DPR Disarankan Studi Banding ke Korsel Lihat Tata Kelola Kepegawaian

DPR Disarankan Studi Banding ke Korsel Lihat Tata Kelola Kepegawaian
Tjahjo Kumolo. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Carlos KY Paath / WM Selasa, 23 Juni 2020 | 19:41 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyarankan Komisi II DPR melakukan studi banding ke Korea Selatan (Korsel) dalam rangka melihat tata kelola kepegawaian.

Tjahjo menyatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) sudah pernah menyaksikan langsung. Tata kelola kepegawaian di Korsel, dipandang layak diterapkan di Indonesia.

"Saya kira yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi II perlu untuk meninjau di Korea Selatan," ungkap Tjahjo saat rapat dengan Komisi II, Selasa (23/6/2020).

Menurut Tjahjo, Korsel menciptakan sistem tata kelola kepegawaian dengan sangat rapi dan efisien jika dibandingkan negara-negara menengah lainnya. Tjahjo menambahkan, sistem di Singapura pun semestinya dipelajari.

Tjahjo menjelaskan pemerintahan di Singapura hanya dikelola oleh 300 orang ahli, namun berjalan efektif dan profesional. Meski begitu, lanjut Tjahjo, tata kelola kepegawaian di Korsel lebih mudah diintegrasikan

"Kalau di Korea Selatan mungkin bisa mudah terintegrasi karena Kempan RB itu dirangkap oleh Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) dan dirangkap semacam oleh kepolisian di sana," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menilai melalui integrasi tersebut, setiap bisa membangun jaringan dengan sistem informasi teknologi (IT) yang terprogram. Pasalnya selama ini data maupun IT di kementerian/lembaga berjalan sendiri-sendiri atau belum terpusat.

Tjahjo menyatakan integrasi juga dapat memudahkan birokrasi untuk menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di tingkat bawah, termasuk menyerap aspirasi.

Pangkas ASN

Tjahjo mengatakan, wacana pemangkasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa mendatang bukan berarti ada pemecatan secara langsung. Tjahjo menjelaskan pihaknya hanya akan memangkas jabatan tertentu yang dirasa tidak begitu fleksibel dengan berbagai beban kerja.

"Bukan langsung dipecat. Tidak mungkin dipecat, tidak mungkin pensiun dipercepat, tidak mungkin diberhentikan. Kita bertahap tunggu pensiun atau kecuali dia minta pensiun dini gitu aja," jelas Tjahjo.

Tjahjo menuturkan total ASN sat ini mencapai sekitar 4,27 juta orang.
Sebanyak 1,6 juta di antaranya berstatus atau dalam posisi administrasi. Menurut Tjahjo, tenaga administrasi itu terlalu banyak.

"Jadi 4,27 juta ASN kita 70 persen ada di daerah dari 4,27 juta itu 1,6 jutanya tenaga administrasi kan tidak bisa tenaga administrasi tahu-tahu (diangkat ke fungsional). Misal kalau di media, tiba-tiba jadi reporter atau penyiar kan tidak akan mungkin, kan harus ada spesifikasi, ada kompetensi," kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sekarang akan meniadakan posisi jabatan administrasi.

"Nanti pemetaan ASN disesuaikan dengan kebutuhan, kalau di swasta ada HRD yang menyiapkan, kita pun nanti demikian, maka tahun ini kami tidak menerima pegawai administrasi, kita fokus cari pegawai yang dibutuhkan yang ahli IT dan lain-lain," ucap Tjahjo.



Sumber: BeritaSatu.com