Banyak Masyarakat yang "Gaptek", KPAI: Dinas Pendidikan Harus Sosialisasikan PPDB ke Media Sosial

Banyak Masyarakat yang
Orangtua dan calon siswa mengantre saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin, 17 Juni 2019. (Foto: ANTARA FOTO / M Agung Rajasa)
Maria Fatima Bona / IDS Kamis, 11 Juni 2020 | 22:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Komisioner Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, pihaknya telah menerima pengaduan seputar penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sebagian besar bersifat teknis karena masih banyak masyarakat yang gagap teknologi alias gaptek. Masalah itu berpangkal pada kurangnya sosialisasi PPDB yang dilakukan dinas pendidikan ke masyarakat.

Menurut Retno, mempelajari kasus-kasus PPDB yang diterima KPAI, maka pihaknya mengindikasi beberapa permasalahan PPDB yang seharusnya segera dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintah daerah (pemda). Misalnya untuk masalah teknis, KPAI menduga, sosialisasi PPDB yang dilakukan pemda masih minim dilakukan ke level orangtua siswa pendaftar.

Tak heran jika banyak pengaduan yang diterima KPAI didominasi oleh masalah teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan pada level dinas pendidikan setempat melalui operator dinas pendidikan atau operator sekolah.

“Dinas pendidikan perlu membuat infografis juknis PPDB yang mudah dipahami publik dan disebarkan ke berbagai media dan aplikasi media sosial termasuk WhatsApp,” ujar Retno dalam webinar bertemakan "PPDB dan Tahun Ajaran Baru 2020: Berburu Sekolah di Tengah Pandemi Covid-19", Kamis (11/6/2020).

Ia juga menuturkan, mayoritas pengadu tidak mengetahui nomor telepon pengaduan dinas pendidikan setempat terkait pengaduan PPDB. Mereka malah lebih tahu nomor telepon pengaduan KPAI. Padahal jika mengetahui nomor pengaduan di wilayahnya, maka permasalahan yang mereka hadapi dapat segera diselesaikan secara cepat.

Untuk itu, Retno menyarankan, sebaiknya nomor-nomor pengaduan PPDB dinas pendidikan disebarkan melalui berbagai media dan aplikasi media sosial. Pasalnya, banyak orang tua yang gagap teknologi sehingga di tengah pandemi seperti saat ini, mereka kebingungan mau mendaftarkan anaknya ke sekolah karena pendaftaran PPDB dilakukan secara daring.

Saat ini telah ada beberapa daerah yang sudah memulai PPDB, di antaranya adalah Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. DKI Jakarta akan memulai PPDB pada 15 Juni mendatang. Retno menyebutkan, KPAI sejak 27 Mei hingga 10 Juni 2020 telah menerima 15 pengaduan yang dilaporkan secara daring. Mulai dari jenjang TK yang mendaftar ke SD sebanyak lima pengaduan, SD yang mendaftar ke SMP sebanyak dua pengaduan, hingga jenjang SMP/MTs yang mendaftar ke SMA/SMK sebanyak delapan pengaduan.

“Pengaduan didominasi masalah teknis, yaitu mencapai 10 kasus atau 66,66%. Sedangkan pengaduan terkait kebijakan sebanyak lima kasus atau 33,33% dari total pengadu,” ujar Retno.

Sementara untuk PPDB berbasis luring, Retno mengatakan, pemerintah perlu segera membuat protokol kesehatan Covid-19 agar PPDB tidak menimbulkan klaster baru penularan Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com