Politikus PKS Minta Anies Perkuat Pengawasan PSBB Transisi

Politikus PKS Minta Anies Perkuat Pengawasan PSBB Transisi
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Foto: istimewa)
Markus Junianto Sihaloho / YS Jumat, 5 Juni 2020 | 18:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufifayanti menyatakan, pihaknya mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Anies menyebut PSBB yang berlaku hingga akhir Juni 2020 sebagai PSBB transisi dengan beberapa pelonggaran aktivitas.

"Perpanjangan PSBB di DKI Jakarta menjadi PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif bisa menjadi contoh bagaimana respons kebijakan terhadap Covid-19 dibuat dengan cara terukur dan tidak tergesa-gesa," kata Kurniasih, Jumat (5/6/2020).

Baginya, indikator epidemiologi, kesehatan publik, dan fasilitas kesehatan, hasil masukan dari berbagai tim ahli kesehatan, bisa menjadi acuan dalam penerapan kebijakan baru. Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelonggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat, ujar Kurniasih.

Menurutnya, meskipun pemulihan ekonomi penting dan ada kepentingan untuk memperoleh PAD bagi Pemprov, tapi pelonggaran dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi seharusnya memang dilakukan secara bertahap. Yakni dengan pembatasan kapasitas serta protokol yang ketat.

Dia hanya mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memperkuat pengawasan Penerapan Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) di RW yang masih merah.

"Kemudian mengawasi disiplin dari masyarakat dan pengawasan yang ketat di sektor-sektor yang mulai dilonggarkan seperti perkantoran, rumah makan, kendaraan umum, tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan yang ditetapkan di fase satu," tuturnya.

Kurniasih meminta agar ada pengawasan langsung dengan menerjunkan personel guna mengawasi tempat-tempat yang mendapat pelonggaran aktivitas. Aparat pengawas harus memastikan aktivitasnya sesuai dengan kapasitas yang diatur, dan melarang jika memang belum diperbolehkan untuk dilaksanakan.

Baginya, kebijakan utama Pemprov DKI Jakarta berarti hal-hal yang diatur ketat dalam PSBB masih berlaku. Meski ada pelonggaran di beberapa sektor bukan berarti DKI Jakarta memberlakukan new normal.

"Pengertian yang sepaham ini penting agar tidak terjadi kerancuan di lapangan," ungkap Mufida.

Dia mendorong agar Anies tanggap dengan segera menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan protokol kesehatan di semua tempat. Misalnya hand sanitizer, marka jarak 1-1,5 m, tempat cuci tangan, masker dan lainnya.

"Penyediaan sarana di area publik disediakan oleh pemerintah, dan area private disediakan oleh pengelola tempat. Semoga masa transisi di Jakarta berhasil dengan partisipasi publik dan dukungan semua pihak," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan