Mendagri: Pilkada Bisa Ditunda Jika Covid-19 Melonjak Tajam

Mendagri: Pilkada Bisa Ditunda Jika Covid-19 Melonjak Tajam
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Istimewa)
Robertus Wardy / YUD Kamis, 11 Juni 2020 | 16:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan Pilkada serentak yang sudah ditetapkan tanggal 9 Desember 2020 bisa ditunda. Namun syaratnya jika terjadi lonjakan Covid-19 luar biasa yang sulit dikendalikan. Hal itu pun sudah ditanyakan dalam Perppu tentang Pilkada yang masih membuka peluang untuk ditunda.

"Kita ambil skenario optimis 9 Desember tapi dalam Perpppu itu membuka peluang. Jika keadaan tidak memungkinkan, katakan kalau korban meningkat, kenaikan luar biasa, masih ada peluang untuk undur ke periode berikut," kata Tito di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Pilkada Bisa Ditunda Apabila Syarat dari KPU Tak Terpenuhi

Ia menyadari bahwa memang ada resiko dalam pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 ditengah pandemi Covid-19. Resiko pertama adalah kesehatan masyarakat dari wabah Covid-19. Resiko kedua adalah rendahnya partisipasi publik.

Namun dia mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat pengalaman negara Korea Selatan (Korsel) yang berhasil melaksanakan Pemilu Legislatif (Pileg) ditengah pandemi Covid-19. Dia optimis Indonesia bisa belajar dari Korsel untuk menyukseskan Pilkada 9 Desember.

Pemerintah Harapkan MA Bisa Lakukan Peradilan Cepat Terkait Pilkada

"Kita sekarang sudah mulai memahami cara beradaptasi dengan Covid. Kita tunda dari September ke Desember, daripada mengangkat Plt (Pelaksana Tugas, Red) sampai 2020 karena belum ada vaksin. Kalau Plt lama akhirnya pemerintah tidak legitimate," tutur Tito.

Tito juga menyebut tidak memberlakukan cluster dalam pelaksanaan Pilkada. Alasannya penetapan kluster aman bagi satu daerah sangat dinamis. Miasalnya wilayah A pada hari tertentu bisa masuk zona hijau atau aman. Namun tidak bisa dijamin seterusnya bisa hijau. Bisa saja daerah tersebut pada lain waktu menjadi zona merah atau oranye. Zona merah dan oranye adalah daerah dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi.

Pilkada Serentak, DPR Berencana Libatkan Gugus Tugas Covid-19

"Kalau lakukan cluster, sepertinya tidak pas. Karena hari ini bisa hijau tapi bisa berubah. Maka dalam Perppu itu buka peluang. Kalau semua merah, ya nanti kita bicarakan lagi, apa perlu ditunda lagi atau gimana," tutup Tito.



Sumber: BeritaSatu.com