Komisi VI Pertanyakan Tunggakan Utang Pemerintah Rp 45 Triliun ke PLN
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi VI Pertanyakan Tunggakan Utang Pemerintah Rp 45 Triliun ke PLN

Kamis, 25 Juni 2020 | 15:56 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi VI DPR memberi perhatian kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kondisinya kesusahan sebagai dampak pandemi Covid-19 dan memiliki piutang Rp 45 triliun lebih yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mempertanyakan langsung soal kondisi PLN seandainya hingga Oktober mendatang, pemerintah tak kunjung membayar utang tersebut.

"Pak Dirut yakin PLN enggak bangkrut Oktober?" kata Aria Bima, dalam rapat dengan Direksi PLN, Kamis (25/6/2020).

Di dalam rapat itu, Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini tak menutupi soal utang kompensasi yang belum dibayarkan pemerintah kepada PLN, dengan total mencapai Rp 45,42 triliun. Utang itu merupakan kompensasi tarif selama dua tahun karena tidak ada kenaikan listrik. Pada 2018 angkanya mencapai Rp 23,17 triliun, dan pada 2019 senilai Rp 22,25 triliun.

Sebenarnya, utang itu masih bertambah Rp 3 triliun lagi seandainya PLN menagihkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah memberikan diskon listrik gratis ke 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon ke 7 juta pelanggan 900 VA selama 3 bulan pandemi Covid-19.

Zulkifli mengatakan, pihaknya memang berharap agar Pemerintah bisa segera mencairkan pembayaran utang tersebut.

"Insyaallah dengan dana Rp 45 triliun ini. Dengan masuknya dana tersebut operasional PLN akan aman sehingga secara operasional kami tetap dapat memberikan pelayanan dan berkualitas," kata Zulkifli.




BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei SMRC: Mayoritas Setuju Kebijakan Transisi Menuju Normal Baru

Sebanyak 80 persen setuju dengan pemerintah yang memulai kebijakan transisi menuju kehidupan normal baru, walaupun kasus penularan Covid-19 belum menurun.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Tjahjo: Penerapan Manajemen Talenta ASN Dinilai Penting

Pemerintah kini harus mengembangkan sistem kerja yang fleksibel. ASN bisa bekerja paruh waktu, pilihan waktu, dan tempat.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Birokrasi Kelas Dunia Sulit Terwujud Tanpa ASN Unggul

"Pada 2024 pemerintah ingin birokrasi kelas dunia, tapi itu tidak akan terwujud kalau ASN tidak unggul, tidak cerdas, punya inovasi, dan lain-lain."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Aturan Pelaksanaan Normal Baru Harus Jelas dan Terpadu

"Transisi normal baru saat pandemi, yang terpenting adalah pencegahan Covid-19 yaitu protokol kesehatan harus diperkuat."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Jokowi Instruksikan Kepala Daerah Buat Kebijakan Berdasarkan Data Ilmiah dan Pakar

“Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy, tanpa melihat data tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Tanpa Surat Lolos Sensor, KPI Pertanyakan Alasan Gandeng Netfix

"Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait standar tersebut yaitu sensitivitas terkait isu SARA, muatan kekerasan, dan batasan tampilan seksualitas."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Jokowi: Manajemen Krisis Kesehatan dan Ekonomi Harus Seimbang

“Oleh sebab itu, dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang,” kata Jokowi.

NASIONAL | 25 Juni 2020

KPU dan Bawaslu Ajukan Tambahan Anggaran ke DPR

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 696,6 miliar dan Bawaslu mengajukan perubahan anggaran sebesar Rp 699 miliar.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Kepala BKN: Banyak Pekerjaan Hilang Akibat Pandemi Covid-19

Ke depan diperlukan evaluasi kembali jabatan yang dibutuhkan dan tidak.

NASIONAL | 25 Juni 2020

70% Warga Jatim Tak Pakai Masker

Jokowi juga mengajak semua tokoh agama dan masyarakat di Jawa Timur untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan.

NASIONAL | 25 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS