Bansos Covid-19 Diperpanjang, Pemda Diminta Verifikasi dan Validasi Data

Bansos Covid-19 Diperpanjang, Pemda Diminta Verifikasi dan Validasi Data
Ilustrasi penerima bantuan sosial. (Foto: Antara)
Ari Supriyanti Rikin / YUD Jumat, 12 Juni 2020 | 16:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bantuan sosial berupa sembako dan bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat terdampak Covid-19 akan diperpanjang hingga Desember 2020. Untuk itu Kementerian Sosial (Kemsos) meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan verifikasi dan validasi data penerima ke lapangan sehingga tepat sasaran.

Baca juga: Bappenas Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data dalam Penyaluran Bansos

Dalam penyaluran bansos dampak Covid-19 ini, Kemsos membuka ruang usulan data penerima dari pemda di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kemsos yang berisi 40 persen penduduk ekonomi terendah. Dampak Covid-19 yang cukup hebat membuat banyak warga yang tadinya tidak miskin kemudian terdampak karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, program kerja untuk penanganan Covid-19 tidak bisa 100 persen hanya dilakukan pemerintah pusat, tapi juga harus menggandeng pemda. Apalagi di tengah situasi yang luar biasa kompleks, di mana masyarakat ingin sesuatu yang cepat dan tepat sasaran.

Baca juga: Dinsos Banten: Pungli Bansos Covid-19 Harus Diberantas

"Saya minta daerah verifikasi ulang data yang diberikan ke Kemsos. Kalau belum tepat jangan dikirim ke Kemsos, kami bisa memberi waktu untuk verifikasi dan validasi," katanya dalam dialog virtual dengan media di Jakarta, Kamis (12/6).

Menurutnya, bansos Covid-19 akan dilanjutkan sampai Desember namun besarannya berubah dari Rp 600.000 per bulan (seperti fase pertama April-Juni) menjadi Rp 300.000 per bulan per keluarga (fase kedua Juli-Desember).

Jumlah penerimanya pun tidak akan berubah, untuk mencegah terhambatnya penyaluran. Untuk itu, pemda diminta memastikan verifikasi di lapangan dilakukan dan bukan sekadar verifikasi di atas kertas.

Mensos memastikan untuk data di DTKS sudah melalui verivali sehingga lebih tepat sasaran. Dengan verivali data di luar DTKS oleh pemda, diharapkan data penerima bansos untuk periode Juli-Desember lebih baik lagi.

Baca juga: Survei: 60,3 Persen Publik Nilai Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran

Dalam penyaluran bansos, Kemsos juga mengingatkan penyalur, PT Pos maupun himpunan bank negara (himbara) tetap mengedepankan protokol kesehatan. PT Pos pun diminta menambah jam operasional, juru bayar atau outlet pembayaran. Hal ini diharapkan bisa menghindari kerumunan.

Mensos pun berharap masyarakat atau para penerima bansos untuk bisa menerapkan jaga jarak yang merupakan bagian dari protokol kesehatan.

Di tengah pandemi Covid-19 anggaran Kemsos menjadi terbesar kedua setelah Kementerian Pertahanan. Sebelum pandemi, anggaran tahun 2020 Rp 60,7 triliun dimana hanya ada dua bansos reguler yaitu program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako yang merupakan transformasi bantuan pangan non tunai.

Adanya Covid-19, bansos tambahan pun digelontorkan pemerintah. Anggaran Kemsos naik Rp 40 triliun menjadi Rp 104 triliun dan akan bertambah lagi menjadi Rp 120 triliun dengan adanya perpanjangan bansos.

Realisasi Bansos

Terkait realisasi bansos khusus penanganan Covid-19, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemsos Pepen Nazaruddin menyebut, bansos sembako untuk 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600.000 keluarga di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) pada tahap 1 sembako, tahap 2 beras 25 kilogram (kg) dan tahap 3 sembako sudah tersalur 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 1,7 triliun. Penyaluran bansos ini disalurkan sebulan dua kali.

Untuk tahap empat sudah tersalurkan 77,3 persen. Ditargetkan pertengahan Juni, bansos tahap empat tersalur 100 persen.

Sementara itu, untuk BST yang ditargetkan menyentuh 9 juta keluarga di luar Jabodetabek hingga awal Juni sudah disalurkan ke 7.840.000 keluarga (87,12 persen) terealisasi. BST adalah bansos tunai setiap keluarga penerima mendapat Rp 600.000 per bulan.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemsos Asep Sasa Purnama mengungkapkan, alokasi yang tersisa untuk mencapai target alokasi 9 juta keluarga akan diberikan untuk masyarakat di kawasan tertinggal, terpencil dan terbelakang yang memang aksesnya sulit dijangkau seperti di Papua, Papua Barat, Sumatera dan Kalimantan.

Rencana yang disiapkan, BST akan diberikan langsung tiga bulan sekali karena lokasi yang sulit dijangkau.

"Alokasi yang sisa ini juga untuk mengakomodir usulan dari lintas kementerian misalnya saja Kementerian Pertanian mengusulkan petani miskin dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan nelayan miskin," ucapnya.

Data usulan yang masuk dari beberapa kementerian ini dicek dan dibersihkan oleh pusat informasi dan data Kemsos untuk memastikan warga yang terdata belum menerima bansos. Tujuannya menghindari tumpang tindih bansos.

Sementara itu untuk alokasi BST tahap 1 kepada 7,8 juta keluarga, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 4,7 triliun. Tahap 2 baru akan mencapai 5 juta keluarga.



Sumber: BeritaSatu.com