Hari Pertama PPDB Jateng, Banyak Komplain karena Server Eror
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

Hari Pertama PPDB Jateng, Banyak Komplain karena Server Eror

Rabu, 17 Juni 2020 | 21:05 WIB
Oleh : Stefy Thenu / JAS

Semarang, Beritasatu.com - Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) daring hari pertama di Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020), banyak dikeluhkan masyarakat. Mereka komplain karena server yang eror.

Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, ada beberapa faktor yang membuat server PPDB sempat sulit diakses. Pertama karena kuota yang disediakan sebanyak 300.000 sudah habis pasa pukul 10.30 WIB. Tapi masalah tersebut sudah teratasi setelah ada permintaan ke Kementerian Dalam Negeri untuk penambahan kuota sampai 1 juta.

"Kedua, ini adalah hari pertama, ternyata image-nya masih cepat-cepatan seperti tahun lalu. Maka saya sampaikan jangan cepat-cepat, santai saja, waktunya masih ada. Kita sudah perbaiki sistem," tegasnya.

Selain itu, komplain dari masyarakat yang banyak masuk adalah terkait kartu keluarga (KK). Ganjar menuturkan aturan tahun ini untuk KK minimal satu tahun.

Saat sidak di kantor Disdikbud Ganjar juga mendapati sejumlah orangtua yang konsultasi terkait KK tersebut. Ada yang baru enam bulan, ada yang 11 bulan, dan ada yang sudah lama tinggal di Kota Semarang tetapi baru menetap dan memiliki KK.

"Hampir banyak pertanyaan ke kami soal KK. KK ini satu modus, ingin dapat itu terus dititipkan. Saya ingatkan kalau memang sudah satu tahun, monggo. Tapi ada yang bilang sudah sejak kecil lho pak tapi kita tidak sempat mikir KK, juga ada," jelasnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumeri.

Ganjar juga kembali menegaskan terkait integritas dalam PPDB. Orangtua diminta kejujurannya dan tidak bohong dalam menginput data. Menurutnya, ini saatnya para orangtua mengajarkan integritas kepada anak, mulai dari hal mendaftar sekolah.

"Silakan konsultasi, asal jangan bohong. Kalau bohong, nanti ketahuan, ada yang komplain, dan kami verifikasi, maaf ya kami keluarkan. Jadi ini tidak hanya soal mencari sekolah tetapi soal kita belajar berintegritas," tegasnya.

Terakhir, dalam sidaknya tersebut, Ganjar juga mengingatkan kepada petugas Disdikbud untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang untuk komplain dan konsultasi. Ia juga meminta kepada Kepala Disdikbud untuk menyediakan ruang khusus sesuai dengan protokol kesehatan.

"Tolong nanti sediakan ruangan lengkap dengan pembatas transparan dan tetap bisa jaga jarak. Kalau terlalu dekat kasihan," imbaunya.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Cegah Antrean Bansos Tunai, Kantor Pos Diminta Buka Hingga Pukul 22.00

Menteri Sosial meminta PT Pos Indonesia memperpanjang jam operasional kantor pos hingga pukul 22.00.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Kuasa Hukum Bantah Pasar Modal Jadi Modus Operandi Korupsi Jiwasraya

Salah satu pekerjaan Heru sebagai Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk adalah membuat keputusan di pasar modal.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Danrem Bantah Sematkan Pangkat Bintang Satu ke Wali Kota Bengkulu

Danrem 041 Garuda Mas Bengkulu, Brigjen TNI Yanuar Adil, membantah telah menyematkan pangkat bintang satu atau brigjen kepada Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Imbas Covid-19, Angka Kemiskinan di Desa Meningkat

Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi menyatakan ada penambahan angka kemiskinan di desa sebesar 5 juta jiwa akibat pandemi Covid-19.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Bupati Indramayu Supendi Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa KPK menuntut Bupati nonaktif Indramayu Supendi dihukum enam tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Mantan Dirut Perum Perindo Dihukum 4,5 Tahun Penjara

Mantan Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Eks Kepala BPJN XII Balikpapan Dihukum 4 Tahun Penjara

Mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Refly Ruddy Tangkere dijatuhi vonis empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Mahfud MD dan Tito Karnavian Akan Tinjau Perbatasan RI-Timor Leste

Pada kunjungan kerja ini, Menko Polhukam dan Mendagri akan membahas percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Orang Tua Murid Sarankan Sekolah di Zona Hijau Tanpa Tatap Muka

Risiko penularan yang masih tinggi bisa terjadi dari murid yang berasal dari zona lainnya.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Menteri Desa Ungkap Lima Kendala Penyaluran BLT Dana Desa

BLT Dana Desa merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 17 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS