DPRD Apresiasi Pemprov Banten Raih Opini WTP untuk Keempat Kalinya

DPRD Apresiasi Pemprov Banten Raih Opini WTP untuk Keempat Kalinya
Ilustrasi anggaran (Foto: Istimewa)
Laurens Dami / JEM Jumat, 26 Juni 2020 | 10:07 WIB

Serang, Beritasatu.com - DPRD Banten memberikan apresiasi atas prestasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keempat kalinya.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh masing-masing sembilan fraksi di DPRD Banten dalam pandangannya terhadap nota pengantar Gubernur Banten terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Banten 2019 dalam rapat paripurna DPRD Banten, Kamis (25/6/2020).

Fraksi PKB, menyampaikan aspirasi sangat besar kepada Gubernur Banten bersama jajarannya atas tercapainya opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2019.

“Kami memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Gubernur Banten dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten atas raihan opini WTP untuk keempat kalinya,” kata Juru Bicara F-KB Mansyur Barmawi saat membacakan pandangan fraksinya.

Apresiasi dari fraksi-fraksi di DPRD Banten juga tidak terbatas pada raihan WTP untuk keempat kalinya itu. Salah satunya Fraksi Golkar yang mengapresiasi Pemprov Banten dalam menindaklanjuti temuan BPK dalam laporan keuangan tersebut.

“Fraksi Partai Golkar juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas tindak lanjut temuan BPK oleh Pemprov Banten secara serius dalam kualitas dan kuantitas,” kata Juru Bicara F-Golkar Sihabudin Hakim saat membacakan pandangan fraksinya.

Menurut Sihabudin, Fraksi Golkar juga mengapresiasi atas laporan keuangan Pemprov Banten yang telah tertib administrasi, meski roda pemerintahan terganggu pandemi Covid-19 beberapa bulan terkahir ini.

Pemprov Banten dalam pelaporan keuangannya, sebut F-Golkar, telah mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Selain itu, Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Apresiasi serupa datang dari Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Dede Rohana Putra. Menurut F- PAN seperti dibacakan Dede, ketentuan mengenai pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD di setiap akhir tahun anggaran perlu disikapi secara positif dan konstruktif. “Dengan ketentuan yang bersifat wajib ini diharapkan terjadi mekanisme check and balance secara sehat,” ujarnya.

Selain itu, sejumlah fraksi juga tak lupa meminta penjelasan gubernur terkait dengan reliasasi pendapatan dan belanja di tahun 2019 yang tidak mencapai target.

Seperti diungkapkan oleh juru bicara F-PDIP Muhlis, fraksinya meminta penjelasan gubernur terkait target pendapatan tahun 2019 yang tidak tercapai.

“Dari target sebesar Rp 11,699 triliun hanya tercapai sebesar Rp 11,201 triliun atau hanya 95,74 persen,” katanya.

Usai rapat paripurna, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, pihaknya akan menginventarisasi semua tanggapan fraksi-fraksi tersebut untuk secara resmi dijawab pada rapat paripurna DPRD selanjutnya.

“Setelah ini kan agendanya adalah jawaban gubernur. Nah, sekarang kami inventarisasi dulu. Besok akan dijawab secara resmi,” ujar Andika.

 



Sumber: BeritaSatu.com