KPAI: Sulit Bayar SPP, Siswa Dilarang Ikut Ujian Akhir

KPAI: Sulit Bayar SPP, Siswa Dilarang Ikut Ujian Akhir
Komisioner bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti (Foto: istimewa)
Maria Fatima Bona / IDS Minggu, 7 Juni 2020 | 19:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, KPAI menerima lima pengaduan terkait tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang membuat para siswa tidak diperkenankan mengikuti ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir semester (PAT). Pengaduan terkait SPP ini berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang Selatan (Tangsel).

Retno menuturkan, banyak orang tua siswa terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami kesulitan ekonomi, sehingga banyak yang kesulitan membayar SPP. Sebagian sekolah swasta meringankan bayaran SPP dengan mengurangi SPP dari sebelum pandemi. Namun sebagian lainnya tetap bergeming dengan tidak menurunkan SPP.

“Pihak yayasan diduga kuat tidak memiliki empati pada para orang tua yang terdampak ekonomi. Pihak yayasan tetap menuntut orangtua membayar penuh SPP jika anaknya ingin ikut PAT atau ujian kenaikan kelas. Diduga, strategi ini digunakan oleh pihak yayasan untuk menekan orang tua agar ada uang masuk ke kas sekolah/yayasan,” ujar Retno di Jakarta, Minggu (7/6/2020).

Ia menegaskan, ancaman anak tidak bisa mengikuti ujian PAT jika orang tua tidak membayar tunggakan SPP adalah pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Apalagi semua pihak tahu bahwa pandemi Covid-19 berdampak besar pada ekonomi jutaan rumah tangga di Indonesia.

“Hak anak untuk ujian wajib dipenuhi pihak sekolah, meskipun orang tua menunggak SPP selama pandemi Covid-19. Hak anak dilindungi oleh UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak," ucapnya.

Retno menjelaskan, kewajiban membayar SPP adalah kewajiban orang tua. Namun ketika orang tua tidak bisa membayar karena kesulitan secara ekonomi, maka hak anak untuk ujian harus tetap dipenuhi oleh pihak sekolah. Pasalnya, sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersifat sosial, bukan mencari keuntungan semata dan menurut ketentuan perundangan, yayasan pendidikan swasta berbadan hukum nirlaba.

“Namun, ketika sekolah juga mengalami kesulitan keuangan karena tunggakan SPP para orang tua siswa akibat pandemi, maka dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah, red) dari APBN dapat dipergunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah. Selain itu, para pengadu juga berharap pihak yayasan dapat mengurangi pembayaran SPP agar mereka dapat membayar jika diberikan potongan,” ujar Retno.

Retno melanjutkan, bagi sekolah-sekolah swasta papan atas yang memiliki dana talangan tetapi tidak mengurangi beban SPP, maka Dinas Pendidikan setempat seharusnya dapat memediasi permasalahan tersebut.

Mediasi bertujuan agar harapan dan kenyataan kepentingan para pihak terlindungi, perlu ditengahi difasilitasi pihak berwenang. Pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak yang paling berwenang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sebab, kelangsungan hidup sekolah swasta tertentu masih membutuhkan bantuan pemerintah pusat dan pemda melalui dana BOS dan Bosda (APBD), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Pemda memiliki kewenangan melakukan monitoring penggunaan dana BOS, Bosda, dan bahkan perpanjangan izin operasional sekolah swasta setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, yayasan yang membuka dan menyelenggarakan pendidikan itu tetap bertanggung jawab kepada pemerintah.

“Yayasan pendidikan juga dapat dicabut izin operasionalnya jika melanggar ketentuan peraturan perundangan. KPAI mendorong permasalahan ini dapat diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB dapat ditangani oleh pemerintah provinsi,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com