Bawaslu Akan Awasi Penerapan Protokol Covid-19 Saat Pilkada

Bawaslu Akan Awasi Penerapan Protokol Covid-19 Saat Pilkada
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Carlos KY Paath / YUD Selasa, 16 Juni 2020 | 16:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi penerapan protokol Covid-19 saat Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020. Hal ini disebut menjadi tugas tambahan dari Bawaslu.

"Ini tentu menjadi tambahan pekerjaan pengawasan kami. Selain mengawasi konten kampanye, Bawaslu juga akan awasi tata cara prosedur Covid-19 dilaksanakan atau tidak oleh tim kampanye dan sebagainya," kata Ketua Bawaslu Abhan.

Baca juga: Jumlah Pemilih Pilkada 2020 Terancam Menurun

Hal itu disampaikan Abhan dalam Seminar Daring bertajuk "Pemilu Serentak di Tengah Pandemi", Selasa (16/6/2020). "Pengawasan itu tidak hanya di masa kampanye. Tapi sampai pemungutan suara. Misal pemilih harus pakai masker, dan lain-lain. Kewajiban Bawaslu mengawasi itu," tegas Abhan.

Menurut Abhan dibutuhkan komitmen bersama agar protokol Covid-19 dipatuhi dan ditaati. Abhan menjelaskan, Bawaslu masih menunggu rumusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) lebih lanjut.

Baca juga: Mahfud MD: Pilkada Tidak Boleh Ditunda Lagi

"Tentunya sanksinya yang setimpal. Bukan karena tidak memakai masker, masuk pidana. Kalau soal prosedur tata cara, maka pelanggarannya administratif. Kami nanti melihat PKPU yang akan diundangkan KPU. Prinsipnya kami siap lakukan tugas pengawasan," ungkap Abhan.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan metode kampanye terbuka dan terbatas akan tetap berlangsung. Sebab hal itu sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 terkait Pilkada.

"Kampanye dalam bentuk rapat umum, terbuka, terbatas itu memang tidak dilarang. KPU kalau larang itu bisa jadi di kemudian hari kalau disengketakan, KPU kalah. Tapi akan kami atur. Kalau kampanye terbuka, terbatas, kita akan batasi sesuai protokol Covid-19," kata Arief.

Baca juga: Tahapan Pilkada Dimulai, Bawaslu Aktifkan Kembali Panwascam

Menurut Arief, pihaknya juga sedang memikirkan kampanye melalui media daring, cetak, televisi, dan radio ditambah durasi serta frekuensinya. Hal ini sebagai konsekuensi mengurangi pertemuan kampanye fisik. Di sisi lain, Arief menyatakan masa kampanye 71 hari sudah sangat cukup.

"UU katakan 3 hari setelah penetapan paslon, sudah boleh kampanye sampai masa tenang. Waktu 71 hari untuk kampanye itu cukup," pungkas Arief.



Sumber: BeritaSatu.com