Agar Guru Tak Bingung, PGRI Minta Standar Minimum Pendidikan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Agar Guru Tak Bingung, PGRI Minta Standar Minimum Pendidikan

Rabu, 17 Juni 2020 | 23:31 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, mengatakan para guru berharap pemerintah fokus pada kesiapan kurikulum. Pemerintah seharusnya menetapkan standar pelayanan minimum pada era pandemi.

“Pentingnya standar pelayanan minimum ini agar para guru tidak bingung dalam menjalani pembelajaran, yakni adanya penyederhanaan kurikulum yang aplikatif, praktis dan realistis yang bisa dicapai dalam situasi seperti saat ini," kata Unifah kepada Suara Pembaruan, Rabu (17/6/2020) petang.

Unifah menyebutkan, saat ini para guru tidak memiliki panduan dan terpaksa melakukan penafsiran sendiri-sendiri untuk menjalankan pembelajaran dari rumah. Padahal, para siswa tidak seharusnya berada di rumah. Mereka akan kembali ke sekolah dan ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Hal ini tentu membutuhkan keselarasan standar pelayanan minimum.

Apalagi saat ini penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Indonesia tidak selamanya dilakukan dalam jaringan (daring), tetapi ada yang berbasis luar jaringan (luring), maupun campur antara daring dan luring. Tentu ini membutuhkan standar pelayanan minimum untuk setiap penerapan PJJ.

“Guru menerka-nerka saat memberi pelajaran sesuai versi masing-masing dari hasil tafsiran karena mereka tidak dibekali standar kurikulum seperti apa selama pandemi ini,” ujar Unifah.

Selanjutnya, guru besar pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini juga menyebutkan, standar pelayanan minimum penting adanya agar setiap pokok pembahasan dalam kurikulum dipilih sesuai dengan situasi dan para siswa harus mencapai sesuai dengan standar tersebut. Kata Unifah, standar itu juga mempertimbangkan daya dukung sumber daya manusia (SDM), yakni jumlah guru dan daya jangkau siswa dalam menjalankan PJJ.

Sementara terkait dengan sekolah di zona hijau yang boleh kembali dibuka, kata Unifah harus tetap ada standar pelayanan minimal. Sebab, kegiatan belajar mengajar (KBM) era new normal ini sangat berbeda. Siswa tidak semuanya masuk kelas melainkan ada kebijakan shift pagi dan sore. Oleh karena itu, para guru pun harus meluangkan waktu lebih karena mengajar dua shift per hari.

“Itu harus diatur karena guru dengan sistem shift ini bisa mengajar seharian. Sebab, mereka harus melayani shift satu dan dua. Ini tidak ada standar dan jika kepala dinas pendidikan menggunakan skema perhitungan jam mengajar normal dengan guru selalu berada di sekolah, ini akan menjadi masalah,” ujarnya.

Kendati demikian, Unifah yakin Kemdikbud bisa menyiapkan standar minimum pendidikan saat siswa menjalankan libur kenaikan kelas saat ini. Dengan begitu, kebijakan pendidikan tidak sepenuhnya diserahkan pada pemerintah daerah (pemda) tanpa ada standar pelayanan minimal yang harus dicapai.

“Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) punya waktu untuk menyusun standar tersebut. Undang para ahli untuk menyusun standar ini dan diterapkan sebelum para siswa tahun ajaran baru,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Thendri Supriatno: ISDA Upaya Mengedukasi Korporasi Terapkan SDG's

ISDA adalah salah satu upaya mengedukasi korporasi agar ada keseimbangan dalam pembangunan ekonomi, sosial serta kesadaran akan lingkungan.

NASIONAL | 18 September 2021

Intimidasi Kapal Perang Tiongkok, Pakar: Nelayan Indonesia Perlu Ekspolitasi ZEE Natuna

nelayan Indonesia di Natuna menyampaikan kapal perang dan penjaga pantai Tiongkok lalu lalang dan mengintimidasi mereka saat menangkap ikan.

NASIONAL | 18 September 2021

Kasus Covid-19 di Papua Masih Tinggi, Puan Minta Penyelenggara PON Waspada

Puan meminta pemerintah melakukan antisipasi dan sejumlah langkah strategis agar PON 2020 Papua dapat berjalan dengan baik.

NASIONAL | 18 September 2021

Keberatan Wacana PPN Pendidikan, SPK Indonesia Surati Nadiem dan Sri Mulyani

SPK Indonesia menyurati Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menkeu Sri Mulyani terkait wacana dikenakannya PPN pada sekolah internasional.

NASIONAL | 18 September 2021

Jokowi Hadiri Pertemuan MEF 2021 Secara Virtual

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi satu dari 10 kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021.

NASIONAL | 18 September 2021

Jenazah Nakes Gabriella yang Tewas di Tangan KKB Diterbangkan ke Jayapura

Jenazah nakes Puskesmas Kiwirok, Gabriella Maelani (22) akan diterbangkan ke Jayapura pada Sabtu (18/9/2021) bergantung cuaca dan keamanan.

NASIONAL | 18 September 2021

Di Antara Tembakan KKB, Jenazah Nakes Gabriella Berhasil Dievakuasi dari Jurang 300 Meter

Jenazah nakes Gabriela Meilani (22) berhasil dievakuasi Jumat (17/9/2021) oleh anggota TNI-Polri, di antara tembakan KKB.

NASIONAL | 18 September 2021

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Untuk membendung ideologi transnasional, bangsa Indonesia harus terus memperkuat komitmen beragama dan bernegara dalam satu napas, yaitu NKRI.

NASIONAL | 17 September 2021

Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menunggu jadwal sidang perdana perkara suap pemeriksaan pajak.

NASIONAL | 17 September 2021

Jawa Barat Ekspor Ubi Jalar ke Pasar Singapura

Ekspor perdana ubi jalar asal Jabar tersebut dilakukan oleh PT Bona Vista Hikmah di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Kemnaker Pastikan Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Tidak Ada Pemotongan

Kemnaker Pastikan Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Tidak Ada Pemotongan

EKONOMI | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings