Uji Materi UU Penyiaran Demi Kesetaraan Regulasi Digital dan Konvensional

Uji Materi UU Penyiaran Demi Kesetaraan Regulasi Digital dan Konvensional
Ilustrasi Internet (Foto: history.com)
Yuliantino Situmorang / YS Rabu, 10 Juni 2020 | 14:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Uji materi UU Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran yang diajukan dua stasiun televisi nasional RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) menitikberatkan kepada adanya kesetaraan dan perlakuan adil di mata hukum terutama untuk penyiaran berbasis digital internet dan konvensional.

"Intinya soal kesetaraan," ujar pakar telematika Roy Suryo seperti keterangan tertulis yang diterima SP di Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Ia menyoroti pokok utama uji materi UU Penyiaran tersebut ke MK, yaitu perlunya aturan yang diberlakukan sama antara penyiaran berbasis internet dengan konvensional.

Sejauh ini, ia menilai, media konvensional pada umumnya telah mengikuti dan memenuhi seluruh ketentuan dari UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi dalam penyelenggaraan siaran. Namun, kondisi ini berbeda bagi penyelenggara penyiaran menggunakan internet yang bebas on air tanpa mengikuti aturan.

"Karena (media konvensional) diharuskan melalui banyak syarat atau aturan, sedangkan yang OTT, berbasis Internet tanpa aturan," tegas Roy.

Selain itu, ia memaparkan aturan di dalam UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi perlu dibedah lagi dengan membuat aturan baru guna mencakup segala hal yang mengatur penyelenggaraan dan penyiaran yang berbasis internet.

"Sebab UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran saat ini belum memuat semua itu," tutur Roy Suryo.

Sebelumnya, untuk menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis Internet, tanpa terkecuali baik lokal maupun asing, stasiun televisi RCTI dan iNews mengajukan permohonan uji materi UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke MK.

"Jika JR dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran video berbasis Internet dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah atau hoax dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI. Ini tanpa terkecuali, untuk penyiaran berbasis internet lokal maupun asing," kata Corporate Legal Director MNC Group Christoporus Taufik.

Diharapkan, jika uji materi dikabulkan, isi tayangan video berbasis internet dapat lebih berkualitas, tersaring dari konten kekerasan, pornografi maupun SARA, sehingga setiap konten yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan.



Sumber: Suara Pembaruan