Pemindahan RKUD Pemprov Banten ke BJB Hanya untuk Selamatkan Kasda

Pemindahan RKUD Pemprov Banten ke BJB Hanya untuk Selamatkan Kasda
Gubernur Banten Wahidin Halim. (Foto: Beritasatu Photo / Laurens Dami)
Laurens Dami / EHD Jumat, 5 Juni 2020 | 21:38 WIB

Serang, Beritasatu.com - Kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim memindahkan rekening khas umum daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar dan Banten (BJB) saat ini menjadi polemik panjang.

Sebanyak 15 anggota DPRD Banten telah menandatangani pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Wahidin Halim sebagai buntut dari kebijakan pemindahan RKUD tersebut. Anggota DPRD Banten menilai kebijakan pemindahan RKUD ke BJB tersebut mengakibatkan Bank Banten semakin terpuruk. Karena itu, pengajuan hak interpelasi menjadi pilihan untuk meminta penjelasan Gubernur yang lebih utuh.

Menanggapi polemik tersebut, Pemprov Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten mengatatakan pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke BJB perlu dilakukan untuk menyelamatkan kas daerah (kasda). Sebab, likuiiditas Bank Banten belakangan memburuk sementara Pemprov membutuhkan dana pemenuhan berbagai kewajiban.

Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, pengalihan RKUD dari Bank Banten kepada BJB dilakukan oleh Gubernur Banten pada 22 April 2020. Saat itu Bank Banten sudah tidak dapat menyalurkan dana yang diajukan bendahara umum daerah (BUD) karena telah mengalami kondisi likuiditas kritis.

“Dengan demikian menghapus anggapan bahwa terpuruknya Bank Banten disebabkan oleh pengalihan RKUD, justru sebaliknya. Penyebab dari RKUD dialihkan karena Bank Banten terlebih dahulu mengalami kesulitan likuiditas yang kritis," ujar Rina di Serang, Jumat (5/6/2020).

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menjelaskan, pemindahan RKUD bukan tidak beralasan. Tetapi didasarkan fakta bahwa Bank Banten terlambat menyalurkan dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota untuk Januari 2020 senilai Rp190 miliar lebih.

Kemudian juga Bank Banten tidak dapat menyalurkan dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota untuk periode Februari 2020 senilai Rp181,61 miliar lebih.

"Selain itu di tengah gencarnya penanganan covid-19 Bank Banten juga tidak dapat memenuhi tagihan pihak ketiga. Salah satunya untuk pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp11,21 miliar lebih," katanya.

Dengan memperhatikan fakta seperti tersebut, kata dia, maka Gubernur mengambil langkah cepat dan tepat dalam upaya menyelamatkan dana kas daerah. Sekaligus juga melakukan upaya penyelamatan Bank Banten.

“Keputusan memindahkan dana RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB menjadi pilihan buruk dari yang terburuk dalam rangka menjalankan perintah perundang-undangan. Sebab jika tidak dilakukan, maka potensi kehilangan dana kas daerah yang akan tertahan di Bank Banten akan semakin besar," ungkapnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com