Pakai Pendekatan Perang, Substansi Perpres Teroris Berbahaya
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakai Pendekatan Perang, Substansi Perpres Teroris Berbahaya

Jumat, 5 Juni 2020 | 18:45 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme akan memberikan kewenangan yang luar biasa kepada TNI dalam menangani aksi terorisme di Indonesia. Padahal, sesuai Undang-Undang (UU), dalam mengatasi terorisme harus menggunakan pendekatan atau perspektif tindak pidana.

“Dalam konteks terorisme, seharusnya perpektifnya adalah suatu tindak pidana. Di UU disebut tindak pidana terorisme, maka pendekatannya pendekatan hukum,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Safaat dalam Diskusi Nasional bertema "Kupas Tuntas Kontroversi Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme" di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Ia mengingatkan, saat ini UU Tindak Pidana Terorisme perspektifnya adalah penegakan hukum, bukan perang atau tindakan militer. Oleh karena itu kerangka pemberantasan yang dilakukan adalah tindak pidana dan peran utama tetap pada penegak hukum.

"Tugas TNI bersifat perbantuan apabila diperlukan dan melihat bentuk dan eskalasi ancaman. Subtansi perpres framenya justru banyak mengambil dari UU TNI, bukan UU tindak pidana terorisme," ucapnya.

Dicontohkan, seperti yang ada di Pasal 2 Rancangan Perpres yang berasal dari Pasal 6 UU TNI dalam konteks alat pertahanan negara. Seharusnya jika diperlukan Perpres, maka harus menggunakan frame UU Pemberantasan Terorisme.

"Subtansinya justru tidak melaksanakan model atau pendekatan UU tindak pidana terorisme. Di situ penangkalan yang dilakukan juga meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan," kata Ali.

Dengan adanya kondisi itu, diyakini jika Perpres tersebut disahkan maka akan sangat mungkin berbenturan dengan UU Tindak Pidana terorisme.

Di dalam Perpres tersebut juga tidak ada batasan untuk bentuk dan eskalasi terorisme dalam tingkat seperti apa. Penyelenggara hanya disebutkan satuan operasi khusus dan atau satuan TNI lainnya.

Dari sisi penindakan, kata dia, adanya aksi teror juga bisa dilakukan TNI secara langsung. TNI berdasarkan perintah dari presiden bisa langsung melakukan penindakan aksi terorisme.

"Ini bisa berbenturan dengan kepolisian. Ruang lingkup penindakan juga sangat luas. Ini sangat berbahaya," ucapnya.
Menurutnya, TNI yang disiapkan untuk perang tentu mempunyai parameter yang berbeda dengan penegakkan hukum. Semuaini akan mengalami masalah, utamanya dalam bidang pembuktian.

"Perpres itu napasnya tidak memiliki napas pemberantasan tindak pidana terorisme, tetapi perspektif perang yang ada di UU TNI. Ketika penindakan dilakukan dengan pendekatan perang justru akan menimbulkan spiral kekerasan,” kata Ali.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

TNI Kerahkan Pasukan Khusus Bantu Evakuasi Korban Semeru

TNI AU mengerahkan puluhan pasukan khususnya untuk menyisir dan membantu evakuasi warga korban letusan Gunung Semeru

NASIONAL | 6 Desember 2021

Korban Banjir Lombok Barat Naik di Atap Rumah

Para korban banjir di Lombok Barat dievakuasi ke atap-atap rumah mereka untuk menghindari derasnya arus banjir.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Pemerintah Ajukan Perubahan Sejumlah RUU dalam Prolegnas

Pemerintah mengusulkan perubahan terhadap sejumlah RUU dalam daftar Prolegnas  jangka menengah 2020-2024.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Yasonna Pastikan Pemerintah Siapkan RUU Ciptaker

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pemerintah  segera menyiapkan naskah revisi UU Ciptaker sesuai putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Kiai Muda: Regenerasi Sangat Penting Sambut 100 Tahun NU

Dalam kesempatan itu, salah satu gagasan yang muncul, adalah regenerasi sangat penting dalam menyambut 100 NU.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Ketua DPR Minta Keadilan untuk Mahasiswi NWR

Ketua DPR Puan Maharani menuntut keadilan untuk NWR, mahasiswi di Jawa Timur yang bunuh diri karena mengalami kekerasan seksual dan dipaksa aborsi. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Korban Tewas Akibat Erupsi Semeru Sudah 17 Orang

Korban tewas akibat dampak erupsi Gunung Semeru bertambah menjadi 17 orang.

NASIONAL | 6 Desember 2021

PA GMNI Apresiasi Jokowi untuk 2 Hal Ini

Ketua Umum PA GMNI Ahmad Basarah memberikan apresiasi kepada Presiden (Jokowi atas keberhasilan Indonesia dalam penanganan Covid-19 dan Presidensi G-20. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

IDAI Kirim Relawan Dokter Tangani Korban Semeru

IDAI mengirimkan sejumlah relawan dokter untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru

NASIONAL | 6 Desember 2021

Terima Suap, Eks Penyidik KPK Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dituntut 12 tahun penjara atas dugaan menerima suap dari sejumlah pihak yang berperkara, termasuk Azis Syamsuddin. 

NASIONAL | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
Baleg Harap Paripurna DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Baleg Harap Paripurna DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

POLITIK | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings