Bantu Mahasiswa Terdampak Pandemi, Kemdikbud Beri Keringanan UKT

Bantu Mahasiswa Terdampak Pandemi, Kemdikbud Beri Keringanan UKT
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim (Foto: Beritasatu TV)
Maria Fatima Bona / JAS Jumat, 19 Juni 2020 | 17:20 WIB

Jakarta, Beritastau.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, untuk membantu meringankan beban mahasiswa, pihaknya mengeluarkan tiga kebijakan untuk membantu siswa dan mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19.

Ada pun tiga kebijakan tersebut meliputi, dukungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Dana Bantuan UKT mahasiswa, serta menyangkut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja.

Khusus untuk keringanan UKT, Nadiem Makariem menuturkan, keberpihakan pemerintah tertuang dalam Permendikbud Nomor 25 Nomor 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri(PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini bertujuan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19.

“Kami akan mengeluarkan Permendikbud yang memberikan keringanan UKT di bawah ruang lingkup kita yaitu bagi PTN, kami mendapat berbagai macam tanggapan dari grup-grup mahasiswa dan dosen yang telah menceritakan betapa besarnya beban bagi mahasiswa, krisis ekonomi yang menimpa orang tua mereka dari sisi penghasilan dan mereka tidak bisa mengakses berbagai macam fasilitas, makanya mereka meminta kepada Kemdikbud untuk meringankan beban UKT mereka,” kata Nadiem dalam webinar tentang "Kebijakan terkait UKT, Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta Kebijakan Bantuan Operasional Afirmasi dan Kinerja", di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Nadiem menegaskan, kebijakan yang diambil Kemdikbud setelah melakukan kajian dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan terbaik. Pasalnya, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya gotong-royong dan dukungan pemerintah terhadap seluruh insan dan satuan pendidikan yang terkena dampak pandemi, sehingga diharapkan mereka akan mampu melewati tantangan yang ada.

Nadiem mengatakan, adanya kebijakan baru tersebut sebagai pedoman eksplisit yang dapat diterjemahkan masing-masing PTN untuk bisa melakukan penyesuaian UKT bagi mahasiswa mengalami kendala finansial.

“Masing-masing universitas diberikan kemerdekaan untuk menentukan berapa komposisi terbaik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sebelum kebijakan ini belum ada arahan untuk peta regulasi, relaksasi, pembayaran cicilan dan penggratisan UKT. Ini kerangka regulasi agar semua PTN bisa memberikan keringanan untuk membantu mahasiswa,”ujarnya.

Mahasiswa Cuti Bebas UKT

Dalam Permendikbud tersebut, Nadiem Makarim juga memberi arahan agar perguruan tinggi tidak memungut UKT dari mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau tidak mengambil kredit sistem kredit semester (SKS).

Misalnya, bagi mahasiswa yang menunggu kelulusan, mereka tidak wajib membayar UKT dalam situasi pandemi ini. Selain itu, para pimpinan PTN wajib memberikan keringanan UKT terhadap mahasiswa terdampak pandemi.

Nadiem Makarim menyebutkan, terdapat empat arahan kebijakan baru yang diatur dalam Permendikbud tersebut. Pertama, UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi Covid-19. Kedua, Mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester (SKS) sama sekali, misalnya: menunggu kelulusan.

Ketiga, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakuan UKT baru terhadap mahasiswa. Dan keempat, mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50 persen UKT jika mengambil kurang dari 6 SKS bagi mahasiswa semester sembilan bagi mahasiswa program sarjana (S1) dan sarjana terapan (D4), serta semester tujuh bagi mahasiswa program diploma tiga (D3)

Selanjutnya, Nadiem Makarim mengatakan, melalui kebijakan ini diharapkan mahasiswa mendapatkan berbagai manfaat, seperti keberlanjutan kuliah tidak terganggu selama pandemi, hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus, fleksibilitas untuk mengajukan keringanan UKT, dan penghematan di masa akhir kuliah.

Nadiem juga menegaskan, kebijakan Kemdikbud berdasarkan kesepakatan Majelis Rektor PTN (MRPTN) pada tanggal 22 April 2020. Melalui kebijakan ini, terdapat empat keringanan yang akan diperoleh mahasiswa. Pertama, Cicilan UKT, mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga nol persen dengan jangka waktu pembayaran cicilan disesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Kedua, penundaan UKT, mahasiswa dapat menunda pembayaran UKT dengan tanggal pembayaran disesuaikan kemampuan ekonominya. Ketiga, Penurunan UKT. Mahasiswa tetap membayar UKT, namun dapat mengajukan penurunan biaya dan jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Keempat, Beasiswa, semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) atau skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi dan kriteria penerimaan sesuai ketentuan program beasiswa yang berlaku.

Kelima, Bantuan Infrastruktur, mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa, serta ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN. “Kami berharap para mahasiswa dapat berperan aktif dalam mencari pilihan keringanan yang telah diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Nadiem mengapresiasi beberapa PTN yang telah membuat kebijakan penurunan UKT seperti yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Gorontalo.



Sumber: BeritaSatu.com