New Normal, Mahfud: Penegakan Hukum Kembali Normal
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

New Normal, Mahfud: Penegakan Hukum Kembali Normal

Senin, 22 Juni 2020 | 19:53 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pemerintah akan kembali meneguhkan komitmen untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi ketika melantik kabinet pada bulan Oktober 2019 lalu. Penegakan hukum memang sempat berjalan lambat selama tiga bulan terakhir karena adanya penyebaran virus corona (Covid-19).

"Baru saja kami rapat antar menteri dan lembaga negara lembaga pemerintahan khusus berkoordinasi masalah penegakan hukum. Intinya pemerintah menghendaki agar komitmen untuk penegakan hukum seperti yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ketika melantik kabinet pada bulan oktober yang lalu supaya benar-benar dilaksanakan," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Hadir pada rapat itu, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko PMK Muhadjir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Mahfud menyebut kabinet Indonesia Maju sudah berjalan kira-kira 7-8 bulan. Penegakan hukum agak terhenti karena ada Covid-19.

"Maka hari ini kami berkoordinasi untuk meneguhkan komitmen lagi untuk melangkah masing-masing lembaga sesuai dengan fungsinya masing-masing didalam pembangunam hukum," jelas Mahfud.

Menurutnya, pembangunan hukum ada dua bagian. Pertama adalah masalah pembuatan hukum yang mencakup sinkronisasi dan penataan antara aturan-aturan. Kedua, pelaksanaan atau penegakan hukum yaitu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang ada.

"Penyelesaian kasus hukum yang ada, tadi disepakati agar pemerintah, penegak hukum dalam hal ini KPK, Kejaksaan, Polri juga mendorong didalam proses pengadilan itu bekerja cepat. Tidak menggantung-gantung masalah terlalu lama karena itu menyangkut hak asasi orang," ujar Mahfud.

Dia meminta jika memang salah segera diajukan ke pengadilan, karena begitulah ketentuan hukum. Tetapi yang terlalu lama harus segera diputuskan kasusnya seperti apa, apakah masih bisa dibuktikan atau tidak.

"Komitmennya penegakan hukum harus mulai dibangkitkan kembali," ungkap Mahfud.

Saat ditanya kasus apa yang menjadi prioritas, dia tegaskan semua masalah yang sudah menjadi kasus supaya dipelajari dan diselesaikan. Harus diputuskan posisi hukumnya seperti apa. Jangan selalu menjadi masalah atau menjadi isu ketika ada momen-momen politik tertentu muncul.

"Itu harus diputuskan demi hukum, demi hak asasi dan demi kebaikan bangsa ini," tutur Mahfud.

Dia menambahkan penyebaran Covid-19 tidak memberi permakluman bahwa hukum terhenti. Dengan pola normal baru (new normal), hukum harus terus jalan, demi kepastian hukum.

"Suasana Covid-19 ya kita sudah anggap sesuatu yang tak bisa dihindari. Kita mulai bekerja lagi untuk upaya penegakan hukum itu," tutup Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pembunuhan Dua Anak Tiri di Medan Karena Es Krim

Dua bocah kakak beradik dibunuh karena merengek-rengek meminta dibelikan es krim.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Ini Kronologi Pembunuhan Dua Bocah Kakak Beradik di Global Prima Medan

Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat (19/6/2020) malam yang dilakukan oleh ayah tiri kedua bocah tersebut.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Jubir Presiden: Perpres 67/2020 Bentuk Apresiasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Perpres Nomor 67 tahun 2020 merupakan langkah progresif Presiden Jokowi dalam menghormati hak-hak disabilitas di Indonesia.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Penahanan Ketua DPRD Muara Enim Kembali Diperpanjang

Penahanan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 26 Juni 2020.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Menjaga Ekosistem Hutan, Mencegah Wabah di Masa Depan

Program Lingkungan PBB (UNEP) memperingatkan 75% dari kemunculan patogen manusia adalah zoonotik, dengan kata lain, infeksi awal yang berasal dari hewan. Aktivitas seperti deforestasi, fragmentasi lahan, serta perluasan habitat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. 

NASIONAL | 22 Juni 2020

PSBB, Kota Bandung Belum Bisa Gelar CFD

Kota Bandung belum dapat menggelar hari bebas kendaraan bermotor dan malam bebas kendaraan bermotor digelar di kota itu selama PSBB masih digelar.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Pandemi Covid-19, Momentum Ubah Birokrasi

Pandemi Covid-19 semestinya menjadi momentum mengubah birokrasi.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Gugus Tugas: Kawasan Pariwisata Alam Akan Dibuka Secara Bertahap

Kawasan pariwisata alam di Tanah Air dibuka secara bertahap untuk memulai aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat risiko paling ringan.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Menpan RB Ingatkan Pemda Percepat Penyederhanaan Birokrasi

Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo, penyederhanaan birokrasi sangat penting dalam rangka mempercepat perizinan dan pelayanan publik.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Menko PMK Sebut Pemerintah Hadapi Dua Pilihan Sulit

Pemerintah harus memilih relaksasi atau kelonggaran PSBB atau percepatan penanganan Covid-19.

NASIONAL | 22 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS