Sidang Gugatan Perdata terhadap Gubernur Banten Ditunda

Sidang Gugatan Perdata terhadap Gubernur Banten Ditunda
Gubernur Banten Wahidin Halim. (Foto: Beritasatu Photo / Laurens Dami)
Laurens Dami / EHD Rabu, 24 Juni 2020 | 18:36 WIB

Serang, Beritasatu.com - Pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar dan Banten (BJB) berbuntut panjang.

Pemindahan RKUD terebut tidak hanya memancing pengajuan hak interpelasi oleh 15 anggota DPRD Banten, tetapi juga gugatan secara perdata dari tiga warga Banten terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim dan beberapa tergugat lainnya.

Ketiga warga Banten yang menggugat Gubernur Banten Wahidin Halim secara perdata di Pengadilan Negeri Serang itu yakni Ojat Sudrajat, warga Kabupaten Lebak; Ikhsan Ahmad, warga Kota Serang; dan Agus Supriyanto, warga Kota Tangerang Selatan.

Sidang perdana gugatan perdata terhadap Gubernur Banten tersebut sebenarnya diagendakan pada Rabu (24/6/2020). Namun, oleh penggugat, gugatan tersebut dicabut karena ada beberapa materi gugatan yang perlu diperbaiki dan jumlah pihak tergugat akan ditambah.

Salah satu penggugat Ojat Sudrajat mengatakan, pencabutan gugatan itu dilakukan untuk menambahkan daftar pihak yang akan digugat.

“Saya minta waktu, enggak kendor. Ada gugatan baru. Ada revisi. Ada beberapa tambahan, ada salah satu tergugat yang akan kita masukkan,” kata pengacara penggugat RKUD Banten, Wahyudi, ditemui usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Rabu (24/6/2020).

Ojat Sudrajat mengatakan, pencabutan itu untuk menambah daftar institusi yang akan ikut serta digugat terkait kasus pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB.

Ojat mengatakan ada penambahan gugatan yakni PT Banten Global Development (BGD) jadi tergugat 6 dan Bank Banten tergugat 7.  “Kami menduga ada kerugian lain, terkait penjualan aset Bank Banten, dugaan nilainya mencapai Rp 179 miliar. Ada 2.500 debitur PNS Banten yang dijual ke BJB,” kata Ojat Sudrajat.

Dalam sidang pertama yang akhirnya ditunda pelaksanaannya hingga Rabu, 1 Juli 2020 mendatang, ada beberapa tergugat yang tidak hadir, yakni OJK, Mendagri, DPRD Banten dan Gubernur Jawa Barat.

Sedangkan pihak tergugat yang hadir namun diwakilkan| yakni Kepala Perwakilan BI Banten, Bank Banten, BJB, Gubernur Banten dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten.

“Kami terima surat pencabutannya. Belum bisa kami tindaklanjuti, perlu dibicarakan dengan majelis hakim yang lain, apakah diterima atau tidak, kami belum tahu. Karena sidang kali ini, sidang penundaan, kami hanya menunda. Sidang selanjutnya, Rabu 1 Juli 2020 dengan agenda kehadiran para pihak,” kata hakim anggota, Guse Prayudi.

Untuk diketahui, tiga warga menggugat Gubernur Banten Wahidin Halim karena memindahkan RKUD dari Bank Banten ke BJB. Gugatannya telah teregistrasi di PN Serang pada 30 Mei 2020 dengan Nomor Register PN SERANG–052020X3Z.

Awalnya, ketiga orang itu menggugat enam pihak, dimana tergugat pertama adalah Gubernur Banten, kemudian ketua DPRD Banten sebagai tergugat kedua, ketua OJK, kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, kepala BPKAD Banten dan Direksi Bank Banten. Selain itu, yang menjadi turut tergugat adalah Mendagri, Gubernur Jawa Barat dan Direksi Bank BJB. Hari ini, pihak tergugat akan ditambah dengan dimasukkan PT BGD sebagai BUMD Banten.

Tunggu Usulan Pemprov Banten

Sementara itu, terkait skema penyehatan Bank Banten, DPRD Banten menunggu usulan resmi dari Gubernur Banten. Usulan tersebut nantinya akan menjadi acuan lembaga legislatif untuk mempersiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) penyertaan modal Bank Banten pada APBD Perubahan 2020.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengatakan, dewan saat ini masih menunggu usulan dari Pemprov Banten. Menurut Muhlis, ketika usulan dari Gubernur Banten sudah ada maka pihaknya juga akan melakukan pembicaraan, pembahasan, konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait, kemudian terakhir melakukan fasilitas dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

“Setelah semua rangkaian tahapan ini dilaksanakan, baru kita sahkan dalam APBD perubahan nanti. Aspek formilnya aja dulu kita tunggu. Nanti kita bahas bersama-sama. Secepatnya,” katanya.

Muhlis mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan. Gubernur Banten Wahidin Halim sudah memiliki good will untuk menyehatkan dan menyelamatkan Bank Banten.

“Jangan pernah berpikir bahwa pengajuan hak interpelasi batal. Tidak. Kami memberikan ruang dan waktu kepada Gubernur untuk melakukan langkah aksi dan tindak lanjut dari niatan baik itu,” katanya.

Muhlis menegaskan, pihaknya justru melakukan pengawasan lebih ketat lagi agar jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh OJK.



Sumber: BeritaSatu.com