Pembukaan Pondok Pesantren di Jambi Belum Mendapat Persetujuan Gubernur

Pembukaan Pondok Pesantren di Jambi Belum Mendapat Persetujuan Gubernur
Aparat TNI dan petugas kepolisian mengarahkan pengendara yang kedapatan tidak mengenakan masker saat pelaksanaan Operasi Patuh Penerapan Kebijakan Pemakaian Masker, di Jambi, Senin (8/6/2020). Pemerintah Kota Jambi secara efektif mulai memberlakukan sanksi denda sebesar Rp50 ribu per orang bagi warga yang tidak mengenakan masker ketika berada di ruang publik. (Foto: ANTARA FOTO / Wahdi Septiawan)
Radesman Saragih / JEM Senin, 22 Juni 2020 | 10:07 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Pembukaan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) secara tatap muka Pondok Pesantren (Ponpes) As’ad, Olak Kemang, Kota Jambi belum mendapat persetujuan Gubernur Jambi, Fachrri Umar. Pembukaan KBM secara tatap muka di ponpes yang memiliki sekitar 1.000 orang tersebut baru bisa dilakukan jika pihak ponpes benar-benar siap melaksanakan protocol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19).

“Gubernur Jambi masih membahas permohonan pihak Ponpes As’ad, Olak Kemang, Kota Jambi untuk melaksanakan KBM secara tatap muka tahun ajaran baru 2020/2021, Juli nanti. Pelaksanaan KBM secara tatap muka di ponpes tersebut harus benar-benar dikaji dengan baik sesuaiprotokoler Covid-19 karena jumlah santri ponpes tersebut mencapai 1.000 orang,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemrov Jambi, Sudirman di Jambi, Minggu (21/6/2020).

Menurut Sudirman, Provinsi Jambi sudah mulai memasuki new normal akhir Juni ini sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Untuk itu semua kegiatan pendidikan, termasuk di ponpes harus sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Sebelum Ponpes As’ad, Olak Kemang, Kota Jambi memulai proses KBM secara tatap muka tahun ajaran baru Juli nanti, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi harus lebih dahulu memeriksa lokasi ponpes. Kemudian kesiapan Ponpes As'ad, Olak Kemang, Kota Jambi melaksanakan protokoler kesehatan Covid-19 juga harus dilihat langsung di lapangan.

“Hal ini penting karena semua KBM secara tatap muka, termasuk di ponpes harus sesuai dengan standar aman covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kita akan melihat langsung kondisinya seperti apa dan meninjau asramanya, apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan,"ujarnya.

Dikatakan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi juga akan melakukan penyemprotan disinfektan ke lokasi ponpes sebelum KBM secara tatap muka dimulai nanti. Selain itu seluruh santri dan guru juga ponpes yang akan masuk asarama juga wajib menjalani rapid test. Rapid test tersebut akan dilakukan akhir Juni. 



Sumber: BeritaSatu.com