Ditjenpas Sebut Justice Collaborator Nazaruddin Berdasarkan 2 Surat KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ditjenpas Sebut Justice Collaborator Nazaruddin Berdasarkan 2 Surat KPK

Kamis, 18 Juni 2020 | 19:21 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemkumham) menyatakan status Justice Collaborator (JC) mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin berdasarkan dua surat keterangan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat keterangan telah bekerja sama yang diterbitkan KPK untuk Nazaruddin pada 9 Juni 2014 dan 21 Juni 2017 dikategorikan sebagai Justice Collaborator sebagaimana Pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012. Status JC Nazaruddin juga sudah ditegaskan pimpinan KPK.

"Status JC untuk Nazaruddin juga ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa. Dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014, Muhammad Nazaruddin disebut sudah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti dalam keterangannya, Kamis (18/6/2020).

Status JC Nazaruddin ini menjadi polemik setelah terpidana perkara suap Wisma Atlet Hambalang itu mendapat cuti menjelang bebas dari Lapas Sukamiskin. Padahal, total hukuman kepada Nazaruddin yang divonis bersalah atas dua perkara korupsi itu 13 tahun pidana penjara. Sejatinya, Nazaruddin baru bebas pada 2024 mendatang.

Selama masa pembinaan di Lapas Sukamiskin, Nazaruddin ternyata telah berulang kali mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman baik remisi Hari Kemerdekaan 17 Agustus, maupun remisi Hari Raya Idul Fitri. Secara total, Nazaruddin menerima remisi sebanyak 49 bulan selama menjalani masa pembinaan.

Meski mengakui pernah memberikan dua surat keterangan telah bekerja sama, KPK mengklaim tidak pernah menetapkan Nazaruddin sebagai JC atau pelaku saksi yang bekerja sama. Padahal, Pasal 34A ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012, menyatakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi selain harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Selain mengenai status JC yang menjadi polemik, Rika mengatakan, Nazaruddin juga telah membayar lunas subsider sebesar Rp 1,3 miliar. Untuk itu, kata Rika, Nazaruddin mendapat hak remisi sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, baik remisi umum maupun remisi khusus keagamaan, dan remisi terakhir yaitu selama 2 bulan Remisi Khusus Idulfitri tahun 2020.

"Pemberian remisi itu menegaskan status Nazaruddin sebagai JC, karena remisi tidak mungkin diberikan pada narapidana kasus korupsi yang tidak menjadi JC sesuai PP 99/2012," tegas Rika.

Dalam kesempatan ini, Rika mengatakan, pemberian cuti menjelang bebas kepada Nazaruddin tidak mensyaratkan rekomendasi dari instansi terkait dalam hal ini KPK. Hal ini lantaran Ditjenpas menilai Nazaruddin telah memenuhi syarat administratif maupun syarat substantif untuk mendapat cuti menjelang bebas.

"Bahwa Cuti Menjelang Bebas selama remisi terakhir sebesar dua bulan tidak mensyaratkan rekomendasi dari instansi terkait (KPK). Bahwa diberikannya Hak Cuti Menjelang Bebas karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat Administratif maupun syarat substantif," terang Rika.

Rika mengatakan, pemberian cuti menjelang bebas untuk Nazaruddin disetujui berdasarkan putusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjenpas. Persetujuan TPP itu lantaran Nazaruddin dinilai memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 103 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Jadi, CMB untuk Nazaruddin semata-mata dilakukan untuk melaksanakan aturan yang berlaku," kata Rika.

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyesalkan langkah Ditjenpas memberikan cuti menjelang bebas kepada Nazaruddin. Bahkan, kata Ali, KPK sebenarnya sudah tiga kali menolak memberikan rekomendasi sebagai persyaratan asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat yang diajukan Ditjenpas Kemenkumham, M. Nazarudin maupun Penasihat Hukumnya yakni pada Februari 2018, Oktober 2018 dan Oktober 2019. KPK berharap Ditjenpas dapat lebih selektif dalam memberikan hak binaan, seperti remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi dan lainnya kepada napi kasus korupsi. Hal ini lantaran korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

"Mengingat dampak dahsyat dari korupsi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat," kata Ali.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ekstradisi Buronan FBI, Polda Metro Tunggu Koordinasi Interpol-Kedutaan AS

Polda Metro Jaya masih menunggu koordinasi dari Interpol dengan Kedutaan AS terkait proses ekstradisi Russ Albert Medlin.

NASIONAL | 18 Juni 2020

KPK Minta Program Kartu Prakerja Dihentikan Hingga Persoalan Tata Kelola Diperbaiki

KPK meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan Kartu Prakerja gelombang atau "batch" ke-4 hingga berbagai persoalan dalam tata kelola program ini diperbaiki.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Gubernur Bengkulu Minta Penggunaan Ponsel dalam Lapas Ditertibkan

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta pimpinan lapas daerah ini menertibkan penggunaan ponsel dan kunjungan guna mencegah peredaran narkoba di dalam lapas.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Masuk ke Indonesia sejak 2012, Buronan FBI Russ Medlin Gonta-ganti Paspor

Dari pengakuan tersangka Russ Medlin, setiap datang ke Indonesia hanya untuk mencari anak di bawah umur.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Bocah 10 Tahun Ini Selamatkan Adik Bayi dari Kebakaran di Rumahnya

Bocah tersebut berhasil menyelamatkan sang adik, saat berada di dalam rumah yang terbakar di Jalan Christopel Mihing, Gang Sari Bumi, Sampit, Kalimantan Tengah.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Terkait Unggahan "Polisi Jujur", Ismail Tak Wajib Lapor

Ismail sebelumnya dipanggil Polres Kepulauan Sula guna mengklarifikasi postingan di medsos terkait lelucon polisi jujur.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Diknas Kota Bengkulu Rencanakan Buka Kembali SMA/SMK Awal Tahun Ajaran Baru

Diknas Bengkulu telah merencanakan akan membuka kembali sekolah tingkat SMA/SMK sederajat pada awal tahun ajaran baru 2020/2020 pertengahan Juli mendatang.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Jambi Terapkan Normal Baru Secara Ketat

Pemprov Jambi akan menetapkan indikator atau ukuran zonasi Covid-19 setiap kabupaten/kota secara akurat sebelum memberlakukan normal baru.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Tinjau Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Mahfud: Perbatasan Tidak Boleh Dilanggar

Wilayah perbatasan merupakan wajah Indonesia dan batas kedaulatan NKRI. Karena itu, harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

NASIONAL | 18 Juni 2020

PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Terima Penghargaan Peduli Covid-19

PT Well Harvest Winning Alumina Refinery menerima lima penghargaan atas kepedulian kepada masyarakat Kalimantan Barat dalam penanganan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 18 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS