Jawa Barat Izinkan Pesantren di Zona Biru dan Hijau Kembali Beroperasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jawa Barat Izinkan Pesantren di Zona Biru dan Hijau Kembali Beroperasi

Rabu, 17 Juni 2020 | 22:23 WIB
Oleh : YUD

Bandung, Beritasatu.com - Pemerintah provinsi Jawa Barat mengizinkan pesantren di zona biru dan hijau untuk kembali beroperasi. Pesantren diminta menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat (Jabar) terkait hal tersebut telah diubah menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang.

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil, Rabu menyebutkan, keputusan tersebut berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak-pihak terkait.

“SK Gubernur sudah diubah sesuai aspirasi yang berkembang, walaupun SK yang pertama itu sudah dimusyawarahkan oleh Pak Uu selaku Wakil Gugus Tugas dengan 79 ulama,” ujar Kang Emil melalui siaran pers, Rabu (17/6/2020).

Kang Emil menegaskan, Pemda Provinsi Jabar akan selalu menentukan kebijakan melalui musyawarah dengan stakeholders terkait, terutama kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Jadi pada saat (SK) diumumkan ternyata ada dinamika, ya sudah kita akomodasi menjadi perbaikan-perbaikan yang diharapkan,” kata Kang Emil.

“Poinnya adalah kami ini kalau melakukan kebijakan selalu musyawarah. Gak mungkin gugus tugas melakukan keputusan terhadap hajat hidup orang tanpa mengajak orang yang terdampak untuk diskusi,” katanya.

Kang Emil memaparkan, pesantren diizinkan untuk beroperasi terlebih dahulu dari sekolah umum, mengingat kurikulum yang digunakan pesantren tidak sama dengan sekolah umum.

Selain itu, mayoritas pesantren dimiliki atas nama pribadi, sehingga kebijakan kurikulum yang digunakan masing-masing pesantren pun berbeda. Dengan demikian, tidak akan terjadi kejomplangan kualitas pendidikan antar pesantren.

Sedangkan bagi sekolah umum, kata Kang Emil, kepemilikan dan kurikulumnya diatur oleh negara sehingga pergerakannya harus satu irama.

Adapun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengumumkan bahwa sekolah umum boleh beroperasi di zona hijau.

Namun hingga hari ini belum ada wilayah Jawa Barat yang termasuk zona hijau. Berkaca dari hal tersebut, pihak Gugus Tugas Jabar memutuskan belum mengizinkan sekolah umum dibuka kembali.

“Kalau pesantren itu rata-rata dimiliki oleh pribadi, kurikulumnya juga tidak sama. Jadi pesantren boleh (dibuka) karena kurikulumnya berbeda, start dan finish-nya beda, maka boleh dibuka duluan dengan catatan kesehatan di zona hijau dan biru dan protokol kesehatan,” ujar Kang Emil.

“Kalau sekolah umum belum dulu. SD, SMP, SMA itu gerakannya harus satu irama, karena dimiliki oleh negara dan kurikulumnya diatur oleh negara. Pak Kemendikbud sudah mengumumkan bahwa sekolah boleh dibuka di zona hijau. Per hari ini 27 kota/kabupaten di Jawa Barat belum ada (zona hijau),” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BPIP: Katolik untuk Indonesia Sudah Dirintis dari Masa Lalu

Katolik untuk Indonesia bukan untuk kekinian saja tetapi sudah dirintis di masa lalu

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Romo Magnis: Kehadiran Umat Katolik Harus Mampu Dirasakan oleh Masyarakat

Kehadiran umat Katolik harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai dorongan kepada hal yang baik, adil, dan membangun kehidupan bersama

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean membantah telah melindungi Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Stefanus Gusma Deklarasi Maju sebagai Caketum Pemuda Katolik

Gusma adalah sosok yang serius yang dibuktikan melalui visitasi ke banyak komda dan Komcab termasuk Papua Barat.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Muhammadiyah Minta Pemuda Jadi Perekat Persatuan

Muhammadiyah berharap para pemuda Indonesia mampu memaknai Sumpah Pemuda dengan menjadi pelopor yang merekatkan persatuan nasional di tengah keberagaman

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Raja Sapta Oktohari Difitnah, 20 Pemlik Akun Palsu Akan Diproses Hukum

Raja Sapta Oktohari tunjuk advokat Natalia Rusli untuk memproses secara hukum terhadap 20 nama pemilik akun palsu yang mencemarkan nama baiknya di media sosial.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Indonesia Didesak Ciptakan Kebijakan Investasi Hijau

Caranya bisa dengan memberi insentif bagi investasi hijau dan disinsentif bagi investasi sektor kotor.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Cegah Peningkatan Suhu Bumi, Peneliti ICEL: Pembangunan Indonesia Harus Hijau dan Seimbang

Untuk itu rencana pembangunan di Indonesia harus hijau, adil, dan seimbang tidak hanya memburu pertumbuhan

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Perkara Kaburnya Rachel Vennya dari Karantina Naik ke Tahap Penyidikan

Polda Metro Jaya menaikkan status perkara dugaan kaburnya artis Rachel Vennya dari karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan ke tingkat penyidikan.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PT Askrindo Mitra Utama

Kejagung menetapkan dua mantan petinggi PT Askrindo Mitra Utama (PT AMU) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan anggaran tahun 2016-2020.

NASIONAL | 27 Oktober 2021


TAG POPULER

# Upah Minimum


# Anies Baswedan


# Timnas U-23


# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta



TERKINI
Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi pada 27 Oktober 2021

Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi pada 27 Oktober 2021

BERITA GRAFIK | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings