Interpelasi Gubernur Banten, Fraksi PDIP Berubah Sikap

Interpelasi Gubernur Banten, Fraksi PDIP Berubah Sikap
Sejumlah mahasiswa di Banten yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Serang, melakukan aksi melempar telur busuk ke Gedung DPRD Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis, 11 Juni 2020. (Foto: Suara Pembaruan / Laurens Dami)
Laurens Dami / JEM Selasa, 23 Juni 2020 | 12:17 WIB

Serang, Beritasatu.com - Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Banten selaku inisiator pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim tiba-tiba berubah sikap.

Fraksi PDIP DPRD Banten yang sejak awal begitu ngotot untuk mengajukan hak interpelasi untuk membuka tabir pemindahan rekening khas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar dan Banten (BJB), malah mulai melunak.

Perubahan sikap ini terjadi setelah Gubernur Banten Wahidin Halim mengirim surat kepada Ketua DPRD Banten Andra Soni terkait saran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengonversi dana kas daerah (kasda) Rp 1,9 triliun yang saat ini tertahan di Bank Banten, menjadi modal untuk penyehatan Bank Banten.

Langkah penyehatan Bank Banten yang dipilih oleh Gubernur Banten Wahidin Halim seolah mematikan langkah 15 anggota DPRD Banten. Padahal sebelumnya, 15 anggota DPRD Banten yang terdiri atas 13 anggota Fraksi PDIP dan masing-masing satu orang dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem-PSI telah menandatangani pengajuan hak interpelasi.

Penandatanganan 15 anggota DPRD Banten itu sebenarnya telah memenuhi syarat untuk diajukan hak interpelasi sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Banten.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi internal antara DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten pada Jumat, 19 Juni 2020, merekomendasikan untuk menunda atau menangguhkan untuk sementara waktu pengajuan hak interpelasi.

“Memperhatikan perkembangan atas upaya dan langkah penyehatan Bank Banten yang telah memasuki babak baru melalui pengambilan opsi tertentu, maka sebagai pengusul/inisiator penggunaan hak meminta keterangan (interpelasi) kepada gubernur Banten terkait kebijakan Gubernur dalam upaya penyehatan Bank Banten menyatakan menunda/menangguhkan untuk sementara waktu (moratorium) atas penggunaan hak konstitusi dimaksud (interpelasi-Red),” ujar Muhlis dalam siaran persnya yang diterima Beritasatu.com, Senin (22/6/2020).

Muhlis mengatakan keputusan penangguhan interpelasi diambil sebagai bentuk apresiasi sekaligus memberi waktu dan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Banten yang telah menunjukkan itikad baik untuk menyusun, dan menjalankan rencana aksi dan tindak lanjut (RATL) penyehatan Bank Banten.

“Kami sama sekali tidak mengabaikan prinsip dan esensi fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan sebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang melekat dan mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dijalankan tentu dalam kerangka bahwa DPRD Banten adalah representasi/wakil rakyat Banten yang teknisnya dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang secara khusus menangani sektor/bidang dimaksud,” ujar Muhlis.

Muhlis berdalih bahwa banyak alternatif metode dan mekanisme untuk mencapai solusi penyelesaian persoalan yang baik, efisien dan efektif, di antaranya melalui pemberian kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya menyehatkan Bank Banten.

“Penundaan penggunaan hak interpelasi sangat bergantung pada sikap dan keseriusan Pemprov Banten dalam penyehatan Bank Banten. Jika nanti ditemukan ketidakseriusan dalam upaya menyehatkan Bank Banten, maka kami akan melanjutkan penggunaan hak interpelasi,” katanya.

Muhlis meminta kepada seluruh elemen dan lapisan masyarakat Banten agar secara bersama mewujudkan dan membantu akselerasi penyehatan Bank Banten melalui spirit gotong oyong, menjaga stabilitas, soliditas, guna membangun kepercayaan (trust) kepada publik.

HMI 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang melalui Ketua Umumnya Faisal Dudayef Payumi Padma mengkritisi sikap Fraksi PDIP Banten yang tiba-tiba berubah.

Faisal menduga penundaan hak interpelasi disebabkan beras yang disalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari BJB kepada setiap anggota dewan menjadi kunci sukses membungkam anggota DPRD Provinsi Banten untuk menunda hak Interpelasi.

“Kami melihat, bukan soal langkah Pak Gubernur akan menyehatkan Bank Banten yang menghentikan langkah interpelasi. Tapi, kami menduga beraslah penyebab tidak segera mengambil langkah interpelasi,” katanya

Faisal menegaskan, pihaknya akan konsisten mengawal persoalaan merger dan pemindahan RKUD sampai tuntas, karena menurutnya langkah penyehatan Bank Banten dilakukan setelah terjadi kegaduhan dan menimbulkan tanda tanya besar.

“Kami konsisten akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas. Karena memang, langkah penyehatan Bank Banten dilakukan, setelah terjadi kegaduhan di tengah pandemi,” ujarnya.

Faisal mengaku kecewa dengan kinerja anggota dewan yang menunda interelasi. Padaha, kata Faisal, dengan menggunakan hak interpelasi kegaduhan merger dan pemindahan RKUD dapat terungkap, sehingga masyarakat akan tahu secara terang benderang.

“Kami kecewa terhadap kinerja DPRD yang menunda interpelasi. Seharusnya proses penyehatan dilakukan, interpelasi tetap berjalan. Biar publik (masyarakat) mendapat informasi terang benderang terkait persoalan Bank Banten,” tegasnya.  



Sumber: BeritaSatu.com