Terdakwa Jiwasraya Benny Tjokro Kesal Aset Lamanya Disita

Terdakwa Jiwasraya Benny Tjokro Kesal Aset Lamanya Disita
Benny Tjokrosaputro. (Foto: Antara)
Fana Suparman / FMB Rabu, 10 Juni 2020 | 18:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro yang menjadi terdakwa perkara korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan pencucian uang mengungkapkan kekesalannya atas penyitaan terhadap sejumlah asetnya yang dilakukan tim Kejaksaan Agung.

Benny menyatakan penyitaan yang dilakukan Jaksa merupakan kesalahan dan bahkan melanggar hak asasi manusianya. Hal ini disampaikan Benny saat membacakaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/6/2020).

”Ada kesalahan dalam penyitaan aset-aset dari pemblokiran rekening bank milik masyarakat dalam perkara ini, termasuk kesalahan penyitaan aset dan pemblokiran rekening di bank dan perusahaan saya oleh Kejaksaan Agung," kata Benny.

Dalam perkara ini, Benny dan lima terdakwa lainnya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana PT Jiwasraya yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 16,8 triliun. Selain itu, Benny bersama Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Benny menyebut, Jaksa Penuntut tidak berhati-hati dalam menyita aset pihak ketiga. Hal itu, dalih Benny, diperkuat dengan adanya gugatan praperadilan yang diajukan PT Wanna Artha Life melawan Kejaksaan Agung.

"Hal itu membuktikan bahwa pihak Kejaksaan kurang hati-hati dan tidak teliti dalam melakukan penyitaan dan pemblokiran rekening bank dari pihak ketiga, termasuk yang saya alami dalam perkara ini," kata Benny Tjokro.

Selain itu, Benny juga mempertanyakan kurun waktu pidana yang disebutkan Jaksa dalam dakwaan. Pada dakwaan pertama disebutkan peristiwa terjadi pada 2008 sampai 2018, sedangkan pada dakwaan kedua tentang pencucian uang peristiwanya disebut pada 2012 sampai 2018.

"Hal yang tidak konsisten dan membingungkan ini di mana ada 4 tahun yang hilang," kata Benny.

Apalagi, kata Benny, Jaksa turut menyita aset yang diperolehnya jauh sebelum perkara yang didakwaan Jaksa terjadi.

"Bahkan ada aset tanah yang saya peroleh pada tahun 1990 yang ikut menjadi objek penyitaan oleh Kejaksaan. Di sini saya merasa menjadi korban pelanggaran HAM dan arogansi oknum Kejaksaan Yang Mulia," kata Benny.

Atas uraian-uraian tersebut, Benny meminta Majelis Hakim memutuskan membatalkan dakwaan tim Jaksa.

"Saya memohon Majelis Hakim untuk memutuskan membatalkan surat dakwaan pada diri saya atau memerintahkan Jaksa penuntut umum memperbaiki surat dakwaan dan membebaskan saya dari rumah tahanan," kata Benny.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Benny telah merugikan negara Rp 16,8 triliun dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Perbuatan itu dilakukan Benny Tjokro bersama-sama Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat; Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto; mantan Direktur Utama, Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi, Syahmirwan. Selain didakwa melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya, Heru dan Benny juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. 



Sumber: BeritaSatu.com