Biaya PEN Sangat Besar, Said Abdullah: Perlu Burden Sharing Pemerintah dan BI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Biaya PEN Sangat Besar, Said Abdullah: Perlu Burden Sharing Pemerintah dan BI

Jumat, 26 Juni 2020 | 09:36 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah mengatakan perlunya pembagian beban bersama (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020. Pasalnya, besarnya alokasi anggaran mencapai Rp 905,10 triliun tidak bisa ditanggung oleh pemerintah sendiri.

“Saya kira, tidak fair jika hanya ditanggung oleh pemerintah sendiri. Beban pembiayaan sangat besar. Karena itu, perlu ada langkah bersama antara pemerintah dan BI, dalam bentuk berbagi beban,” ujar Said di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Menurut Said, anggaran PEN sebesar Rp 905,10 triliun dipakai untuk memenuhi barang kebutuhan public (Public Goods) dan barang-barang non-publik (non-public goods). Dari angka tersebut, sebesar Rp 397,56 triliun digunakan untuk memenuhi anggaran barang-barang publik, dan sebesar Rp 507,54 triliun untuk barang non-publik.

Besarnya alokasi anggaran tersebut, kata Said, telah menyebabkan terjadinya pelebaran defisit dalam APBN 2020 mencapai 6,34 persen, sehingga risiko fiskal dan beban yang ditanggung oleh pemerintah juga semakin membesar.

“Melihat besarnya tambahan kebutuhan pembiayaan sebagai akibat pelebaran defisit maka pemerintah dan BI, perlu berada dalam satu kesepakatan untuk dapat menanggung bersama beban yang muncul atas pembiayaan secara adil, transparan, dan berkelanjutan,” terangnya.

Meski diakuinya, pembagian peran antara Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), dalam menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan sudah ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020. Namun, dia berharap tetap ada penegasan dan kesepakatan bersama mengenai sistem dan mekanisme pembagian beban tersebut.

"Sehingga kesepakatan untuk menanggung beban tersebut, satu sisi akan bisa meringankan beban fiskal pemerintah.
Tetapi disisi lain, BI tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan sehingga program PEN 2020 akan bisa berjalan dengan baik," ungkap Said.

Politisi senior PDI Perjuangan ini menjelaskan, terdapat dua skema burden sharing yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah dan BI saat ini. Pertama, burden sharing pembiayaan yang bersifat untuk memenuhi anggaran barang publik (public goods), ditetapkan beban pemerintah sebesar 0 persen dan BI sebesar 100 persen.

"Kedua, burden sharing pembiayaan yang bersifat untuk memenuhi barang non-publik, ditetapkan beban pemerintah sebesar 50 persen dan BI sebesar 50 persen, dengan suku bunga khusus. Skema tersebut, berlaku sepanjang tenor SBN yang diterbitkan pemerintah untuk dibeli oleh BI di pasar perdana," jelasnya.

Said menegaskan, burden sharing sangat menentukan keberhasilan program PEN tahun 2020. Pemulihan ekonomi nantinya, akan menjadi pra-syarat dan landasan yang kuat dalam penyusunan rancangan APBN tahun 2021, berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2021 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, yang saat ini sedang dibahas antara DPR dan pemerintah.

“Saya berharap, RAPBN tahun 2021, akan dapat menjadi stimulus yang lebih produktif, efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan fiskal secara berkelanjutan,” tuturnya.

Lebih jauh, Said berharap kebijakan fiskal 2020 juga untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (spending better), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan.

Di samping itu, kata dia, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2021, setelah adanya baseline baru yang akan menyusun perekonomian nasional tahun 2020. Pasalnya, selama pelaksanaan program PEN 2020 berlangsung, tidak boleh terjadi bank gagal, baik bank yang berstatus sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun bank non-Himbara.

“Saya minta, anggota KSSK lebih pro-aktif, menguatkan pengawasan untuk dapat masuk lebih awal dalam mengantisipasi terjadinya bank gagal di Indonesia,” pungkas Said.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kabareskrim Pastikan Pembakar Hutan di Masa Pandemi Dihukum Berat

Sejak 8 Februari hingga 24 Juni 2020, aparat sudah memadamkan sedikitnya 5.061 titik api.

NASIONAL | 26 Juni 2020

Produksi Gula Pasir Lokal Makassar Belum Bisa Kendalikan Harga

Harga gula pasir masih belum normal ke harga semula Rp 12.500 per kg

NASIONAL | 26 Juni 2020

Kepala BNPT: Ulama Berperan Penting untuk Persatukan Bangsa Lewat Dakwah

Ketika agama dan budaya diletakkan secara benar, maka akan menjauhkan agama dari kekerasan.

NASIONAL | 26 Juni 2020

Bupati Tabanan Bagikan 133.000 Bibit Tanaman Cabai

Tujuan pemberian bibit cabai tersebut adalah untuk membiasakan masyarakat menanam tanaman pangan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Pandemi Covid-19 Mempercepat Transformasi Sistem Pendidikan

Pandemi Covid-19 bisa menjadi momen bagi dunia pendidikan untuk mempercepat proses transformasi.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Pakar: Selama Pandemi, Mutu Pendidikan Nasional Turun

Ini terjadi karena ekosistem pendidikan Indonesia belum mencapai kondisi ideal yang terdiri dari tiga pusat pendidikan, yakni sekolah, masyarakat, dan rumah.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Pakar: Daripada Buka Sekolah, Lebih Baik Fokus ke Mutu Pendidikan Selama Pandemi

Bisa dilakukan mulai dari modifikasi kurikulum sehingga anak tidak bosan dan terbebani selama belajar dari rumah.

NASIONAL | 25 Juni 2020

IDAI: Wabah Covid-19 Belum Terkendali, Sekolah Jangan Dibuka

IDAI mendorong dinas kesehatan di kabupaten/kota untuk mendata dan memantau semua sekolah dan madrasah berasrama yang mulai membuka pendidikan tatap muka.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Dapat Rapor Merah, KPK Hargai Penilaian ICW dan TII

KPK menghargai penilaian ICW dan TII yang memberikan rapor merah terhadap kinerja pimpinan lembaga antikorupsi jilid V dan akan mempelajarinya.

NASIONAL | 26 Juni 2020

Jokowi Apresiasi Upaya Prakondisi Sektor Pariwisata Banyuwangi

Dalam rangka meninjau persiapan prakondisi menuju adaptasi kebiasaan baru, Presiden Jokowi mengunjungi Villa So Long dan Pantai So Long di Kabupaten Banyuwangi.

NASIONAL | 25 Juni 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS