Obesitas Regulasi Dinilai Menghambat Laju Investasi

Obesitas Regulasi Dinilai Menghambat Laju Investasi
Ilustrasi investasi di bidang properti. (Foto: ID/David Gitaroza)
Carlos KY Paath / FER Rabu, 10 Juni 2020 | 19:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Obesitas regulasi di Indonesia dinilai kerap menghambat masuknya investasi. Selain itu, beberapa regulasi tingkat kementerian/lembaga juga tak jarang saling bertabrakan.

"Obestitas regulasi memang memberatkan laju investasi di Tanah Air. Ini disebabkan oleh PP (peraturan pemerintah), dan peraturan menterinya yang terkadang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi," ungkap Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, Rabu (10/6/2020).

Baca Juga: Ekonomi Anjlok Dampak Covid-19, Rampungkan RUU Cipataker

Menurut Supratman, Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) melalui metode omnibus law diharapkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kendala yang dihadapi para investor di daerah, tanpa harus mengurangi prinsip-prinsip otonomi daerah dapat ditangani.

Supratman menuturkan, Baleg meminta praktisi usaha, akademisi, dan kalangan lain memberi pandangan urgensi, termasuk kemudahan perizinan investasi.

"Memang kita perlu mendapat gambaran yang utuh, karena banyak hal dalam RUU Cipta Kerja nanti yang punya konsekuensi merubah fundametal dari skema izin yang kita miliki nanti, kalau ini kita sahkan," ucap Supratman.

Baca Juga: Baleg Rapat Bahas RUU Ciptaker

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengungkapkan, saat ini banyak regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) yang mengatur tentang perizinan dan persyaratan investasi. Hal itu lantas dikeluhkan para investor yang ingin berinvestasi.

"Kita tahu regulasi kita banyak, obesitas regulasi. Ada 8.000 peraturan pusat, peraturan menteri hampir 15.000, peraturan daerah hampir 16.000 regulasi, sehingga keluhan yang paling tinggi adalah harmoniasi regulasi pemerintah pusat dan daerah," ungkap Rosan.

Rosan menegaskan, RUU Ciptaker tentu sangat dibutuhkan untuk memudahkan perizinan investasi dengan memangkas sejumlah regulasi.

"Regulasi kita cukup banyak harus dipangkas dan diselaraskan dengan keberadaan RUU Cipta Kerja. Jadi penting untuk kita melihat investasi dalam negeri dan luar negri masuk ke Indonesia," tegas Rosan yang melihat Indonesia belum terlambat untuk melakukan reformasi regulasi.



Sumber: BeritaSatu.com