Gubernur Jawa Barat Perpanjang PSBB hingga 26 Juni 2020

Gubernur Jawa Barat Perpanjang PSBB hingga 26 Juni 2020
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Antara)
Adi Marsiela / LES Jumat, 12 Juni 2020 | 13:32 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat yang juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memutuskan perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 26 Juni 2020. Sebelumnya, PSBB ditetapkan hingga Jumat, 12 Juni 2020.

Keputusan ini tidak berlaku untuk Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi yang memberlakukan PSBB sesuai dengan DKI Jakarta hingga 2 Juli 2020 mendatang. “Artinya, ada tiga situasi di Jawa Barat. Satu, melaksanakan PSBB proporsional sampai 2 Juli 2020. Ada yang melanjutkan sampai 26 Juni 2020, dan ada yang tidak melanjutkan karena sudah masuk zona biru,” kata Ridwan dalam konferensi pers di Bandung, Jumat (12/6/2020)..

Ridwan mengungkapkan, ada 17 kabupaten dan kota yang diperkenankan memasuki kenormalan baru seperti pembukaan tempat ibadah dan kegiatan ekonomi berbasis industri dan perkantoran. Namun secara administrasi, seluruh wilayah di Jawa Barat masih tetap memberlakukan PSBB.

Masing-masing kabupaten dan kota yang bisa mempersiapkan kebijakan terkait kenormalan baru adalah Kabupaten Bandung Barat, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Kuningan, Pangandaran, Majalengka, Purwakarta, Tasikmalaya, Sumedang, Cirebon, Bandung, Subang, Kota Tasikmalaya, Banjar, Cimahi, dan Kota Sukabumi. Seluruh kabupaten dan kota ini berada pada level kewaspadaan dua atau zona biru.

Sementara sisanya, ungkap Ridwan, berada pada level kewaspadaan tiga atau zona kuning. Termasuk Kabupaten Garut, yang sebelumnya ada di zona biru jadi turun ke zona kuning karena ada temuan klaster kasus Covid-19 hingga delapan orang di Desa Selaawi.

Keputusan perpanjangan masa PSBB ini tidak lepas dari perkembangan situasi di Jawa Barat. Ridwan menjabarkan, secara statistik ada peningkatan lalu lintas pergerakan manusia di wilayah Jawa Barat dalam dua pekan terakhir ini. Peningkatan juga terpantau pada Rt atau angka reproduksi kasus Covid-19 di Jawa Barat.

“Sempat di 0,68 kemudian 0,72 sekarang naik ke 0,82. Walaupun masih dalam rentang kendali di bawah 1 tapi lampu kuning kepada walikota bupati Jawa Barat untuk tidak melonggarkan pengawasan,” kata Ridwan.

Meski demikian, Ridwan mengklaim, pengendalian kasus Covid-19 di provinsi dengan populasi 50 juta jiwa atau yang terpadat di Indonesia masih terbilang baik. Dia menggunakan prosentase kasus terhadap populasi. Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 12 Juni 2020 pukul 16:00 WIB mengumumkan ada 2,551 kasus terkonfirmasi dengan 1,374 kasus positif aktif, 161 orang meninggal, dan 1,061 orang lainnya mengalami kesembuhan.

“Jumlah kasus di Jawa Barat dibanding provinsi yang lebih besar relatif terkendali. Berdasarkan prosentase kasus terhadap populasi, kita ada di ranking 26 dari 34 provinsi. Tingkat kesembuhan lima kali lebih banyak dari orang meninggal,” ujar Ridwan sembari menambahkan di Jawa Barat lebih banyak orang tanpa gejala dibandingkan pasien Covid-19 yang mengalami kegawatan di rumah sakit.

Seiring perpanjangan masa PSBB ini, Ridwan memprioritaskan pengecekan Covid-19 menggunakan 627 ambulance yang sudah dilengkapi peralatan tes cepat serta satu kontainer berjalan yang fungsinya setara laboratorium biosafety level 3. Pemeriksaan akan difokuskan pada 700 pasar sera alun-alun kecamatan di Jawa Barat. Pengetesan massal dilakukan untuk mengawal indeks reproduksi kasus Covid-19 tetap di bawah 1.

Hal ini sejalan dengan temuan kasus-kasus positif Covid-19 pada sejumlah pasar di Kota Bandung, Kota Bogor, serta Kota Cimahi. Ridwan menduga, penularan di pasar terjadi karena pedagang dan pembeli tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker.

Meski ada kabupaten dan kota yang masuk zona biru, Ridwan menegaskan, kegiatan pariwisata hanya diperkenankan dibuka dengan pengawasan yang ketat. Dia mengapresiasi langkah Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata yang mengambil kebijakan dengan membatasi kunjungan wisatawan harus disertai hasil pemeriksaan Covid-19 yang negatif.

Selain itu, Jeje menutup akses bagi orang dari luar wilayah Jawa Barat. Penjagaan wisatawan yang masuk kawasan Pantai Pangandaran juga bisa lebih mudah karena ada gerbang atau pintu masuk yang terpusat. “Kalau tidak membawa hasil rapid test bisa melakukan pengetesan di gerbang pada tourist center. Saya apresiasi ketatnya aturan ini karena (di Pangandaran) tidak ada kasus lokal tapi pemudik yang memaksa ke sana,” tegas Ridwan.

Secara umum, kegiatan pariwisata yang diperkenankan semasa PSBB ini adalah kegiatan wisata luar ruang dan dilakukan pada siang hari. “Jadi hiburan malam dan yang sifatnya pariwisata malam kami tidak rekomendasi dulu meski diskresi di kabupaten dan kota,” tambah Ridwan.

Keputusan ini, sambung Ridwan, hasil telaah timnya pasca temuan kasus positif baru di Korea Selatan yang terjadi dari klaster hiburan malam.

Ridwan juga belum merekomendasikan adanya kegiatan belajar tatap muka. “Pesantren pengelolaan terpisah dari sekolah umum. Syaratnya, (pesantren) di zona biru dan hijau lewat persetujuan dari kepala daerah. Ada protokol kesehatan yang harus diterapkan. Santri dari luar Jawa Barat juga diminta tidak memulai kegiatan belajar di pesantren (di Jawa Barat). Santri tahap awal itu yang KTP Jawa Barat dulu,” ungkap Ridwan.

 



Sumber: BeritaSatu.com