Tuntutan Hukum Peneror Novel Rendah, Ini Kata WP-KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tuntutan Hukum Peneror Novel Rendah, Ini Kata WP-KPK

Jumat, 12 Juni 2020 | 13:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP-KPK) mengungkapkan kekecewaannya atas langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menuntut setahun pidana penjara terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dua anggota Brimob Polri yang menjadi terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Ketua WP-KPK, Yudi Purnomo menyatakan, Jaksa Penuntut Umum merupakan representasi dari kepentingan negara untuk memastikan terwujudnya keadilan melalui proses penegakan hukum pidana. Namun, tuntutan rendah terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis telah mengecewakan publik karena tidak adanya peran Jaksa untuk memastikan tegaknya keadilan dalam persidangan tersebut.

"Komitmen Presiden untuk mendukung pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan karena faktanya proses penegakan hukum terhadap kasus ini berjalan lama dengan hasil akhir yang tidak memberikan keadilan bagi korban dan menunjukan lemahnya dukungan terhadap pemberantasan korupsi," kata Yudi dalam keterangannya, Jumat (12/6/2020).

Yudi mengungkapkan rendahnya tuntutan tersebut berdampak luas bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa mendatang. Rendahnya tuntutan, kata Yudi berdampak pada tidak terlindunginya kerja pemberantasan korupsi. Ditegaskan, teror terhadap Novel Baswedan bukan hanya penyerangan terhadap individu tetapi serangan terhadap penyidik KPK yang diberikan amanah oleh negara dalam menjalankan fungsinya secara independen.

Untuk itu, penyiraman tersebut seharusnya dilihat dalam konteks serangan terhadap kerja pemberantasan korupsi sehingga harus ditangani serius. Laporan Tim Pemantau Kasus Novel Baswedan yang dibentuk Komnas HAM secara tegas telah menyatakan serangan tersebut tidak terlepas dari pekerjaan yang dilakukan oleh Novel Baswedan. "Untuk itu, tuntutan rendah ini akan membuat para peneror yang mempunyai maksud untuk mengganggu pemberantasan korupsi tidak merasakan rasa takut untuk menduplikasi atau bahkan mengulangi perbuatan terror terhadap pegawai bahkan pimpinan KPK," katanya.

Yudi menyatakan tuntutan yang rendah ini juga berdampak pada tidak terpenuhinya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dan pengabaian hasil temuan institusi resmi negara. Dikatakan, peristiwa teror yang terjadi pada 11 April 2017 silam itu memiliki dimensi perlindungan Hak Asasi Manusia dengan adanya penetapan Novel Baswedan sebagai human right defender oleh Komnas HAM dalam laporannya. Terlebih, pada proses penegakan hukum, laporan Komnas HAM tidak ditampilkan secara utuh dalam proses pembuktian persidangan. Selain itu, tuntutan rendah terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis berdampak pada tidak dimintakan pertanggungjawaban pelaku intelektualnya.

Padahal, dalam laporannya, Komnas HAM secara tegas menyinggung mengenai serangan terhadap Novel Baswedan merupakan tindakan yang direncanakan dan sistematis yang melibatkan beberapa pihak yang belum terungkap. Tindakan tersebut diduga melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai perencana, pengintai dan pelaku kekerasan. "Persidangan yang tidak membuka arah serangan sistematis dan rendahnya hukuman berpotensi membuat pelaku intelektual tidak dimintakan pertanggungjawaban," katanya.

Wadah Pegawai KPK menegaskan perjuangan keadilan terhadap Novel Baswedan masih menjadi jalan panjang dengan adanya tuntutan rendah tersebut. Untuk itu, Wadah Pegawai KPK berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menunjukkan keadilan dengan tidak mengabaikan fakta yang sebenarnya termasuk surat yang telah dikirimkan Novel Baswedan atas peristiwa tersebut. "WP-KPK juga berharap Presiden menunjukan kepemimpinannya dalam pemberantasan korupsi dengan memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku intelektual pelaku penyerangan melalui tim independen serta memerintahkan pemeriksaan secara komprehensip atas dugaan tidak berjalannya proses penegakan hukum sesuai prosedur," katanya.

Diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar dua anggota Brimob Polri yang menjadi terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis untuk dihukum satu tahun pidana penjara. Jaksa meyakini kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sehingga menyebabkan Novel mengalami luka berat. Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap Novel telah mengkhianati institusi Polri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bupati Bogor: Bila Pedagang Tidak Mau Dites, Pasarnya Kita Tutup

Saat ini Pemkab Bogor masih terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan jadwal ulang melakukan swab test kepada para pedagang di Pasar Cileungsi.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Kebumen Deklarasi New Normal, Ganjar Minta Tidak Buru-buru

Ganjar Pranowo mengatakan tidak adanya kasus Covid-19 belum menjadi patokan agar penerapan normal baru segera dilakukan.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Tiga WNI yang Disandera Perompak Afrika Berhasil Dibebaskan

Tiga orang WNI ABK Amerger Gabon yang diculik dan disandera oleh sindikat perompak selama 40 hari sejak tanggal 3 Mei 2020

NASIONAL | 12 Juni 2020

Buka Saat Pandemi, Edupark Semen Gresik Tingkatkan Ekonomi Desa

Jika dirata-rata, tiap bulan pendapatan yang diraih BUMDes "Mbangun Deso" dari Edupark sekitar Rp 4 jutaan.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Rencana Pemerintah Hanya Izinkan Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau

Pemerintah berencana akan mengizinkan proses sekolah tatap muka secara normal hanya di wilayah dengan status zona hijau alias tak ada kasus Covid-19 sama sekali

NASIONAL | 12 Juni 2020

1.620 Warga Kabupaten Serang Ikut Rapid Test Massal, 3 Orang Reaktif

Rapid test massal di Kabupaten Serang dilanjutkan pada Jumat (12/6/2020)atau hari ini.

NASIONAL | 12 Juni 2020

RS PHC Milik Pelindo 1 Operasikan Laboratorium PCR Covid-19

Di tahap awal RS PHC Medan dapat mengerjakan 50 sampel per hari dikarenakan alat ekstraksi yang dimiliki masih manual.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Kereta Api Serayu Kembali Beroperasi

PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung dan penerapan prosedur tetap MAKB.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Sidak Pasar, Gubernur Ganjar Kecewa Pedagang Tidak Tertib

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali sidak ke sejumlah pasar di Kota Semarang, Jumat (12/6/2020).

NASIONAL | 12 Juni 2020

Jokowi Harus Ubah Memoria Pasionis Jadi Memoria Felicitas di Papua

Pendekatan represif berpotensi mengobarkan konflik yang berkepanjangan dan berujung pada kebencian terhadap pemerintah, apalagi bila ada dukungan dari luar.

NASIONAL | 12 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS