merupakan tanggung jawab mutlak dari pemerintah Australia," kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni di Kupang, Kamis (4/6/2020).

Penyataan itu diungkapkan berdasarkan pada perjanjian (United Nation Convention on the Law of the Sea) UNCLOS 1982 Pasal 139. Dalam UNCLOS dinyatakan bahwa syarat bentuk pertanggungjawaban jika adanya suatu kewajiban hukum yang berlaku di negaranya, adanya suatu perbuatan/kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional dan adanya kerusakan/kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum.

Ferdi mengatakan bahwa kilang minyak Montara merupakan milik dari suatu perusahaan Thailand. Akan tetapi, bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara, Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan.

"Dengan kata lain tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab yang bersifat absolut atau mutlak," kata Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu.

Di satu sisi, dapat diketahui bahwa Australia sebagai negara pantai yang memberi izin kepada PTTEP Australasia untuk melakukan kegiatan ekplorasi dan ekploitasi di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Selain itu, juga memiliki tanggung jawab berupa kewajiban-kewajiban untuk membersihkan dan memulihkan semua dampak pencemaran dan membayar kompensasi atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh korban pencemaran.

"Kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56, Pasal 60, dan Pasal 194 Ayat (2). Klaim ganti rugi diselesaikan melalui perundingan antara kedua negara," katanya.

Sehubungan dengan kasus pencemaran Laut Timor ini harus diselesaikan seperti tertera dalam UNCLOS Pasal 139 juga disebutkan bahwa negara yang menyebabkan kerugian negara lain akibat kegiatannya harus dikenakan ganti kerugian atas dampak yang merugikan negara tersebut.

Dia juga mendesak agar pemerintah Federal Australia tidak usah berpura-pura tidak mengetahui tentang hukum internasional ini, tetapi berkatalah dengan jujur untuk bersama menyelesaikan kasus tersebut.

Menurut dia, yang terpenting adalah bahwa baik Indonesia dan pemerintah Australia telah secara bersama melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS 1982 dan kedua negara telah bersama pula membuat undang-undang ini di Australia maupun di Indonesia.
Dia menyadari bahwa Indonesia dan Australia merupakan sahabat dekat. Untuk itulah, dia berharap agar tidak usah lagi putar ke depan atau ke belakang soal kasus tumpahan minyak Montara pada tahun 2009 di Laut Timor ini. Akan tetapi, sebagai bangsa Indonesia, pihaknya menuntut hak dan kedaulatan yang harus dipertahankan dan Australia harus menghormati dan menerimanya.

Terkait dengan perkembangan kasus tersebut, Ferdi mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu putusan perkara class action petani rumput laut untuk Kabupaten Kupang dan Rote Ndao dari Pengadilan Federal Australia yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020.

Di sisi lain, pihaknya juga sedang menunggu dimulainya sidang gugatan Yayasan Peduli Timor Barat terhadap pemerintah Federal Australia yang telah diajukan pada bulan Desember 2019 ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Dikatakan, Montara Task Force terus meminta agar Presiden RI Joko Widodo menulis surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Australia untuk segera duduk bersama menyelesaikan kasus tumpahan Minyak Montara.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Waspadai Gelombang Tinggi dan Banjir Rob di Perairan Utara Jawa

Kondisi pasang air laut yang cukup tinggi di beberapa wilayah Indonesia.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Seluruh Pasien Covid-19 yang Dirawat RSKI Pulau Galang Batam Sembuh

RSKI yang telah beroperasi sejak April 2020 tersebut, sejatinya juga telah dipersiapkan sejak awal Februari 2020.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Hari Lahir Pancasila Momentum untuk Introspeksi

Dengan semangat Pancasila, masyarakat dan pemerintah harus saling membantu dan bergotong royong melawan pandemi ini.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Kepolisian Asia-Pasifik Selatan Bahas Penanganan Covid-19

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Polri membentuk Satgas Aman Nusa.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Airlangga: Pemerintah Tak Asal-asalan Tetapkan Daerah Terapkan New Normal

Pertimbangan kesehatan dan sosial ekonomi menjadi dua sisi mata uang yang sama penting.

NASIONAL | 4 Juni 2020

MUI : Salat Jumat Dua Gelombang Tidak Tepat di Indonesia

Salat Jumat dua gelombang di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat alasan yang membenarkan secara hukum.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Survei Menunjukkan 48% Siswa Menyukai Belajar di Rumah

Dari hasil survei menunjukkan 48,3% siswa senang dengan belajar di rumah.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Boni Hargen: Hati-hati Ada Kelompok Rancang Kudeta di Tengah Pandemi

Boni lebih suka menyebut para perancang kudeta sebagai “laskar pengacau negara” ketimbang “barisan sakit hati”.

NASIONAL | 4 Juni 2020

30,8% Siswa Terkendala Koneksi Internet Saat Belajar di Rumah

Sedangkan jumlah siswa terdampak mencapai 68.801.708 siswa yang dilaporkan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Pasien Sembuh Covid-19 di Jatim Tembus 1.207 Orang

Tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Jawa Timur terus meningkat. Sampai Kamis (4/6/2020), mencapai 1.207 orang atau setara 22,33 persen.

NASIONAL | 4 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS