Wapres Minta Para Menteri Mutakhirkan Data Kemiskinan

Wapres Minta Para Menteri Mutakhirkan Data Kemiskinan
Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin. (Foto: Istimewa)
Markus Junianto Sihaloho / YUD Kamis, 25 Juni 2020 | 20:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memberikan arahan kepada para menterinya untuk menyempurnakan data kemiskinan, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seperti diketahui DTKS tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan manajemen dana bantuan sosial.

Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat membahas konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Jl. Merdeka Utara Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Wapres mengatakan, dalam melakukan verifikasi lapangan, sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015.

"Termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik di tingkat desa/kelurahan," ujar Ma'ruf Amin.

Verifikasi ini, lanjut Wapres, membutuhkan data awal (pre list), yang dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah. Dia meminta agar perlu segera dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional. Sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis (real time).

Wapres menuturkan bahwa dengan mekanisme ini, orang yang merasa membutuhkan bantuan sosial dapat mendaftar, baik datang secara langsung atau melalui aplikasi. Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukkan ke dalam basis data.

Wapres menjelaskan bahwa contoh praktik terbaik tata kelola data perlindungan sosial di negara lain adalah dengan membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi Social Registry dan Beneficiary Registry.

"Saya ingin Menko PMK dan Kepala Bappenas melakukan kajian tentang hal ini dan melaporkannya kepada saya," kata Wapres.

Dia menjelaskan data perlindungan sosial merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara. Karenanya, diperlukan juga tata kelola pengawasan yang baik.

"Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS, sebelum DTKS ditandatangani oleh Menteri Sosial. Silahkan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya," kata Wapres.

Wapres juga meminta agar dalam kerja pemutakhiran data, hingga penyaluran bansos itu sendiri, benar-benar memanfaatkan teknologi informasi. Dan karena itu pula, dia berharap jaringan internet sampai ke pelosok disiapkan.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap keseluruh pelosok tanah air perlu didukung," pungkasnya.

Di dalam rapat itu, hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kepala BPS Suhariyanto, serta Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tubagus Achmad Choesni.



Sumber: BeritaSatu.com