Pakai Pendekatan Perang, Substansi Perpres Teroris Berbahaya

Pakai Pendekatan Perang, Substansi Perpres Teroris Berbahaya
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Yeremia Sukoyo / YS Jumat, 5 Juni 2020 | 18:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme akan memberikan kewenangan yang luar biasa kepada TNI dalam menangani aksi terorisme di Indonesia. Padahal, sesuai Undang-Undang (UU), dalam mengatasi terorisme harus menggunakan pendekatan atau perspektif tindak pidana.

“Dalam konteks terorisme, seharusnya perpektifnya adalah suatu tindak pidana. Di UU disebut tindak pidana terorisme, maka pendekatannya pendekatan hukum,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Safaat dalam Diskusi Nasional bertema "Kupas Tuntas Kontroversi Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme" di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Ia mengingatkan, saat ini UU Tindak Pidana Terorisme perspektifnya adalah penegakan hukum, bukan perang atau tindakan militer. Oleh karena itu kerangka pemberantasan yang dilakukan adalah tindak pidana dan peran utama tetap pada penegak hukum.

"Tugas TNI bersifat perbantuan apabila diperlukan dan melihat bentuk dan eskalasi ancaman. Subtansi perpres framenya justru banyak mengambil dari UU TNI, bukan UU tindak pidana terorisme," ucapnya.

Dicontohkan, seperti yang ada di Pasal 2 Rancangan Perpres yang berasal dari Pasal 6 UU TNI dalam konteks alat pertahanan negara. Seharusnya jika diperlukan Perpres, maka harus menggunakan frame UU Pemberantasan Terorisme.

"Subtansinya justru tidak melaksanakan model atau pendekatan UU tindak pidana terorisme. Di situ penangkalan yang dilakukan juga meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan," kata Ali.

Dengan adanya kondisi itu, diyakini jika Perpres tersebut disahkan maka akan sangat mungkin berbenturan dengan UU Tindak Pidana terorisme.

Di dalam Perpres tersebut juga tidak ada batasan untuk bentuk dan eskalasi terorisme dalam tingkat seperti apa. Penyelenggara hanya disebutkan satuan operasi khusus dan atau satuan TNI lainnya.

Dari sisi penindakan, kata dia, adanya aksi teror juga bisa dilakukan TNI secara langsung. TNI berdasarkan perintah dari presiden bisa langsung melakukan penindakan aksi terorisme.

"Ini bisa berbenturan dengan kepolisian. Ruang lingkup penindakan juga sangat luas. Ini sangat berbahaya," ucapnya.
Menurutnya, TNI yang disiapkan untuk perang tentu mempunyai parameter yang berbeda dengan penegakkan hukum. Semuaini akan mengalami masalah, utamanya dalam bidang pembuktian.

"Perpres itu napasnya tidak memiliki napas pemberantasan tindak pidana terorisme, tetapi perspektif perang yang ada di UU TNI. Ketika penindakan dilakukan dengan pendekatan perang justru akan menimbulkan spiral kekerasan,” kata Ali.



Sumber: Suara Pembaruan