Ketua MPR: Anak Harus Dilindungi Jika Sekolah Dibuka

Ketua MPR: Anak Harus Dilindungi Jika Sekolah Dibuka
Seorang ibu merekam video anaknya ujian hafalan sekolah untuk dikirim ke guru dengan gawai dari rumah, karena sekolah terhenti selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa 28 April 2020. (Foto: Antara Foto)
Markus Junianto Sihaloho / FMB Selasa, 9 Juni 2020 | 13:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menanggapi data terbaru Kementerian Kesehatan (Kemkes) per 30 Mei 2020, bahwa terdapat 1.851 kasus positif Covid-19 pada usia anak. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya pemerintah memberikan perlindungan kepada anak secara optimal saat memasuki kenormalan baru.

Dalam konteks itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, mendukung instruksi Presiden Joko Widodo bahwa skema pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, harus melalui kajian, kehati-hatian, serta keputusan yang cermat.

"Karena kita harus mencegah serangan virus Covid-19 tahap kedua yang berpotensi menyasar anak-anak usia sekolah mengingat keselamatan dan kesehatan mereka harus menjadi prioritas," kata Bamsoet, Selasa (9/6/2020).

Politikus Golkar itu juga mengimbau agar orang tua murid dapat membimbing putra putrinya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh alias sekolah di rumah. Orang tua juga harus mencontohkan kepada mereka bagaimana memahami protokol kesehatan dimasa transisi menuju new normal.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya mengimbau kepada pihak sekolah jika memang harus memulai belajar mengajar secara tatap muka, maka pihak sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana. Utamanya untuk menghadapi penyebaran Covid-19.

"Karena yang utama adalah melindungi anak dari terinfeksinya virus tersebut, mengingat usia anak sangat rentan tertular Covid-19," ujarnya.

Kekebalan Tubuh Anak
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga bicara soal makin sulit tercapainya kekebalan terhadap komunitas pada anak-anak di Indonesia dikarenakan adanya berbagai hambatan dalam pemberian imunisasi dasar lengkap.

Menurutnya, perlu lebih disosialisasikan soal arti pentingnya imunisasi pada anak balita guna mencegah penyakit dan kekurangan gizi. Imunisasi juga mencegah resiko tertularnya Covid-19 pada anak. Dalam pelaksanaan imunisasi, Pemerintah perlu mengeluarkan protokol pelaksanaan yang mencegah penyebaran Covid-19.

"Kami mendorong pemerintah memperhatikan layanan imunisasi secara rutin di fasilitas kesehatan, Puskesmas, ataupun rumah sakit, tetap berjalan sesuai dengan protokol Covid-19, sehingga orang tua tidak khawatir apabila akan membawa anaknya untuk melakukan imunisasi," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com