DIY Integrasikan Data Covid-19 dengan Aplikasi BNPB

DIY Integrasikan Data Covid-19 dengan Aplikasi BNPB
Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, memberikan keterangan pers tentang perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19 di DIY usai rapat forum pimpinan daerah DIY di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu, 27 Mei 2020. (Foto: Suara Pembaruan/Fuska Sani)
Fuska Sani Evani / FER Kamis, 11 Juni 2020 | 16:50 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melakukan integrasi data Covid-19 hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menjelaskan, data tunggal itu sudah terintegrasi dalam aplikasi yang telah disediakan Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB). Adapun data yang diintegrasikan bukan saja data mentah, namun sudah siap disajikan kepada masyarakat.

"Data itu memang menjadi dasar kebijakan, termasuk pelaksanaan new normal, pembukaan destinasi wisata dan lainnya," ujar Kadarmanta, di Yogyakarta, Kamis (11/6/2020).

Baca Juga: Masuk ke Yogyakarta Harus dengan Kartu Sehat

Menurut Kadarmanta, data itu juga menyasar hingga kecamatan dan kelurahan, sehingga masing-masing kecamatan dan kelurahan dapat mengambil kebijakan terkait data yang berhubungan dengan wilayahnya. "Bisa diakses di perangkat handphone. Jadi semua bisa membacanya,” ucapnya.

Kadarmanta mengatakan, data tersebut berfokus pada perkembangan penularan virus Covid-19, meliputi kasus positif, pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pengawasan (ODP), orang tanpa gejala (OTG) dan lainnya.

"Pemprov DIY sudah cukup terbuka soal data tersebut. Namun, jika masih ada masukan dan perlu dikoreksi, kami terbuka," tegasnya.

Kadarmanta menyebutkan, integrasi data tidak hanya dilakukan dengan pemerintah pusat, tetapi juga kabupatan dan kota yang ada di wilayah DIY. "Bahkan, masing-masing juga mengembangkan sistem pendataan sendiri," tandas Kadarmanta.

Baca Juga: DI Yogyakarta Kembali Zero Positif Covid-19

Kepala Diskominfo DIY, Rony Primanto, menambahkan, sejak munculnya penularan virus corona (Covid-19) di DIY pada pertengahan Maret lalu, Diskominfo DIY telah mengembangkan sistem Covid Monitoring System (CMS), yang diteruskan oleh Kabupaten dan Kota.

"CMS, tersebut, bertujuan untuk integrasi data dan terus dilakukan penyempurnaan. Integrasi data ini berperan untuk pendataan kasus lintas lintas wilayah. Misalnya jika ada kasus dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Bantul, tapi dirawat di Rumah Sakit Rujikan Covid-19 Kota Yogya, maka datanya di Bantul dipindah ke Kota," jelas Rony.

Rony mengatakan, integrasi data itu berbasis pada primary key yang akan dikembangkan dari NIK setiap pasien. “Hal ini akan memudahkan monitoring perkembangan dan pergerakan pasien, mulai dari puskesmas, RS rujukan dan seterusnya, juga untuk tracing," ujarnya.

Sedangkan integrasi data dengan pemerintah pusat, Pemprov DIY telah melakukan sinkronisasi dalam application programming interface (API). "Pemerintah pusat mengembangkan BLC (aplikasi bersatu lawan covid), kami akan menyerahkan agregat data yang dibutuhkan BLC melalui API yang kami kembangkan," tandas Rony.



Sumber: BeritaSatu.com