Menteri Desa Ungkap Lima Kendala Penyaluran BLT Dana Desa

Menteri Desa Ungkap Lima Kendala Penyaluran BLT Dana Desa
Ilustrasi Dana Desa (Foto: Istimewa)
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 17 Juni 2020 | 19:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan lima kendala terkait adanya desa yang belum menerima dana desa untuk disalurkan sebagai program bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi warga yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Baca Juga: Kucuran Dana BLT Desa Jangkau 65.736 Desa

"Pertama, desa tersebut belum mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jadi Kementerian Keuangan tidak memiliki data yang kuat untuk menyalurkan (dana desa), karena desanya sendiri belum posting APBDes,” kata Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers secara virtual di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Kedua, kepala desa yang bertugas masih berstatus pejabat sementara. Hal ini berkaitan dengan pemerintah daerah (pemda) yang lambat dalam penanganan pencairan BLT Dana Desa.

Baca Juga: Pencairan BLT Dana Desa Tersebar di 8.157 Desa

"Ketiga, masih kami temukan konflik antara kepala desa dengan BPD. Ya kalau kepala desa dengan BPD masih konflik, ya enggak bisa musyawarah desa, enggak bisa menyusun APBDes,” ujar Abdul Halim Iskandar.

Kemudian, kendala keempat, masih adanya temuan laporan pertanggungjawaban APBDes yang kurang di tahun 2019.
Terakhir, kelima, ada perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa yang baru. Hal ini biasa terjadi sebagai implikasi dari pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades).

Baca Juga: 40.000 Desa Bentuk Relawan Lawan Covid-19

“Jadi kepala desa baru, mungkin waktu itu tidak didukung perangkat desa. Sehingga perangkat desa diberhentikan semua oleh kepala desa. Sehingga tidak ada tenaga untuk menyusun APBDes dan lainnya,” terang Abdul Halim Iskandar.



Sumber: BeritaSatu.com