KPK Minta Program Kartu Prakerja Dihentikan Hingga Persoalan Tata Kelola Diperbaiki
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Minta Program Kartu Prakerja Dihentikan Hingga Persoalan Tata Kelola Diperbaiki

Kamis, 18 Juni 2020 | 18:43 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan Kartu Prakerja gelombang atau batch ke-4 hingga berbagai persoalan dalam tata kelola program ini diperbaiki.

KPK menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja sejauh ini. Dari kajian yang dilakukan, KPK menemukan inefisiensi, konflik kepentingan hingga kerugian negara terkait program yang pada masa pandemi corona atau Covid-19 menelan anggaran Rp 20 triliun dengan target peserta sebesar 5,6 juta orang tersebut.

"Menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (18/6/2020).

Diketahui, hingga saat ini, pendaftaran gelombang keempat program Kartu Prakerja belum dibuka. Komite Kartu Prakerja masih mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan program yang telah digelar dalam tiga gelombang tersebut.

Alex, sapaan Alexander Marwata, menyatakan, dari kajian yang dilakukan, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana program Kartu Prakerja, mulai dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform, materi pelatihan hingga pelaksanaan program.

Terkait proses pendaftaran misalnya, KPK menemukan hanya 143.000 pekerja yang terkena PHK yang mendaftar Kartu Prakerja secara daring. Padahal, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan pekerja yang terkena PHK dan sudah dipadankan nomor induk kependudukan (NIK)-nya berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak (waitlist).

"Faktanya hanya sebagian kecil dari waitlist ini yang mendaftar secara daring. Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu 9,4 juta pendaftar bukanlah target yang disasar oleh program ini," kata Alex.

KPK juga menemukan inefisiensi dalam penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta. Padahal, penggunaan fitur tersebut menelan anggaran hingga Rp 30,8 miliar tidak efisien.

"Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai," katanya.

Dalam kajian tersebut, KPK menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Alex juga menyebut adanya konflik kepentingan terkait kemitraan digital platform Kartu Prakerja.

Dikatakan Alex, lima dari delapan platform digital yang ditunjuk memiliki konflik kepentingan dengan penyedia pelatihan.

"Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," katanya.

Diketahui, delapan platform digital yang ditunjuk sebagai mitra Kartu Prakerja yakni, Tokopedia; Bukalapak; Skill academy (Ruangguru); MauBelajarApa.com; Pintaria; Sekolahmu; Pijar Mahir; dan Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan). Lima dari delapan platform digital yang disebut KPK sarat akan konflik kepentingan itu yakni, Skill Akademy (Ruangguru); Pintaria; Sekolahmu, MauBelajarApa.com; dan Pijar Mahir.

KPK menyebut platform digital itu sarat akan konflik kepentingan lantaran kelima platform digital tersebut selain bertindak sebagai platform juga berperan sebagai lembaga pelatihan atau terafiliasi dengan lembaga pelatihan. Platform Skill Academy misalnya, dari 277 jumlah pelatihan sebanyak 117 oleh Skill Academy by Ruangguru. Platform Skill Academy dan Skill Academy by Ruangguru bernaung di perusahaan yang sama PT Ruang Raya Indonesia.

KPK juga menemukan persoalan terkait materi pelatihan Kartu Prakerja. Dikatakan Alex, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. KPK menemukan pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.

“Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org,” kata Alex.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan persoalan dalam metode pelaksanaan program pelatihan secara daring. KPK menyatakan, metode pelatihan daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Hal ini karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Selain itu, lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. "Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," katanya.

Atas berbagai temuan tersebut, KPK merekomendasikan agar peserta yang disasar pada waitlist, tidak perlu mendaftar daring. Para peserta seharusnya dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program.

KPK juga merekomendasikan agar identifikasi peserta cukup dengan menggunakan NIK dan tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya. Kepada Komite Kartu Prakerja, KPK merekomendasikan untuk meminta legal opinion ke Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung tentang kerja sama dengan delapan platform digital apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah.

"KPK merekomendasikan agar platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya," katanya.

Terkait kurasi materi pelatihan dan kelayakannya, KPK meminta untuk melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis. KPK meminta materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet untuk dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.

"Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket," katanya.

Alex menyatakan, hasil kajian dan rekomendasi telah KPK paparkan kepada Kemko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020. Dalam rapat koordinasi tersebut, kata Alex disepakati perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi.

"Menko Perekonomian saat ini sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK baik terkait regulasi, persiapan dari segi teknis maupun pelaksanaan Kartu Prakerja," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gubernur Bengkulu Minta Penggunaan Ponsel dalam Lapas Ditertibkan

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta pimpinan lapas daerah ini menertibkan penggunaan ponsel dan kunjungan guna mencegah peredaran narkoba di dalam lapas.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Masuk ke Indonesia sejak 2012, Buronan FBI Russ Medlin Gonta-ganti Paspor

Dari pengakuan tersangka Russ Medlin, setiap datang ke Indonesia hanya untuk mencari anak di bawah umur.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Bocah 10 Tahun Ini Selamatkan Adik Bayi dari Kebakaran di Rumahnya

Bocah tersebut berhasil menyelamatkan sang adik, saat berada di dalam rumah yang terbakar di Jalan Christopel Mihing, Gang Sari Bumi, Sampit, Kalimantan Tengah.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Terkait Unggahan "Polisi Jujur", Ismail Tak Wajib Lapor

Ismail sebelumnya dipanggil Polres Kepulauan Sula guna mengklarifikasi postingan di medsos terkait lelucon polisi jujur.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Diknas Kota Bengkulu Rencanakan Buka Kembali SMA/SMK Awal Tahun Ajaran Baru

Diknas Bengkulu telah merencanakan akan membuka kembali sekolah tingkat SMA/SMK sederajat pada awal tahun ajaran baru 2020/2020 pertengahan Juli mendatang.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Jambi Terapkan Normal Baru Secara Ketat

Pemprov Jambi akan menetapkan indikator atau ukuran zonasi Covid-19 setiap kabupaten/kota secara akurat sebelum memberlakukan normal baru.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Tinjau Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Mahfud: Perbatasan Tidak Boleh Dilanggar

Wilayah perbatasan merupakan wajah Indonesia dan batas kedaulatan NKRI. Karena itu, harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

NASIONAL | 18 Juni 2020

PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Terima Penghargaan Peduli Covid-19

PT Well Harvest Winning Alumina Refinery menerima lima penghargaan atas kepedulian kepada masyarakat Kalimantan Barat dalam penanganan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Gajah Tunggal Group Sumbangkan 300.000 Masker kepada TNI

Sumbangan masker ini dimaksudkan untuk didistribusikan kepada rumah sakit, petugas medis dan masyarakat yang membutuhkan.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Ditjen PAS: Oknum Lapas Terlibat Peredaran Narkotika Dipecat

Ditjen PAS sudah melakukan langkah mencopot jabatan, tindakan pemecatan, dan bahkan mempidanakan petugasnya yang terlibat peredaran narkoba di Lapas.

NASIONAL | 18 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS