Status Bencana Covid-19 Masih Berlaku, Pembatasan Penumpang Diminta Kembali Diterapkan

Status Bencana Covid-19 Masih Berlaku, Pembatasan Penumpang Diminta Kembali Diterapkan
Ratusan calon penumpang KRL Commuter Line mengantre menuju pintu masuk Stasiun Bogor di Jawa Barat, Senin 8 Juni 2020. Antrean panjang calon penumpang tersebut terjadi saat dimulainya aktivitas perkantoran di Jakarta di tengah masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi Covid-19. (Foto: Antara Foto / Arif Firmansyah)
Markus Junianto Sihaloho / YUD Rabu, 10 Juni 2020 | 16:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PPP, Muh. Aras menyatakan dirinya meminta pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemhub) mempertimbangkan kembali penghapusan aturan pembatasan penumpang pada transportasi umum.

Menurutnya, kebijakan itu perlu ditinjau ulang mengingat kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi.

"Keputusan ini berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif Covid 19," kata Aras, melalui keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Lagipula, lanjut dia, pandemi Covid-19 masih berstatus bencana nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Sama sekali belum ada perubahan status atau peraturan baru yang menyatakan peraturan nomor 12 itu sudah tidak berlaku.

Oleh karena itu, segala hal berkenaan dengan pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk aturan pembatasan penumpang, belum layak untuk dihentikan.

Disadari sepenuhnya oleh pihaknya bahwa memang ada kebutuhan menggerakkan sektor sosial ekonomi kemasyarakatan. Namun sebaiknya, solusinya adalah membolehkan semua mode transportasi umum untuk beroperasi, namun dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan serta pembatasan penumpang.

"Kemudian penegasan kembali pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat di luar rumah, seperti pembatasan karyawan bekerja di kantor, pembatasan pengunjung di mal, pasar dan tempat umum lainnya," kata dia.

Di sisi lain, aparat pengawasan kegiatan masyarakat juga harus diperbanyak. Sehingga petugas bisa langsung tahu dan mengambil tindakan seandainya ada kerumunan akibat lonjakan antrean penumpang di fasilitas umum.

"Jadi antisipasinya harus dilaksanakan ketat di lapangan," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com