Menteri PAN dan RB: ASN Terlibat Radikalisme, Narkoba, Korupsi, Jangan Mimpi Jadi Pejabat

Menteri PAN dan RB: ASN Terlibat Radikalisme, Narkoba, Korupsi, Jangan Mimpi Jadi Pejabat
Ilustrasi aparatur sipil negara. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / JAS Kamis, 25 Juni 2020 | 12:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menyebut empat tantangan bangsa. Pertama bencana yang bisa muncul setiap saat. Kedua, radikalisme dan terorisme. Ketiga, bahaya narkoba. Keempat, praktik korupsi. Jika aparat sipil negara (ASN) terlibat salah satu dari ketiga hal terlarang itu jangan harap menjadi pejabat. 

Berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, narkoba, serta korupsi, menurut Tjahjo Kumolo, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak. Misalnya Badan Intelijen Negara (BIN), TNI/Polri, Kejaksaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sudah kerja sama institusi lembaga dalam hal kaitannya dengan antiradikalisme dan terorisme, antinarkoba, serta antikorupsi. Kami terus pantau. Kalau ada ASN bau radikalisme, narkoba, korupsi, jangan mimpi jadi pejabat," tegas Tjahjo dalam seminar daring bertajuk "Jalan Menuju Asn Unggul Pasca Pandemi, Kamis (25/6/2020).

Tjahjo menyatakan sejak dulu menjabat sebagai menteri dalam negeri, empat tantangan bangsa itu terus disampaikan kepada ASN maupun kepala daerah, khususnya menyangkut area rawan korupsi. Area itu yakni menyangkut perencanaan anggaran, bantuan sosial, pengadaan barang/jasa, retribusi pajak, dan lelang jabatan ASN.

"Area rawan korupsi ini kalau bisa dihindari dan diterapkan dengan baik, maka aka sangat bagus. Tapi mohon maaf masih ada saja catatan dari KPK, (kasus korupsi) yang tertinggi itu lingkup ASN," ujar Tjahjo.

Tjahjo juga menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ASN itu profesional. Menurut Tjahjo, ASN sudah sepatutnya mematuhi sekaligus menjalankan kebijakan Presiden hingga kepala daerah di wilayah masing-masing.

"Siapapun presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kotanya, ASN wajib tegak lurus laksanakan perintah, kebijakan, perencanaan anggaran, evaluasi dan sebagainya. Jangan kalau kepala daerah dari PDIP, (ASN jadi simpatisan) seluruhnya PDIP, besoknya Gerindra, besoknya PKS. Ini rusak kalau begini saat melayani masyarakat," tukas Tjahjo.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan pihaknya terus memberikan materi berkaitan antikorupsi bagi setiap ASN, bahkan calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Setiap substansi materi selalu kita sisipkan upaya membangun kultur antikorupsi. Kita lakukan. Pertanyaannya, apakah itu menjamin korupsi selesai? Enggak juga," kata Adi.

Adi menambahkan, ASN berkualitas jika masuk dalam sistem instansi yang buruk tentu bakal terpengaruh. "Kalau kita punya ASN bagus, dimasukkan dalam sistem tidak bagus, jebol juga. Instansi atau institusi sebagai sebuah sistem harus kita perkuat. Budaya sistem antikorupsi harus kita bangun," imbuh Adi.



Sumber: BeritaSatu.com