Moeldoko: Bangun Kesiapan Masyarakat Hadapi Kenormalan Baru

Moeldoko: Bangun Kesiapan Masyarakat Hadapi Kenormalan Baru
Moeldoko. (Foto: Antara)
Dina Fitri Anisa / IDS Selasa, 23 Juni 2020 | 19:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perubahan dalam tatanan kehidupan di masa kenormalan baru (new normal) adalah sebuah keniscayaan. Agar proses transisi ini berjalan dengan baik, kesiapan masyarakat pun harus dibangun agar dapat beraktivitas kembali sembari tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) agar lebih berhati-hati dalam membangun kesiapan masyarakatnya di masa transisi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satunya adalah dengan melakukan kajian secara mendalam dan akurat.

Moeldoko mengungkapkan, banyak faktor sebelum keputusan pelonggaran diambil, mulai dari memantau perkembangan penyakit hingga sarana dan prasarana untuk mengantisipasi jika terjadi peningkatan wabah.

"Bagaimana persoalan epidemiologisnya, bagaimana pengawasan perkembangan penyakit, bagaimana melakukan kesiapan di daerah terkait sarana dan prasarana kesehatan terpenuhi atau tidak," terangnya saat diskusi dalam webinar bertajuk "Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Adaptasi Kebiasaan Baru", Selasa (23/6/2020).

Moeldoko menuturkan, ketentuan di atas merupakan salah satu dari lima arahan Presiden Joko Widodo untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Arahan selanjutnya, kata dia, adalah perlunya prakondisi dan sosialisasi protokol kesehatan sebaik-baiknya agar masyarakat masih tetap disiplin mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga semaksimal mungkin untuk tidak berada di dalam kerumunan.

"Kita harus menuju kepada bagaimana dari sisi kesehatan yang memiliki risiko paling rendah, tapi dari sisi ekonomi memiliki dampak tinggi. Itu yang jadi prioritas utama. Jadi, pada daerah zona hijau pasti menjadi prioritas utama, juga dari sisi ekonomi pada sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi itulah yang menjadi prioritas," tambah dia.

Kemudian, pusat dan daerah perlu memperkuat konsolidasi. Dalam hal ini, penentuan daerah kenormalan baru harus terkoodinasi dengan baik, sehingga apa yang diputuskan bersama tidak menimbulkan kontradiksi di lapangan.

Arahan terakhir, lanjutnya, adalah selalu melakukan evaluasi atas kebijakan secara rutin dari waktu ke waktu, sehingga kebijakan yang dijalankan bisa terukur dengan baik, dan bisa dilihat perkembangan ke depannya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, Kementerian Desa sudah berupaya sekuat tenaga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam penanganan Covid-19.

“Hal yang menggembirakan, kasus positif Covid-19 di desa lebih rendah dari yang ada di perkotaan. Hanya sekitar 2% saja warga di pedesaan yang terkena. Menurut data per 22 Juni, di desa hanya ada 894 warga yang positif Covid-19 dari keseluruhan 46.845 warga dalam angka nasional,” terangnya.

Dalam menghadapi pandemi ini, dana desa juga dialokasikan untuk sosialisasi hidup sehat maupun gerakan lawan Covid-19, penyediaan tempat cuci tangan di ruang publik, penyemprotan disinfektan, pendirian pos relawan desa dan pos gerbang desa, pendirian tempat isolasi dan penambahan jumlah tempat tidur, pengadaan masker, serta pendataan pemudik.

Miskin
Selanjutnya, Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial (Kemsos), Rachmat Koesnadi menuturkan, pemerintah melalui Kemsos juga berupaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang terimbas dampak Covid-19. Bantuan itu diberikan sebagai bantalan agar mereka dapat bertahan di tengah guncangan pandemi.

Total dana yang dianggarkan pemerintah untuk perlindungan sosial adalah sebesar Rp 203,9 triliun. Di dalamnya termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 37,4 triliun. Adapun realisasi hingga 17 Juni 2020 untuk PKH adalah Rp 19,07 triliun atau mencapai 51% dari target alokasi sebesar Rp 37,4 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tidak hanya sekadar memberi bantuan ekonomi, KPM juga menerima pendampingan untuk melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemik ini. Hasilnya, berdasarkan survei yang dilakukan kepada 30.000 pendamping, 98,6% KPM mengalami perubahan perilaku setelah diberikan edukasi pentingnya cuci tangan dan 94,2% terjadi peningkatan penggunaan masker.

“Selain itu, 68,4% pendamping juga melaporkan peningkatan pada perilaku social distancing di wilayah mereka,” jelasnya.



Sumber: BeritaSatu.com