Terima Suap dari Bos Dealer, Eks Pejabat Ditjen Pajak Dituntut 9,5 Tahun Penjara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Terima Suap dari Bos Dealer, Eks Pejabat Ditjen Pajak Dituntut 9,5 Tahun Penjara

Senin, 15 Juni 2020 | 22:12 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 9 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap mantan Kepala‎ Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 3 Jakarta, Yul Dirga.

Jaksa meyakini Yul Dirga bersama-sama tiga pemeriksa pajak KPP PMA 3 Jakarta yaitu Hadi Sutrisno, Jumari, dan Muhammad Naim Fahmi menerima suap dari Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga Darwin Maspolim dan Katherine Tan Foong Ching selaku Chief Financial Officer Wearnes Automotive PTE LTD. Selain itu, Jaksa juga meyakini Yul Dirga terbukti menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dari sejumlah wajib pajak di wilayah KPP PMA 3 Jakarta.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yul Dirga berupa pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa Wawan Yunarwanto saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/6/2020).

Persidangan ini digelar secara virtual. Yul Dirga dan sebagian tim kuasa hukum berada di Gedung KPK Jakarta, sedangkan Jaksa Penuntut KPK, Majelis Hakim dan sebagian kuasa hukum berada terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tak hanya pidana pokok, Jaksa Penuntut KPK juga menuntut Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan kepada Yul Dirga berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 133.025 dolar AS, 49.000 dolar Singapura dan Rp 25 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda Yul Dirga disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Yul Dirga bakal dipidana selama dua tahun penjara jika harta yang disita dan dilelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Jaksa meyakini Yul Dirga bersama-sama Hadi Sutrisno, Jumari, dan Muhammad Naim Fahmi menerima suap dari Darwin Maspolim dan Katherine Tan Foong Ching sebesar 34.625 dolar AS dan Rp 25 juta. Suap itu diberikan agar Yul Dirga, Hadi Sutrisno, Jumari dan Naim Fahmi menyetujui permohonan lebih bayar pajak (restitusi) yang diajukan PT WAE tahun pajak 2015 sebesar Rp 4,592 miliar dan 2016 sejumlah Rp2,777 miliar.

Tak hanya itu, Jaksa juga meyakini Yul Dirga menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak dengan total sebesar 98.400 dolas AS dan 49.000 dlar Singapura.

Pada hari yang sama, Jaksa juga membacakan amar tuntutan terhadap Hadi Sutrisno, Jumari, dan Naim Fahmi. Jaksa menuntut Hadi Sutrisno dan Jumari untuk dihukum 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara Naim Fahmi dituntut 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 

BERITA LAINNYA

KPK Segel Sejumlah Ruangan Pemkab Kolaka Timur

Salah satu ruangan yang disegel KPK, yakni ruangan Bupati Kolaka Timur termasuk rumah jabatan.

NASIONAL | 22 September 2021

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam

Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Andi Merya diketahui ditangkap KPK dalam OTT kemarin.

NASIONAL | 22 September 2021

Jika Muncul Klaster Covid-19, Gibran Akan Tutup Sekolah

Gibran Rakabuming Raka memastikan akan langsung menutup sekolah jika muncul klaster Covid-19 akibat kegiatan pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 22 September 2021

Nadiem Belajar dan Dengar Curhat Orang Rimba

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendengarkan curhat dari anak-anak Orang Rimba Suku Anak Dalam, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

Tinjau Vaksinasi Merdeka, Jokowi Minta Mahasiswa Gerakkan Masyarakat Ikut Vaksinasi

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Kampus IPB. Jokowi meminta mahasiswa turut menggerakan masyarakat agar mau divaksin.

NASIONAL | 22 September 2021

Tangkap Bupati Kolaka Timur, KPK Juga Sita Uang

KPK menangkap Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan sejumlah pihak dalam OTT Selasa (21/9/2021). Tak hanya menangkap Andi Merya, KPK juga menyita uang.

NASIONAL | 22 September 2021

Jokowi Tegaskan Keseriusan Berantas Mafia Tanah

Jokowi menyatakan keseriusannya untuk memberantas mafia tanah di berbagai daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 22 September 2021

Pemerintah Tetapkan 16 Hari Libur Nasional Tahun 2022

Penetapan libur nasional dan cuti bersama berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 September 2021

Standardisasi Penting bagi Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Nasional

Pengelolaan pendidikan nasional sejatinya tetap membutuhkan standar yang jelas dan terukur, tidak hanya tertib administrasi, melainkan juga pada perbaikan mutu.

NASIONAL | 22 September 2021

Gelar Workshop, BPK Samakan Pemahaman Konsep Foresight

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang dalam proses finalisasi untuk menyelesaikan Foresight BPK pertama.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Bela Prancis, Pemimpin Uni Eropa Kecewa Atas Kesepakatan AUKUS

Bela Prancis, Pemimpin Uni Eropa Kecewa Atas Kesepakatan AUKUS

DUNIA | 16 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings