Soal Interpelasi, Mahasiswa Nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada DPRD Banten

Soal Interpelasi, Mahasiswa Nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada DPRD Banten
Sejumlah mahasiswa di Banten yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Serang, melakukan aksi melempar telur busuk ke Gedung DPRD Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis, 11 Juni 2020. (Foto: Suara Pembaruan / Laurens Dami)
Laurens Dami / JEM Kamis, 11 Juni 2020 | 20:29 WIB

Serang, Beritasatu.com - Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi pelemparan telur busuk ke Kantor DPRD Provinsi Banten.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk kritikan terhadap anggota DPRD Banten yang terkesan diam saja ketika Gubernur Banten Wahidin Halim memindahkan rekening khas umum daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar dan Banten (BJB).

“Telur busuk ini sebagai simbol busuknya kinerja DPRD Provinsi Banten, lantaran terkesan diam dan tidak menggunakan hak interpelasi yang dimilikinya terkait pemindahan RKUD yang dilakukan Gubenur Banten Wahidin Halim,” ujar para mahasiswa HMI Serang, di depan Gedung DPRD Banten, Kamis (11/6/2020).

Koordinator aksi, Ari Opanda menegaskan, mahasiswa yang tergabung dalam HMI Serang menyatakan mosi tidak percaya kepada legislatif Banten karena tidak mampu mengawal dan mengawasi aset Banten yakin Bank Banten.

“Kami tidak puas dengan kinerja legislatif yang seperti buta fungsi dalam menjalankan tugas," kata Ari Opanda.

Menurut Opan dari 85 anggota DPRD Banten, hanya 15 anggota yang sepakat untuk mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan Gubernur Wahidin yang melakukan pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB, yang akhirnya berimbas kepada kurang maksimalnya Pemprov Banten dalam penanganan Covid-19 dan penanganan dampak Covid-19.

"Dari jumlah keseluruhan 85 artinya di bawah 20% yang akan menggunakan hak interpelasi. Ini menimbulkan asumsi liar jika kita kaitkan dengan beras corporate social responsibility (CSR) yang digelontorkan sebelum Idulfitri dari BJB ke anggota DPRD Banten. DPRD kehilangan etos kerja padahal jelas mereka adalah representasi rakyat," tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum HMI Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma dalam orasinya, mengatakan keputusan eksekutif melakukan pemindahan RKUD membuat gaduh di tengah pandemi Covid-19.

“Seharusnya Pemprov Banten bersama dengan DPRD fokus mengatasi pandemi Covid-19, namun nyatanya DPRD gagal melakukan tugasnya mengontrol kinerja Pemprov Banten hingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Anggota HMI Serang lainnya, Aliga Abdilah menduga bungkamnya para anggota dewan yang tidak menggunakan hak interelasi karena sudah mendapatkan beras CSR dari BJB beberapa waktu lalu.

"Saya menduga aliran beras CSR dari BJB itu sebagai penyebab sepinya hak interpelasi dewan," tegas Aliga

Mahasiswa HMI mengancam akan melakukan aksi besar-besaran, jika dewan terus menerus tidak jelas dalam melakukan fungsinya. Aksi itu berakhir damai dengan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.

Sekadar diketahui, sebelum Idulfitri BJB menyalurkan CSR berupa 200 ton beras untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 di Banten. Beras tersebut disalurkan melalui Forum CSR di Banten. Selanjutnya, Forum CSR menawarkan ke sejumlah anggota DPRD Banten untuk menyalurkan beras tersebut.

Namun rencana tersebut terendus oleh publik di Banten. Informasi yang beredar bahwa anggota dewan Banten sedianya akan mendapat jatah 2 ton beras per orang. Namun, informasi itu kemudian dibantah, dan sejumlah oknum anggota DPRD Banten yang sudah menerima beras CRS tersebut telah mengembalikannya kepada Forum CSR Banten.

Untuk diketahui, pengajuan hak interpelasi atas kebijakan Wahidin Halim soal pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB sudah ditandatangani oleh 15 anggota DPRD Banten yakni dari Farksi PDIP 13 anggota, Faksi Gerindra 1 orang dan Fraksi Nasdem - PSI 1 Fraksi (anggota dari PSI).

Jika mengacu pada Tata Tertib (Tatib) DPRD Banten, pengajuan hak interpelasi telah memenuhi syarat.

Sesuai Tatib DPRD Banten, pengajuan hak interpelasi membutuhkan syarat dukungan 15 anggota dari minimal dua fraksi, atau dengan kata lain secara aturan dengan jumlah anggota Fraksi PDIP sebanyak 13 orang, ditambah satu anggota Fraksi NasDem-PSI, dan satu anggota Fraksi Gerindra hak interpelasi telah memenuhi syarat dan bisa diusulkan ke dalam rapat parpiurna.



Sumber: BeritaSatu.com