Perpres TNI Tumpas Teroris Bisa Bawa Indonesia ke Zaman Orba

Perpres TNI Tumpas Teroris Bisa Bawa Indonesia ke Zaman Orba
Ilustrasi Prajurit TNI (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Yeremia Sukoyo / YS Jumat, 5 Juni 2020 | 18:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap DPR menolak Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Perpres tersebut dinilainya dapat membawa Indonesia kembali kepada masa Orde Baru (Orba), di mana ada keterlibatan TNI di dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia.

“Kami di Komnas HAM, sikapnya pertama kami sarankan DPR pertimbangannya menolak Perpres tersebut dan mendengarkan suara publik,” kata Choirul dalam Diskusi Nasional bertema "Kupas Tuntas Kontroversi Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme" di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Komnas HAM berharap dalam pemberantasan terorisme tidak ada pendekatan lain selain pendekatan hukum. Jika tidak, maka akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Perpres kita tidak mau yang namanya pendekatan hukum menjadi pendekatan yang lain. Sejak awal dikatakan terorisme merupakan tindak pidana. Kalau pendekatannya paradigma lama, yang diinginkan pendekatan militer," ucapnya.

Pascareformasi, amanat UU dengan tegas menyebutkan, TNI bertugas di dalam bidang pertahanan. Yakni sebagai kekuatan perang, kedaulatan, keutuhan wilayah keselamatan bangsa. Sedangkan kepolisian lebih kepada perspektif keamanan, yaitu ketertiban dan penegakkan hukum, hak dan kebebasan warga negara.

Dalam perspektif tersebut, artinya TNI adalah kekuatan yang bertanggung jawab dalam pertahanan dan polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan.

Komnas HAM melihat, ada sejumlah kondisi yang cukup berbahaya jika Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme benar-benar disahkan. Pertama Perpres tersebut akan menyeret Indonesia ke dalam tipologi militer persis di zaman Orde Baru.

"Perpres itu wajahnya operasi yang dilakukan militer. Operasi yang diinginkan TNI adalah operasi permanen," ujarnya.
Padahal, di negara lain, pelibatan tentara dalam pemberantasan teroris memang sangat dimungkinkan. Tetapi tentunya dalam skala dan ukuran yang jelas.

"Itu yang namanya bersifat tidak permanen. Penyelidikan, penyelidikan tidak boleh dilakukan tentara. Padahal kepolisian sendiri, melakukan penyadapan saja butuh izin pengadilan, di perpres ini TNI tidak butuh izin. Tidak ada kontrol apapun, itu sangat berbahaya," ungkapnya.

Selain itu, di perpres tersebut TNI juga nampak jelas tidak mau di bawah koordinasi dengan polisi. Artinya, Perpres tersebut memiliki watak tidak mau diawasi dan kondisi itu bisa bersifat permanen. 



Sumber: Suara Pembaruan