Setiap Tahun Orang Tua Mengeluh, DPRD Banten Soroti PPDB Online 2020

Setiap Tahun Orang Tua Mengeluh, DPRD Banten Soroti PPDB Online 2020
Ilustrasi penerimaan peserta didik baru. (Foto: Antara)
Laurens Dami / LES Jumat, 5 Juni 2020 | 16:31 WIB

Serang, Beritasatu.com - Sistem pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) online di Banten menjadi keluhan para orang tua murid hampir setiap tahun. Sejak tahun 2018, sistem PPDB online yang dibuat oleh panitia PPDB online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten selalu bermasalah.

Komisi V DPRD Banten mengkritisi sistem PPDB online 2020 tingkat SMA/SMK Negeri yang disiapkan oleh panitia pada Dindikbud Banten. Anggota dewan menilai aplikasi PPDB online tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, Jumat (5/6/2020) menegaskan, komisinya telah melakukan kajian pelaksanaan PPDB online 2020 untuk tingkat SMA/SMK Negeri se-Banten. Fitron mengatakan, ada lima persoalan yang harus dibenahi oleh panitia PPDB online Dindikbud Banten.

Menurut Fitron, persoalan pertama yang harus dibenahi yakni website PPDB Online yang dibuat oleh Dindikbud Banten menerima seluruh pendaftar, sekalipun data tidak lengkap.

“Kami melihat, persoalan pada poin pertama ini, berpotensi diisi pendaftar yang ingin merusak kemurnian pendaftar lain,” ujarnya.

Persoalan kedua, lanjut Fitron yakni PPDB online SMA/SMK negeri dimulai sebelum pengumuman kelulusan SMP (26 Mei 2020). Sehingga berakibat pemborosan biaya dan tenaga serta efisiensi. Ketiga, aplikasi PPDB tidak mengikuti petunjuk teknis (juknis). Sehingga peserta luar zonasi bisa daftar di jalur zonasi.

Permasalahan keempat, kata Fitron, panitia PPDB dari sekolah hingga saat ini tidak memiliki kewenangan apa pun termasuk jika ada keluhan peserta yang salah pilih jalur, karena tidak bisa mengedit data setelah submit. Kelima, surat keterangan domisili boleh dibuat oleh RT/RW, dilegalisir oleh kelurahan, ini bertentangan dengan aturan kependudukan.

“Surat keterangan ini juga potensi rawan. Harus ada kepedulian Disdukcapil ikut ambil bagian dalam sosialisasi, dan membantu mengatasi potensi mengurangi kecurangan yang mungkin bisa muncul,” tegasnya.

Mengacu pada lima persoalan di atas, Fitron meminta panitia PPDB online pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten untuk segera mencari solusi, agar pelaksanaan PPDB online yang semrawaut bisa segera diperbaiki.

“Kami mendorong Dindikbud untuk segera melakukan revisi besar terhadap aplikasi PPDB, yang patut diduga dapat mengganggu keberhasilan PPDB dan menimbulkan konflik pasca pengumuman nanti. Bila ini dibiarkan, akan berakibat munculnya banyak gugatan dari masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPRD Banten, Muhammad Nizar menegaskan, PPDB online tingkat SMA/SMK Negeri tahun 2020 di Banten jangan sampai mengulangi kesalahan tahun 2018 dan 2019, di mana banyak terjadi kekacauan yang merugikan masyarakat 8lantaran jaringan error.

“Sebelum melakukan kajian, kami telah memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten pada akhir Mei lalu membahas kesiapan pelaksanaan PPDB. Kami sudah ingatkan agar pelaksanaan PPDB online 2020 tidak ada masalah. Namun sayang, baru satu pekan dibuka PPDB, sudah banyak keluhan dari masyarakat,” ujarnya.

Nisar mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari masyarakat terkait teknis dan non teknis, mulai dari website yang sulit diakses, hingga persoalan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tidak muncul di entri formulir pendaftaran.

“Kami melakukan kajian pelaksanaan PPDB online berawal dari keluhan masyarakat yang kami terima. Kami menemukan berbagai persoalan dan kami meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten segera melakukan perbaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia PPDB online SMA/SMK Negeri Provinsi Banten Rudi Prihadi mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi sebelum membuka PPDB online.

“Tidak hanya sosialisasi, kami juga melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pada 240 SMA/SMK/SKh Negeri se-Banten. Adapun rinciannya yakni 151 SMA, 81 SMK dan delapan SKh (sekolah khusus). Bimtek dilaksanakan 20 Mei lalu sesuai juknis pelaksanaan PPDB online. Semua sekolah sudah siap. Mengenai adanya kesalahan teknis yang terjadi, akan segera kami perbaiki,” ujarnya.

Rudi mengungkapkan, PPDB untuk SMA Negeri telah dibuka pada 26 Mei hingga 27 Juni mendatang, dengan empat jalur yaitu zonasi (50 persen), prestasi (30 persen), afirmasi (15 persen) dan perpindahan orang tua (15 persen).

Sedangkan untuk SMK, tidak menggunakan jalur zonasi lantaran calon peserta didik harus mengikuti verifikasi/uji kompetensi/tes khusus.

Untuk jalur prestasi, calon peserta didik dapat mendaftar di luar zonasinya. Adapun verifikasi data dilaksanakan 29 Juni 2020.

“Kami mengawasi website semua sekolah negeri, nanti semua data yang masuk akan diverifikasi ulang,” ujarnya.

Sementara itu PPDB online SMK, dimulai 26 Mei hingga 23 Juni 2020. Kemudian 24-26 Juni dilakukan tes khusus.
Sedangkan verifikasi data dilaksanakan 27 Juni 2020. “Pengumuman hasil seleksi PPDB SMA dan SMK Negeri dijadwalkan 30 Juni 2020,” jelasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dindikbud Banten M Yusuf mengatakan, pihaknya akan transparan dalam melaksanakan PPDB online tingkat SMA/SMK. “Proses verifikasi data PPDB sangat penting dilakukan. Sebab, tidak semua lulusan SMP bisa ditampung di SMA/SMK Negeri. Jadi calon peserta didik baru yang tidak lolos ke SMA/SMK negeri bisa mendaftar ke sekolah swasta,” ujarnya.

Yusuf mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring pelaksanaan PPDB online untuk semua SMA/SMK/SKh negeri di Banten.

 



Sumber: BeritaSatu.com