Komisi VI Pertanyakan Tunggakan Utang Pemerintah Rp 45 Triliun ke PLN

Komisi VI Pertanyakan Tunggakan Utang Pemerintah Rp 45 Triliun ke PLN
Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini hadir mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan komisi VI di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6/2020). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Markus Junianto Sihaloho / YS Kamis, 25 Juni 2020 | 15:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi VI DPR memberi perhatian kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kondisinya kesusahan sebagai dampak pandemi Covid-19 dan memiliki piutang Rp 45 triliun lebih yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mempertanyakan langsung soal kondisi PLN seandainya hingga Oktober mendatang, pemerintah tak kunjung membayar utang tersebut.

"Pak Dirut yakin PLN enggak bangkrut Oktober?" kata Aria Bima, dalam rapat dengan Direksi PLN, Kamis (25/6/2020).

Di dalam rapat itu, Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini tak menutupi soal utang kompensasi yang belum dibayarkan pemerintah kepada PLN, dengan total mencapai Rp 45,42 triliun. Utang itu merupakan kompensasi tarif selama dua tahun karena tidak ada kenaikan listrik. Pada 2018 angkanya mencapai Rp 23,17 triliun, dan pada 2019 senilai Rp 22,25 triliun.

Sebenarnya, utang itu masih bertambah Rp 3 triliun lagi seandainya PLN menagihkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah memberikan diskon listrik gratis ke 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon ke 7 juta pelanggan 900 VA selama 3 bulan pandemi Covid-19.

Zulkifli mengatakan, pihaknya memang berharap agar Pemerintah bisa segera mencairkan pembayaran utang tersebut.

"Insyaallah dengan dana Rp 45 triliun ini. Dengan masuknya dana tersebut operasional PLN akan aman sehingga secara operasional kami tetap dapat memberikan pelayanan dan berkualitas," kata Zulkifli.