Gubernur Banten Sesalkan Penumpukan Penumpang di Stasiun KA Rangkasbitung

Gubernur Banten Sesalkan Penumpukan Penumpang di Stasiun KA Rangkasbitung
Gubernur Banten Wahidin Halim. (Foto: Beritasatu Photo / Laurens Dami)
Laurens Dami / JEM Kamis, 11 Juni 2020 | 11:25 WIB

Serang, Beritasatu.com - Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku kecewa dan menyesalkan berbagai pelanggaran protokol kesehatan di wilayah Provinsi Banten selama pandemi virus corona (Covid-19).

Jika sebelum Idulfitri, Gubernur Wahidin Halim mengecam penumpukkan penumpang di Bandara Soekarno Hatta, saat ini dirinya geram atas berbagai pelanggaran protokol kesehatan di Stasiun kereta api (KA) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Beberapa hari lalu terjadi penumpukan penumpang di Stasiun KA Rangkasbitung. Penumpang berdesak-desakan, berkerumun, bersentuhan, tidak ada social distancing dan physical distancing sama sekali.

"Pada waktu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kita kan telah sepakat untuk memperketat transportasi kereta api dengan pola dan pendekatan protokol kesehatan yang ketat,” tegas Gubernur Wahidin Halim di Serang, Rabu (10/6/2020).

Wahidin menilai pelanggaran protokol kesehatan mendegradasi upaya Pemprov Banten, dimana sebelumnya data yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Banten sudah sangat landai bahkan per hari itu hanya 2 sd 4 orang yang tercatat positif. Namun semenjak pascaLebaran dan begitu dibuka ruang transisi mulai ada pelanggaran-pelanggaran dan naik sampai 14 orang, bahkan hingga 22 orang terkonfirmasi positif setiap harinya.

Beberapa daerah di Banten yang tadinya zona hijau, kini sudah menjadi zona kuning. “Selama ini kita sudah sangat menjaga area zona merah dan kuning di wilayah Banten. Hal ini dilakukan karena kita semua memahami jika Tangerang Raya dan DKI Jakarta itu tidak bisa dipisahkan, walaupun beda wilayah administrasi tapi secara fisik merupakan satu kesatuan,” ujar Wahidin.

Wahidin menjelaskan, mobilisasi pekerja tiap hari, dari Tangerang Raya ke Jakarta dan dengan dibukanya keran transisi untuk pekerja di Jakarta, muncul kekhawatiran, karena tidak menutup kemungkinan mereka bersentuhan di tempat kerja, karena sebagian besar pekerja di DKI Jakarta itu baik yang di kantor pemerintahan maupun kantor-kantor swasta termasuk pekerja di sektor informal didominasi oleh masyarakat yang tinggal di Jabodetabek termasuk di antaranya Tangerang Raya.

"Bagaimana kita bisa memutus mata rantai jika pendekatan protokol kesehatan tidak ditaati dan tidak dijalankan,” katanya.

Wahidin mengatakan, persoalannya sekarang adalah mau menyelesaikan Covid-19 atau mau mengedepankan persoalan ekonomi. Karena, menurutnya dua hal itu tidak bisa diparalelkan.

“Urusan ekonomi dengan penyelesaian pandemi Covid-19 tidak bisa diparalelkan. Misalnya mall boleh dibuka. Sudah jelas orientasi mall kan selalu ingin banyak pengunjung sementara konsep protokol kesehatannya agar kita dapat memutus mata rantai penularan,” tegas Wahidin.

"Dari pertama persoalan lockdown, PSBB hingga ke masa transisi dan sekarang new normal, saya belum bisa membayangkan akhirnya bagaimana dan formulasinya juga gimana?" ujar Gubernur Banten Wahidin Halim

Demikian juga soal tempat peribadatan, karena menurutnya beberapa masjid di beberapa area luasnya terbatas, sementara jamaahnya banyak walaupun sudah diberikan tanda tapi tetap saja jamaahnya bergerombol masuk sehingga jadi over kapasitas, kecuali masjid agung atau masjid besar lainnya.

"Sebagai Gubernur sejak awal tidak banyak komentar tapi saya terus bekerja, memantau dan terus melakukan aktivitas sosialisasi untuk upaya pencegahan, karena polanya berubah-ubah dan kurang sinergi antara satu daerah dengan daerah lainnya, akhirnya saya rasakan menjadi kurang efektif,” ujarnya.

Ditambahkannya jika selama ini di wilayahnya, TNI, Polisi dan aparatur pemerintah daerah sudah bahu membahu bekerja keras dalam upaya memutus mata rantai penularan, tapi saat ini ada pilihan lain yang mengutamakan normalisasi ekonomi dengan memberikan keleluasan dan kesempatan bagi sektor swasta untuk memulai usahanya kembali, tetapi di sisi lain harus terus menerapkan protokol kesehatan.

“Saat ini harusnya lebih tegas lagi dan diberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, termasuk juga penekanan-penekanan kepada pengusaha atau perusahaan untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan di tempat kerjanya,” ujarnya.

Wahidin mengaku khawatir, kalau penerapan protokol kesehatan tidak konsisten dan tidak saling melindungi, apalagi sebatas karena alasan ekonomi.

“Kalau kita tidak indahkan rambu-rambu protokol kesehatan soal pandemi. Saya tidak tahu bagaimana ke depannya nanti,” ujar WH.



Sumber: BeritaSatu.com