Perpres TNI Tumpas Teroris Bisa Bawa Indonesia ke Zaman Orba
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perpres TNI Tumpas Teroris Bisa Bawa Indonesia ke Zaman Orba

Jumat, 5 Juni 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap DPR menolak Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Perpres tersebut dinilainya dapat membawa Indonesia kembali kepada masa Orde Baru (Orba), di mana ada keterlibatan TNI di dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia.

“Kami di Komnas HAM, sikapnya pertama kami sarankan DPR pertimbangannya menolak Perpres tersebut dan mendengarkan suara publik,” kata Choirul dalam Diskusi Nasional bertema "Kupas Tuntas Kontroversi Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme" di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Komnas HAM berharap dalam pemberantasan terorisme tidak ada pendekatan lain selain pendekatan hukum. Jika tidak, maka akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Perpres kita tidak mau yang namanya pendekatan hukum menjadi pendekatan yang lain. Sejak awal dikatakan terorisme merupakan tindak pidana. Kalau pendekatannya paradigma lama, yang diinginkan pendekatan militer," ucapnya.

Pascareformasi, amanat UU dengan tegas menyebutkan, TNI bertugas di dalam bidang pertahanan. Yakni sebagai kekuatan perang, kedaulatan, keutuhan wilayah keselamatan bangsa. Sedangkan kepolisian lebih kepada perspektif keamanan, yaitu ketertiban dan penegakkan hukum, hak dan kebebasan warga negara.

Dalam perspektif tersebut, artinya TNI adalah kekuatan yang bertanggung jawab dalam pertahanan dan polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan.

Komnas HAM melihat, ada sejumlah kondisi yang cukup berbahaya jika Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme benar-benar disahkan. Pertama Perpres tersebut akan menyeret Indonesia ke dalam tipologi militer persis di zaman Orde Baru.

"Perpres itu wajahnya operasi yang dilakukan militer. Operasi yang diinginkan TNI adalah operasi permanen," ujarnya.
Padahal, di negara lain, pelibatan tentara dalam pemberantasan teroris memang sangat dimungkinkan. Tetapi tentunya dalam skala dan ukuran yang jelas.

"Itu yang namanya bersifat tidak permanen. Penyelidikan, penyelidikan tidak boleh dilakukan tentara. Padahal kepolisian sendiri, melakukan penyadapan saja butuh izin pengadilan, di perpres ini TNI tidak butuh izin. Tidak ada kontrol apapun, itu sangat berbahaya," ungkapnya.

Selain itu, di perpres tersebut TNI juga nampak jelas tidak mau di bawah koordinasi dengan polisi. Artinya, Perpres tersebut memiliki watak tidak mau diawasi dan kondisi itu bisa bersifat permanen.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakai Pendekatan Perang, Substansi Perpres Teroris Berbahaya

“Dalam konteks terorisme, seharusnya perpektifnya adalah suatu tindak pidana. Di UU disebut tindak pidana terorisme, maka pendekatannya pendekatan hukum.”

NASIONAL | 5 Juni 2020

Pemprov Jateng Mulai Terapkan Sistem Kerja Normal Baru

Pintu masuk dan keluar gedung yang sebelumnya sama saja, kini dipisahkan. Para petugas dari dinas kesehatan menggunakan thermometer gun.

NASIONAL | 5 Juni 2020

John Palinggi: Hentikan Kebiasaan Mencaci Maki Orang Lain

Belum tentu yang suka menghina-hina kalau dikasih kepercayaan memimpin bangsa ini bisa berbuat lebih baik.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Setara Institute Sesalkan Penghapusan Aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau

"Permintaan Gubernur Sumbar bisa menjadi preseden buruk, sebab di kemudian hari kemungkinan akan digunakan oleh kelompok yang tidak menghargai kemajemukan."

NASIONAL | 5 Juni 2020

Masjid di Kota Jambi Terapkan Protokol Covid-19 Secara Ketat

Sebagian besar masjid di Kota Jambi sudah melaksanakan salat berjamaah, Jumat (5/6/2020) menyusul relaksasi pembatasan sosial.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Ganjar Jumatan Pertama di Tengah-tengah Pandemi Covid-19

Pelaksanaan salat Jumat di Gradhika Bhakti Praja tersebut menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jamaah yang diperbolehkan ikut dibatasi hanya 100 orang.

NASIONAL | 5 Juni 2020

New Normal di Sumut Mulai 1 Juli 2020

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih melakukan pematangan konsep new normal yang rencananya dilaksanakan 1 Juli 2020.

NASIONAL | 5 Juni 2020

DPD Khawatir Pilkada Tidak Akan Berkualitas

“Penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi."

NASIONAL | 5 Juni 2020

Politikus PKS Minta Anies Perkuat Pengawasan PSBB Transisi

Anies Baswedan diminta tanggap dengan segera menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan protokol kesehatan di semua tempat.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Era Normal Baru, Ini 6 Strategi Indonesia Bisa Kembali Sehat

"Dengan memperhatikan enam pedoman strategi di era normal baru, diharapkan Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara isu kesehatan dan isu ekonomi."

NASIONAL | 5 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS