Covid-19 di Jatim, Jokowi: Tidak Bisa Surabaya Sendiri

Covid-19 di Jatim, Jokowi: Tidak Bisa Surabaya Sendiri
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (Foto: istimewa)
Lenny Tristia Tambun / Dwi Argo Santosa / DAS Kamis, 25 Juni 2020 | 13:36 WIB

Surabaya, Beritasatu.com- Presiden Jokowi memperingatkan kepada segenap jajaran Pemprov Jatim agar hati-hati terhadap peningkatan jumlah kasus di provinsi tersebut. Jokowi lebih lanjut menekankan pentingnya kerja sama yang baik dan sinergi antarmanajemen yang telah ada.

“Angka positif yang terkena Covid-19 di Jawa Timur ini 183 orang. Ini kemarin ya. Ini terbanyak di Indonesia. Hati-hati, ini terbanyak di Indonesia,” kata Presiden.

Presiden melihat memang kasus paling tertinggi ada di Kota Surabaya. Untuk mengantisipasinya, Surabaya tidak bisa sendiri, tetapi harus dibantu oleh kota-kota lainnya yang ada di Jawa Timur.

“Saya melihat memang yang paling tinggi adalah di Surabaya Raya. Ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan terlebih dahulu. Tidak bisa Surabaya sendiri, tidak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota/kabupaten yang lain juga. Karena arus mobilitas itu yang keluar masuk adalah bukan hanya dari Surabaya tapi daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka Covid ini,” papar Jokowi.

Sepeti diberitakan selama ini Kota Surabaya yang dipimpin Tri Rismaharini menjadi wilayah paling parah terpapar Covid-19. Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah maupun gugus tugas tingkat kota dan provinsi yang kurang harmonis terasa dari pemberitaan di media massa. Dalam beberapa kesempatan terjadi perbedaan pendapat antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim.

Kejadian paling menyolok adalah saat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah ketika dua mobil laboratorium tes PCR bantuan dari BNPB dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Provinsi. Kepada wartawan, Risma bahkan menunjukkan bukti bagaimana ia berkomunikasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. Risma menyebut bahwa mobil tes PCR tersebut diprioritaskan untuk Kota Surabaya. Sedangkan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menyatakan dua unit mobil tersebut merupakan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) untuk Gugus Tugas Pemprov Jatim. Mobil mesin PCR itu pun dikirim karena Gubernur Jatim Khofifah yang bersurat ke Gugus Tugas Pusat.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya pernah menempatkan petugas di sejumlah titik masuk Kota Surabaya untuk membatasi pergerakan kendaraan yang masuk Kota Pahlawan itu. Hanya kendaraan berpelat Surabaya rencananya yang boleh masuk. Namun Pemprov Jatim menyatakan, pengajuan surat penerapan PSBB ke Kementerian Kesehatan harus melewati gubernur apalagi Surabaya berbatasan dengan daerah lain seperti Sidoarjo, Gresik, dan Madura. Pemkot Surabaya akhirnya meralat pemberitaan penerapkan PSBB menjadi pembatasan pergerakan masyarakat.

Sejumlah kejadian memberi kesan pada publik adanya perseteruan antara Tri Rismaharini dan Khofifah. Benar-tidaknya persepsi publik, faktanya Risma bersama Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, dan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menandatangani kesepakatan komitmen bersama memasuki transisi new normal oleh tiga kepala daerah (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (11/6/2020).

Risma berkomitmen melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan penanganan tiga T (testing, tracking, dan treatment). Komitmen itu disampaikan di depan Khofifah Indar Parawansa dan Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Provinsi Jawa Timur di antaranya Kapolda Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan pejabat lainnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com