Menyikapi Stigma Negatif, Bupati Biak Numfor: Indonesia Akan Tetap Utuh

Menyikapi Stigma Negatif, Bupati Biak Numfor: Indonesia Akan Tetap Utuh
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) bersama Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (kedua kiri), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (ketiga kiri), Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap (kedua kanan) dan (Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani pada acara seminar nasional yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, Rabu (16/10/2019). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Gardi Gazarin / RSAT Selasa, 16 Juni 2020 | 11:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap mengatakan pernah berdialog dengan gubernur, Kapolri dan Panglima TNI perihal masalah rasisme. Poin utamanya jangan memberikan stigma buruk terhadap orang dengan etnis tertentu.

"Bangsa Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang utuh, ketika Papua dilihat menjadi bagian dalam NKRI, dan tidak ada stigma yang diberikan," tandas Herry saat diskusi online bertajuk “Papua Dalam Keberagamaan Indonesia”, Senin (15/6/2020).

Herry mengatakan tindakan rasisme masih kerap menimpa kelompok tertentu. Tak heran terjadi gejolak dan muncul kemarahan masyarakat. Karenanya negara harus memberi rasa aman dengan memberikan tindakan hukum terhadap mereka yang rasis.

Herry menyadari, para mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di luar kota pernah mengalami perilaku rasis. Hal itu tentu ditentang, tapi paling penting bagaimana menyikapinya perlakukan itu.

"Menyikapi stigma yang diberikan kepada kami. Bagaimana menyikapi dan menanggapinya hal ini (rasis) bisa terselesaikan dengan baik," ujar Herry.

Disebutkan bercermin pada kejadian unjuk rasa di Papua tahun 2019 untuk menentang rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. Gelombang protes pun terus terjadi dan kericuhan tak terhindari.

"Jadi ketika kita bicara soal rasisme, yang dihadapi mahasiswa Papua di Surabaya berdampak luas menjadi persoalan global di masyarakat Papua," ucap Herry.

Kala itu kelompok masyarakat di Biak turut menyuarakan aspirasi mereka, untuk menolak tindakan rasisme yang terjadi. Dialog dan komunikasi tetap dilakukan kepada tokoh masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif.

"Saya pun melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama untuk dapat berdiskusi," tuturnya.

Boleh menyuarakan pendapat sebagai bentuk protes. Semua sepakat dan menentang tindakan rasisme. Namun saat menyuarakan aspirasi melakukannya dengan cara sesuai ketentuan konstitusi.

"Saya menyiapkan pola untuk masyarakat, silakan datang dan menyampaikan aspirasi mereka. Bahwa kami tidak setuju dengan rasisme, tapi tidak dengan cara anarkis," pesannya.

Cara yang sama disampaikanya kepada seluruh mahasiswa Papua yang mengenyam pendidikan di wilayah Jawa maupun kota lainnya untuk memberikan pemahaman yang sama.

"Kita menolak rasisme tapi menyikapinya dengan positif dan lebih elegan. Lebih tenang untuk menghadapinya, tidak harus dengan tindakan anarkis," tegas Herry.



Sumber: BeritaSatu.com