Kementerian Agama Pastikan Calon Haji Tidak Kehilangan Tempat Tahun Depan

Kementerian Agama Pastikan Calon Haji Tidak Kehilangan Tempat Tahun Depan
Jemaah calon haji. (Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho)
/ YUD Kamis, 18 Juni 2020 | 22:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jemaah calon haji yang tidak jadi berangkat ke Arab Saudi pada tahun ini karena pandemi virus corona (Covid-19) dipastikan tidak kehilangan tempatnya. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali, Kamis (18/6/2020).

"Kalau Keppres belum dibatalkan maka porsinya tidak hilang," kata Nizar dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang dipantau daring dari Jakarta, Kamis.

Adapun yang dimaksud Dirjen PHU adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1441 Hijriyah/2020 Masehi.

Menurut dia, Keppres itu masih berlaku sehingga ada jaminan pembatalan keberangkatan jemaah tahun ini tidak membuat yang bersangkutan kehilangan porsi haji. Hanya saja, keberangkatannya menjadi mundur untuk tahun depan.

Hal itu, kata dia, juga berlaku mundur satu tahun bagi jemaah setahun setelah itu dan seterusnya.

Nizar mengatakan jemaah yang tidak menarik setoran awal haji akan tetap memiliki porsi berangkat haji. Dengan kata lain, jamaah tidak kehilangan porsi jika hanya menarik setoran pelunasan haji.

Menurut dia, pembatalan pengiriman haji melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) juga tidak menyalahi aturan.

"Keppres hanya menentukan dasar pembiayaan BPIH dan Bipih. Sementara menteri ada kewenangan dia untuk pembatalan," kata dia.

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily dalam raker dengan Kemag itu mengatakan memang dalam undang-undang tidak dijelaskan secara khusus mengenai penundaan atau pembatalan haji.

Akan tetapi, kata dia, seharusnya itu diputuskan secara konsensus dalam rapat kerja antara DPR dengan pemerintah.

"Karena belum ada di undang-undang. Itulah pentingnya kita ada konsensus. Karena apa yang diputuskan pemerintah dan DPR setingkat dengan UU," kata dia.

Kemenag, kata dia, tidak pada tempatnya berkonsultasi kepada Kemkumham soal pembatalan haji karena seharusnya kepada DPR. Ada aturan yang menurut dia dilangkahi dan salah prosedur.



Sumber: ANTARA