Azis Syamsuddin Ajak Seluruh Pihak Perangi Hoaks

Azis Syamsuddin Ajak Seluruh Pihak Perangi Hoaks
Azis Syamsuddin dan Puan Maharani. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / RSAT Minggu, 21 Juni 2020 | 19:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengajak seluruh pihak untuk memerangi kabar dan konten hoaks di media sosial (medsos). Tujuannya agar tidak ada kerancuan informasi yang menyebar di tengah masyarakat.

"Saya mengajak seluruh sahabat untuk bisa menyampaikan ke khalayak agar tidak menyebar berita hoaks, sehingga tidak menimbulkan kerancuan informasi di kalangan kita semua," kata Azis dalam seminar daring bertajuk "Diseminasi Informasi di Era Pandemi Covid-19", Minggu (21/6/2020).

Di sisi lain, menurut Azis, pers dan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu meningkatkan sinergi. Memberikan informasi akurat mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19. "Sinergitas pers dan pemerintah sangat penting di masa pandemi Covid-19 ini," ujar wakil ketua umum Partai Golkar tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto mengatakan konten hoaks memang marak beredar. Henri mencontohkan adanya hoaks di Kalimantan Barat yang menyebut masyarakat jangan mengikuti rapid test.

Sebab rapid test disebut-sebut hanya upaya memasukkan bahan berbahaya ke tubuh manusia. Henri menegaskan informasi itu sangat tidak tepat. "Contoh itu jelas hoaks yang luar biasa jahatnya. Hoaks seperti ini banyak sekali," tegas Henri

Henri menuturkan, pihaknya menjalin kerja sama dengan para tokoh publik seperti kalangan artis, ulama, dan profesional, termasuk insan pers. "Dalam konteks komunikasi kita ajak semua, karena konteksnya penanganan Covid-19 ini urusan Negara. Kalau kita tidak kompak, kapal ini akan karam," ucap Henri.

Henri berharap media arus utama dapat melakukan memberitakan cek fakta terhadap kabar hoaks. "Sekarang sudah menjadi tren, media punya rubrik yang ungkap konten di medsos hoaks atau tidak. Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak bisa langsung memblokir akun medsos, karena harus menghubungi perusahaan medsosnya. Kecuali sebuah situs di luar pers, bisa langsung diblokir," jelas Henri.

Henri menuturkan konten hoaks ada di berbagai daerah. Jumlahnya setiap hari berubah. "Tiap minggu rata-rata 60 sampai 80 kabar hoaks, kadang turun. Tapi nampaknya bangsa kita ada yang suka terhadap hoaks. Ini kesempatan bagi media-media bereputasi untuk mengklarifikasi. Kalau jumlah yang sudah ditangani polisi, 2 minggu lalu ada 103 kasus. Sekarang sudah sekitar 110," ungkap Henri.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menyatakan konten hoaks begitu mudah dibuat oleh individu atau kelompok tertentu. Meutya mengatakan, DPR bersama pemerintah telah melahirkan regulasi yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menindak kejahatan di dunia maya.

"Ada undang-undang yang sudah dikeluarkan DPR bersama pemerintah yaitu UU ITE. Tinggal sekarang penegakan hukumnya. Kita sekarang melihat konteksnya, tetap banyak sekali hoaks, meski sudah ada regulasi untuk menindak," kata Meutya.

Meutya menambahkan, DPR juga sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Diharapkan RUU itu dapat melengkapi UU ITE. Meutya juga menekankan pentingnya literasi digital.

"Saat ini yang utama bukan pemblokiran, tapi literasi digital. Kemkominfo kita dorong untuk lakukan literasi digital. Masyarakat kita dorong membaca dari media jelas, bukan medsos saja, tapi media mainstream," imbuh politisi Partai Golkar tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com