Bawaslu Akan Awasi Penerapan Protokol Covid-19 Saat Pilkada
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

Bawaslu Akan Awasi Penerapan Protokol Covid-19 Saat Pilkada

Selasa, 16 Juni 2020 | 16:38 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi penerapan protokol Covid-19 saat Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020. Hal ini disebut menjadi tugas tambahan dari Bawaslu.

"Ini tentu menjadi tambahan pekerjaan pengawasan kami. Selain mengawasi konten kampanye, Bawaslu juga akan awasi tata cara prosedur Covid-19 dilaksanakan atau tidak oleh tim kampanye dan sebagainya," kata Ketua Bawaslu Abhan.

Hal itu disampaikan Abhan dalam Seminar Daring bertajuk "Pemilu Serentak di Tengah Pandemi", Selasa (16/6/2020). "Pengawasan itu tidak hanya di masa kampanye. Tapi sampai pemungutan suara. Misal pemilih harus pakai masker, dan lain-lain. Kewajiban Bawaslu mengawasi itu," tegas Abhan.

Menurut Abhan dibutuhkan komitmen bersama agar protokol Covid-19 dipatuhi dan ditaati. Abhan menjelaskan, Bawaslu masih menunggu rumusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) lebih lanjut.

"Tentunya sanksinya yang setimpal. Bukan karena tidak memakai masker, masuk pidana. Kalau soal prosedur tata cara, maka pelanggarannya administratif. Kami nanti melihat PKPU yang akan diundangkan KPU. Prinsipnya kami siap lakukan tugas pengawasan," ungkap Abhan.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan metode kampanye terbuka dan terbatas akan tetap berlangsung. Sebab hal itu sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 terkait Pilkada.

"Kampanye dalam bentuk rapat umum, terbuka, terbatas itu memang tidak dilarang. KPU kalau larang itu bisa jadi di kemudian hari kalau disengketakan, KPU kalah. Tapi akan kami atur. Kalau kampanye terbuka, terbatas, kita akan batasi sesuai protokol Covid-19," kata Arief.

Menurut Arief, pihaknya juga sedang memikirkan kampanye melalui media daring, cetak, televisi, dan radio ditambah durasi serta frekuensinya. Hal ini sebagai konsekuensi mengurangi pertemuan kampanye fisik. Di sisi lain, Arief menyatakan masa kampanye 71 hari sudah sangat cukup.

"UU katakan 3 hari setelah penetapan paslon, sudah boleh kampanye sampai masa tenang. Waktu 71 hari untuk kampanye itu cukup," pungkas Arief.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dijanjikan Kerja Pabrik, ABK Lompat ke Laut Bayar Rp 50 juta

Diimingi gaji sebesar Rp 25 juta sampai Rp 50 juta untuk kerja di pabrik, pekerja migran Indonesia malah dijadikan ABK di kapal penangkap ikan.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Indeks Perilaku Antikorupsi Membaik, Ini Respons KPK

KPK menilai capaian IPAK 2020 mencerminkan berjalannya strategi pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh pihak terkait.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Pesawat Jatuh, TNI AU Minta Maaf

TNI Angkatan Udara meminta maaf kepada warga yang rumahnya rusak akibat tertimpa jet tempur Hawk skuadron udara 12 Lanud Rusmin Nuryadin.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Pilkada Serentak di Jateng Diawasi 6.245 Pengawas Adhoc

Pengawas adhoc (sementara) untuk Pilkada Serentak di Jawa Tengah itu terdiri dari 1.029 Panwaslu Kecamatan dan 5.216 Panwaslu Desa/Kelurahan.

NASIONAL | 16 Juni 2020

ASN Dua Shif, Begini Pengaturan Waktunya

PNS yang bekerja di kantor atau work from office diberlakukan jam kerja dua shift. Selisih waktu antara shift pertama dan kedua adalah tiga jam.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Bappenas dan Perpusnas Dorong Penguatan Literasi Masyarakat

Bappenas bersama Perpusnas rumuskan arah kebijakan peningkatan literasi masyarakt untuk mendukung era normal baru.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

Pemerintah memilih fokus penanganan Covid-19.

NASIONAL | 16 Juni 2020

BNPT: Ormas Islam Kunci Pencegahan Radikalisme

Peran ormas Islam dalam penanganan terorisme tidak hanya sebatas di dunia nyata saja, tetapi juga bisa dilakukan di dunia maya juga.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Moeldoko: Kerja Keras Pemerintah Kunci Keberhasilan Tangani Covid-19

Pemerintah masih terus berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat sehingga dapat memutus rantai penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Bupati Banyuwangi: Budaya Lokal Bisa Datangkan Kesejahteraan

Banyuwangi, daerah yang dulu kemiskinannya tinggi, kini menjadi tujuan wisata kebudayaan yang dikunjungi 5 juta orang per tahun.

NASIONAL | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS