Menlu: Pemerintah Ingin Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Menlu: Pemerintah Ingin Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam diskusi Sinergi Kagama dan UGM, Mempersiapkan Normal Baru Pengalaman Negara Lain, secara daring. (Foto: istimewa)
Iman Rahman Cahyadi / CAH Selasa, 16 Juni 2020 | 20:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan beberapa negara telah membuka aktivitas ekonomi disertai sikap hati-hati dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Amerika Serikat membuka aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19, negara ini menciptakan pekerjaan baru bagi dua setengah juta orang. Namun, dari aspek kesehatan, pada saat yang sama, beberapa negara bagian melaporkan penambahan kasus.

Ada negara bagian kasus positifnya naik sampai 50 persen. Sementara di negara bagian lain mencatat penambahan kasus mulai 10 sampai dengan 50 persen. Hal ini juga tidak lepas dari tingkat kedisiplinan warganya dalam menerapkan protokal kesehatan. Sebagai catatan di Amerika Serikat, sebagian penduduknya berdemo menolak kebijakan stay at home.

Tentu saja ini cukup beresiko mendorong makin tingginya tingkat penyebaran covid-19. Hal berbeda dengan Selandia Baru. Negara dengan karakter masyarakatnya yang berdisiplin tinggi, dalam empat minggu ini tidak ada laporan penambahan kasus positif Covid-19.

Baca JugaMenlu: Solidaritas Nasional Kunci Hadapi Covid-19

Sementara di Indonesia, kata Retno, pemerintah berusaha membuka ekonomi dengan kehati-hatian. Prinsip penting yang dilakukan adalah “a covid-19 safe productive society”, masyarakat produktif, aman dari Covid-19. Retno merasa perlu menegaskan hal ini karena kadang ada orang yang menghilangkan kata "aman", sehingga seolah pemerintah hanya mengejar aspek ekonominya saja.

“Jadi niatnya pemerintah tidak akan mempertukarkan dua pilihan, antara ekonomi atau kesehatan. Tetapi, produktif namun aman dari Covid-19. Sehat dan produktif,” ungkap alumnus Ilmu Hubungan Internasional UGM angkatan 1981 itu dalam diskusi Sinergi Kagama dan UGM, Mempersiapkan Normal Baru Pengalaman Negara Lain, secara daring.

Jikalau setelah ekonomi dibuka lalu jumlah kasus baru meningkat lagi, maka bukan hal yang tidak mungkin pemerintah memutuskan melakukan pembatasan sosial lagi.

“Tentu kita tidak inginkan hal itu, kita tidak ingin balik lagi. Oleh karena itu kita perlu lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Disiplin sangat diperlukan agar kegiatan ekonomi sedikit demi sedikit bisa dilakukan namun tetap aman Covid,” ujar Retno.

Bicara soal penutupan perbatasan Indonesia untuk warga asing, Retno belum bisa memastikan kapan dibukanya perbatasan ini. Pemerintah akan melihat lebih dulu situasi penyebaran Covid-19 di Indonesia dan trennya secara global.

“Pintu masuk kita saat ini hanya terbuka bagi WNI dan WNA yang dikecualikan. Sesuai dengan aturan Permenkumham nomor 11 tahun 2020, WNA, misalnya seperti diplomat dan pemegang kartu KITAS boleh masuk,” pungkas perempuan kelahiran 1962 ini.

Demikian juga dengan negara-negara lain, tidak semuanya membuka kunjungan dari negara asing. Namun, beberapa negara sudah membicarakan soal Essential Business Travel Bubble, sebuah strategi pembukaan aktivitas ekonomi yang mengkesampingkan turis secara keseluruhan.

Jadi, yang diutamakan adalah kunjungan bisnis yang sangat esensial. Karena hampir semua negara melihat roda ekonomi sudah saatnya kembali digerakkan. Negara-negara yang sudah membentuk Business Travel Bubble, di antaranya, Esthonia, Lithuania, dan Latvia. Australia dan Selandia Baru sedang membahasnya. Indonesia juga sedang dalam tahap pembahasan dengan beberapa negara. Namun hal ini belum bisa disampaikan di sini karena pembahasan masih berjalan.

Terlepas dari berbagai upaya penanganan Covid-19, satu cara yang sampai saat ini paling ampuh untuk mengakhiri pandemi adalah vaksin. Retno menuturkan, selama belum ada vaksin kecemasan terhadap Covid-19 akan terus ada.

Baca Juga: Jika Vaksin Tersedia, Menlu Dorong Mekanisme Adil dan Transparan

“Vaksin menjadi faktor penentu. Banyak negara sudah mengembangkan vaksin hingga uji klinis beberapa tahap. Demikian juga dengan Indonesia, saat ini sedang berusaha secara mandiri untuk mengembangkan vaksin. Namun sekaligus Indonesia juga akan bekerja sama dengan negara lain,” jelasnya.

Bilamana vaksin telah ditemukan, kata Retno, pertanyaan penting yang muncul di banyak negara adalah pada accessibility (keterperolehan) dan affordability (keterjangkauan) pada vaksin. Untuk ini Indonesia akan berada di garda terdepan memperjuangkan agar vaksin bisa diperoleh dan dapat dijangkau semua negara. Ini merupakan bentuk keberpihakan Indonesia terhadap negara-negara berkembang.

“Sebab jika masih ada negara yang belum mendapat vaksin, maka Covid-19 ini tidak akan hilang dan diselesaikan secara tuntas. Terlebih lagi aktivitas warga yang bepergian antar negara cukup tinggi,” pungkasnya



Sumber: BeritaSatu.com