Kekuatan Diplomasi Selesaikan Sengketa Laut China Selatan

Kekuatan Diplomasi Selesaikan Sengketa Laut China Selatan
Kapal-kapal pengintai Tiongkok terlihat di perairan dangkal Scarborough Shoal, di Laut China Selatan. (Foto: AFP Photo / Angkatan Laut/navy Filipina)
Novy Lumanauw / FER Sabtu, 20 Juni 2020 | 19:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, optimistis kekuatan diplomasi dapat menyelesaikan secara baik sengketa Laut China Selatan (LCS), yang melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Indonesia Harus Waspadai Pecahnya Konflik LCS

Tiongkok mengklaim sebagai pemilik sebagian besar wilayah LCS. Demikian juga Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan mengklaim sebagai pemilik wilayah itu. Di sisi lain, Indonesia memiliki kepentingan di kawasan yang berbatasan langsung dengan LCS, yaitu di Kepulauan Natuna.

“Sengketa ini memang menjadi perhatian. Kita berharap kekuatan diplomasi dapat menyelesaikan dengan baik sengketa Laut Tiongkok Selatan,” kata Purnomo saat membuka webinar bertajuk “Geopolitik Energi di Laut Cina Selatan: Kekuatan Diplomasi ” di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Diskusi yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-4 Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) dipandu Dosen Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Alexander Wibowo. Adapun pembicara yang hadir adalah mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Purnomo mengatakan, ada dua sudut pandang atau angle penting yang harus dicermati dalam sengketa Laut China Selatan. Selain sembilan titik yang diklaim Tiongkok sebagai wilayah teritorialnya, juga perebutan sumber daya energi di sekitar Spratly dan Paracel. Konflik LCS juga bisa ditinjau dari dua perspektif, yaitu dari segi soft power dan hard power.

Baca Juga: RI Daftar Status Kedaulatan Natuna ke PBB

"Pada saat ini telah turun kekuatan besar dari AS dan Tiongkok. Kalau saya boleh sebut hari-hari ini ada tiga kapal induk AS, di mana satu kapal induk itu membawa 60 pesawat tempur. Kita bisa bayangkan,” katanya.

Dari sisi soft power, diplomasi yang dilakukan Asean dan Tiongkok sempat terhenti karena adanya wabah Covid-19. Pembicaraan yang telah berlangsung selama beberapa tahun itu seharusnya dilanjutkan, tapi terhenti. Padahal, negosiasi bisa saja dilanjutkan walaupun secara virtual diplomacy. "Tapi tampaknya diplomasi ini lebih diinginkan menggunakan face to face diplomacy,” kata dia.

Prinsip Hukum Internasional

Purnomo berharap, Declaration on Conduct yang dicetuskan pada 2002, di mana Asean bersama Tiongkok mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, 4 November 2002.

Deklarasi tersebut berisi komitmen negara-negara anggota Asean dan Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut China Selatan, menyelesaian sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik.

Baca Juga: Tiongkok Dinilai Enggan Hormati Hukum Internasional

"DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota Asean dan Tiongkok dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya," tandas pionir Universitas Pertahanan Indonesia ini.

Laut China Selatan, lanjut Purnomo, sebagai bagian dari Asean harus menjadi kawasan yang damai. Sebab, DOC yang dicetuskan pada tahun 2002 di Phnom Penh, Kamboja, dapat diselesaikan dengan Code of Conduct dalam waktu dekat ini.

“Tidak apa walaupun mengalami sedikit kemunduran. Jadi, di satu sisi ada soft power dan sisi lainnya ada hard power,” ujarnya.

Menurut Purnomo, Indonesia sebagai bagian dari Asean, sebetulnya tidak ikut terlibat dalam masalah yang tumpang tindih ini.

Baca Juga: Pemerintah Disarankan Bentuk Komando Gabungan

"Kita tidak terlibat dalam kaitannya dengan enam negara terkait yaitu, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Namun, kita dekat sekali dengan wilayah di Laut Tiongkok Selatan, yang memang di situ Indonesia memiliki lapangan gas Natuna D-Alpha, lapangan gas yang terbesar di Pasifik. Tentu ini menjadi perhatian kita,” jelas Purnomo.



Sumber: BeritaSatu.com